Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Jateng Tahun 2018 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono didampingi oleh para Pejabat Struktural dan para Koordinator Pengawasan Bidang. Rombongan Perwakilan BPKP Jateng yang berjumlah tujuh orang ini diterima oleh Gubernur Jawa Tengah di ruang rapat kerja Wisma Perdamaian. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jateng didampingi oleh Asisten Administrasi Hendri Santosa dan para Staf Ahli Gubernur.

Kepala Perwakilan BPKP Jateng Samono saat menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Jateng Tahun 2018 pada Gubernur menyatakan   bahwa peran BPKP berdasar Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2018 tentang SPIP, adalah melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Di lain pihak gubernur sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Gubernur  sangat antusias dengan hasil yang telah disampaikan oleh BPKP dan terima kasih, dengan harapan agar BPKP tetap memberi dukungan yang berkesinambungan yang selama ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik untuk peningkatan dan kemajuan Provinsi Jawa Tengah pada masa yang akan datang

Lebih lanjut gubernur sangat berharap kepada BPKP untuk bekerja sama membuat satu formula pencapaian yang lebih optimal bahkan yang maksimal dari penyelenggaraan pemerintah  ini. Untuk mencapai sistem pengelolaan pemerintahan yang paling baik dengan indikator kinerja terbaik pula, maka perlu dukungan atau tehnikal asisten dari BPKP pada apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang sifatnya ke arah perbaikan birokrasi yang lebih baik, sehingga Jawa Tengah bisa selangkah lebih maju.

Ditegaskan pula oleh Gubernur bahwa infrastruktur yang telah dibangun oleh Jawa Tengah seperti pembangunan jalan dan bandara saat ini tidak terlepas dari komitmen dan integritas yang tinggi, untuk menjadikan birokrasi maju dan berkembang. Dampak dari pembangunan tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan juga pemberdayaan kepada para Usaha Kecil dan Menengah/UKM.

(Tm Humas BPKP Jateng/Din)