Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

BUPATI BANYUMAS AJAK PARA KADES APLIKASIKAN SISKEUDES
08 Nopember 2019 20:23:25 / jateng / dibaca: 42 kali / Kat: Siskeudes

Banyumas, Rabu(6/11) -  telah berlangsung Workshop Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi SiskeudesVersi 2.0 bertempat di Ruang Pendopo Kabupaten Banyumas. Tema Workshop adalah SistemTata Kelola Keuangan Desa Yang Partisipatif Transparan Dan Akuntabel dengan Aplikasi SiskeudesVersi 2.0.

Workshop dibuka resmi oleh Bupati Banyumas Achmad Husein. Hadir 2 orang Narasumber yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Salamat Simanullang, dan Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran  Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Shandra. Berperan sebagai Moderator adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Wahyu Joko Saptono. Turut hadir Kepala Dispermasdes Kabupaten Banyumas Kartiman, Korwas Bidang APD-2 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Fajar Hudoyo, para Kepala OPD, Forkompida,  para camat dan para kepala desa se Kabupaten Banyumas.

Achmad menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa harus konsisten dan fokus pada pengentasan kemiskinan. Dengan mempertimbangkan beberapa indikator antara lain peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok pangan masyarakat desa yang masuk dalam kategori miskin, peningkatan tingkat kesehatan masyarakat desa yang masuk dalam kategori miskin serta peningkatan penghasilan/taraf hidup masyarakat kategori tidak mampu melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi d esa melalui pelatihan kerja, pembentukan BUMDes, pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi kecil menengah, serta penerapan teknologi tepat guna.

Achmad menambahkan bahwa pengelolaan dana desa melalui Aplikasi Siskeudes BPKP mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban anggaran, pemerintah desa harus mematuhi regulasi aturan dan petunjuk teknis yang berlakuserta tertib administrasi dan mempertanggungjawabkan realisasi anggaran kegiatan sesuai kondisi riil yang terjadi, sehingga akan terwujud tata kelola keuangan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Di tempat yang sama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Salamat Simanullang menyampaikan alasan mengapa BPKP dan Komisi XI sangat care dengan  pengelolaan keuangan desa, diantaranya arahan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2015 di BPKP tanggal 13 Mei 2015, serta simpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) BPKP dengan Komisi XI DPR RI tanggal 30 Maret dan 10 Juni 2015.

Salamat menambahkan Pentingnya pengelolaan keuangan desa dengan Aplikasi Siskeudes,bahwa dana desa yang dikelola oleh desa semakin besar dan meningkat jumlahnya dari tahun ketahun.Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang semakin transparandan keterbatasan sumber daya manusiadalam pengelolaan keuangan desa sertalaporan keuangan desa yang perlu distandarisasi.  

Di lain pihak Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran  Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Shandra memaparkan materi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Siskeudes merupakan sistem informasi yang selaras dengan regulasi pengelolaan keuangan desa karena merupakan hasil pengembangan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan BPKP.

(Tim Humas BPKP Jateng Din)

 



Share      

Berita Terkait:

07 Nopember 2019 01:38:47 / jateng / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
KABUPATEN BANJARNEGARA KAWAL 266 DESA TERAPKAN APLIKASI SISKEUDES.
17 Oktober 2019 16:14:33 / jateng / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
251 DESA DI KABUPATEN WONOGIRI SUDAH IMPLEMENTASIKAN SISKEUDES
16 Oktober 2019 06:09:06 / jateng / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
KABUPATEN BOYOLALI KOMITMEN WUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAAN DESA YANG TRANSPARAN
27 September 2019 08:13:25 / jateng / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
KABUPATEN SRAGEN SIAP IMPLEMENTASIKAN APLIKASI SISKEUDES VERSI 2.0
26 September 2019 15:44:06 / jateng / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
DESA MERUPAKAN UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
DOKUMEN SAKIP
Level Kapabilitas APIP
Rencana Strategis
L A K I P
Level Maturitas SPIP
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Permohonan Informasi

KALENDER DIKLAT
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT