Komisi XI DPR RI inginkan Dana Desa Tepat Sasaran.

Kudus (20/10)- bertempat di Hotel Griptha Kabupaten Kudus telah berlangsung Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Samiani Intakoris mewakili Plt.Bupati Kudus dan dihadiri oleh para camat se Kabupaten Kudus serta Forkompida.

Plt.Bupati Kudus HM. Hartopo dalam sambutan tertulis menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang sangat besar dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan desa serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Dengan demikian diperlukan kontrol dan pengawasan agar penggunaan dana desa tersebut sesuai dengan peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Hartopo menambahkan bahwa Pemkab Kudus sangat membutuhkan pendampingan dari BPKP, agar pemerintah desa dapat mengelola dan menggunakan dana desa dengan baik, transparaan dan akuntabel, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasannya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Jateng II H. Musthofa,menyampaikan bahwa sebagai anggota DPR RI ingin menjalankan tugas pokok dan fungsi yaitu fungsi anggaran, fungsi legislatif dan fungsi pengawasan. Komisi XI DPR RI bersama-sama dengan BPKP saat ini sedang menjalankan fungsi tersebut yaitu monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah desa.

Mustofa menambahkan bahwa dana desa bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang masuk ke pemerintah desa. Sesuai hasil Rapat Dengan Pendapat DPR RI dengan para menteri dan kementerian/lembaga, pada masa pandemi covid-19 saat ini ada realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.Program Padat Karya Tunai Desa dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.DPR berkewajiban untuk memberikan pengawasan terkait penggunaan dana desa tersebut dan ingin memastikan bahwa dana desa dipastikan sudah tepat sasaran, pungkas Mustofa.

Di lain pihak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Wasis Prabowo menyampaikan bahwa BPKP sesuai dengan tugas pokok fungsi adalah melakukan pembinaan. BPKPbersama dengan Komisi XI DPR RI melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas penggunaan dana desa agar lebih transparan dan akuntabel serta tidak terjadi permasalahan dikemudian.

Wasis menambahkan terkait dengan percepatan penanganan pandemi covid-19, dana desa sebagian di realokasikan untuk Program Padat Karya Tunai Desa serta Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. BPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa tersebut sudah tepat sasaran, tepat jumlah tepat kualitas, kuantitas dan yang utamanya adalah tepat administrasi, papar Wasis.

Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Dirjen Bina Pemdes Kemendagri M. Rahayuningsih menyampaikan paparan secara virtual zoom tentang Pengelolaan APBDesa dalam masa Pandemi Covid-19.

Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah dalam paparannya menyampaikan materi Mekanisme penyaluran dan penggunaan dana desa.

Monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa Tahun 2020 dilakukan dengan tinjauan langsung ke lapangan pada 123 desa dan 9 kecamatan di Kabupaten Kudus, yang dipusatkan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Jati, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Bae.

(Kominfo BPKP Jateng/Din)