BPKP JATENG HADIRI PENYERAHAN DPA KAB GROBOGAN TAHUN 2020

Salamat mengatakan bahwa pelaksanaan APBN perlu dipahami oleh seluruh SKPD mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan APBN. Selain itu, harus ada mekanisme dan regulasi yang melandasinya, serta jangka waktu yang menjadi tanggung jawab masing-masing. "Mengelola anggaran janganlah ragu, apabila ada keraguan silakan bertanya atau konsultasi kepada Inspektorat, BPKP atau pihak lain yang kompeten, laksanakan sesuai dengan jadwalnya, serta perhatikan penyerapan anggaran yang akan berpengaruh terhadap keadaan ekonomi  regional," ungkap Salamat.

Dalam sambutannya, Sri Sumarni mengatakan, DPA TA 2020 ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020 dan Perbup Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 yang merupakan implementasi kelanjutan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang disusun untuk lima tahun. Sri Sumarni menegaskan DPA merupakan dokumen yang tidak hanya sekadar dilaksanakan dan dibelanjakan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan secara sungguh-sungguh. Hal itu dilakukan dengan prinsip efektif dan efisien karena itu merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran haruslah selalu memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, taat pada aturan, proporsional, opsional, efektif dan efisien. Transparan, bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi asas manfaat dan berorientasi pada hasil untuk kesejahteraan masyarakat,” papar Sri Sumarni. Di akhir sambutannya, Sri Sumarni menjelaskan Pemerintah Kabupaten Grobogan akan memberikan reward bagi para SKPD yang menggunakan DPA sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(Tim Humas BPKP Jateng Din)