Pagi itu langit di Kabupaten Kendal terlihat cerah. Meskipun Pandemi COVID-19 belum usai, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugasnya, dan bergegas melakukan kunjungan dinas, menuju Kantor Bupati Kendal yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Pegulen, Kabupaten Kendal.

Kepala Perwakilan beserta Tim Monitoring penyaluran bansos Covid-19 bermaksud bertemu dengan Bupati Kendal dan menyampaikan ikhtisar hasil laporan monitoring penyaluran bantuan sosial Covid-19.Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing  Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)disebutkan BPKP melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19.

Sesampainya di Kantor Bupati, tampak Bupati yang cantik beserta dengan jajaran strukturalnya yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala OPD terkait,menerima kedatangan tim Perwakilan BPKP dengan ramah dan santun. Protokol kesehatan ditengah pandemic Covid-19 tak lupa diindahkan.Di awal pembuka, Kepala Perwakilan menyampaikan banyak terima kasih karena telah menyempatkan dan menyambut kedatangan tim BPKP dengan baik.

Selanjutnya, Wasis Prabowo selaku Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah beserta tim monitoring menyampaikan beberapa permasalahan penting yang harus diperbaki diantaranya terkait adanya potensi duplikasi data penerima bantuan sosial COVID-19 dan potensi data penerima yang invalid.“Rekomendasi tim Perwakilan BPKP diantaranya meningkatkan koordinasi kepada OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Sosial terkait data penerima bantuan social COVID-19”, terangWasis.

Wasis juga menyampaikan hasil pengawasan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sampai dengan semester I Tahun 2020 khususnya terkait implementasi SPIP, Kapabilitas APIP, Siskeudes, evaluasi kinerja PDAM dan reviu tata kelola proyek pembangunan Kawasan Industri Kendal.

Bupati Kendal mengapresiasi hasil kinerja pengawasan BPKP terkait monitoring bantuan sosial Covid-19 dan menginstruksikan Kepala OPD terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut, sehingga program penyaluran bantuan sosial Covid-19 yang masih berjalan saat ini dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.Selanjutnya hasil koordinasi tersebut dapat bersinergi dengan data yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa. Sehingga, potensi data duplikat dan data invalid dapat diminimalisir dan memberikan umpan balik perbaikan untuk penyaluran bantuan sosial tahap selanjutnya.

Mirna menegaskan bahwa bantuan sosial ini seharusnya tidak hanya diberikan kepada masayarakat secara sukarela karena belas kasihan dari pemerintah, akan tetapi dapat dimanfaatkan dan dikelola menjadi modal kerja guna mensejahterahkan ekonomi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19” kata orang nomor satu di Kabupaten Kendal itu.

Mirna menyampaikan terima kasih atas pendampingan dan pengawalan yang telah dilakukan BPKP selama ini. Harapannya, BPKP dapat menjadi trusted advisor dan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat menjalin kerjasama yang lebih intensif khususnya mengenai evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, peningkatan ruang fiskal, serta peningkatan kompetensi SDM APIP Kabupaten Kendal guna perbaikan governance dan pencapaian Kapabiltas APIP Level 3.

(Tim Humas BPKP Jateng Ach/Din)