PEMKOT SALATIGA GANDENG BPKP TANDATANGANI MoU DAN PERJANJIAN KERJA SAMA IMPLEMENTASI SIMDA BPKP.

MoU dan Perjanjian Kerja sama Implementasi SIMDA BPKP dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah  tersebut dihadiri oleh  Walikota Salatiga Yuliyanto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Salamat Simanullang, Sekretaris Daerah Kota Salatiga Fakruroji, Kepala BKD Kota Salatiga Adhi Isnanto, Korwas Bidang APD Perwakilan BPKP Jateng Heru Tarsila beserta para undangan.

Walikota Salatiga Yuliyanto dalam sambutannya mengapresiasi semua pihak, dari Pemerintah Kota Salatiga yang telah 3 kali berturut-turut meraih opini WTP, dan mengarahkan agar OPD mendukung dalam setiap tahapan pemeriksaan BPK, hilangkan ego sektoral OPD dan berikan pelayanan terbaik. Harapanya agar Kepala BKD memperbaiki Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan maupun Barang Milik Daerah.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga Adhi Isnanto menyampaikan bahwa mengapa SIMDA Keuangan diperlukan dalam pengelolaan keuangan di Pemerintahan Kota Salatiga? Salah satunya karena Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mewajibkan sistem informasi yang terintegrasi dan itu sudah ada di Aplikasi SIMDA BPKP.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Salamat Simanullang memberikan selamat atas prestasi Pemerintah Kota Salatiga tersebut dan melanjutkan dengan materi Mengawal Akuntabilitas Melalui Peningkatan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Yang Baik. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Time Line Manajemen Keuangan Negara dari mulai pengelolaan keuangan negara dengan Single Entry dan sekarang  sudah Double Entry. Dahulu pengelolaan keuangan negara masih recording langsung reporting, sekarang sudah mengikuti siklus akuntansi, yaitu recording-klasifikasi-summerizing- reporting. Kemudian Reformasi Manajemen Keuangan Negara – Integrated Secara Nasional.

Salamat menambahkan bahwa menurut hasil audit BPK untuk Salatiga sama dengan Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya menggunakan aplikasi sistem keuangan daerah. Pada Tahun 2018 secara nasional jumlah pemda yang telah implementasi SIMDA 72% sedangkan 28% sisanya menggunakan SIPKD, SIMRAL, APLIKASI MANDIRI, dll.Dari 36 jumlah pemda di Provinsi Jawa Tengah yang telah mengimplementasikan SIMDA sebanyak 25 termasuk Salatiga (69%), Sisanya 11 Pemda (31%). Tantangan dalam implementasi SIMDA adalah perlunya kerja keras, pengaturan waktu, kompetensi SDM dan Komunikasi. Penyampaian materi diakhiri dengan pemberian motivasi yaitu bekerja adalah ibadah

(Tim Humas BPKP Jateng MWS/Din)