Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

PENGELOLAAN KEUAANGAN DESA MERUPAKAN KUNCI PERTUMBUHAN EKONOMI DESA
03 Pebruari 2019 13:09:03 / jateng / dibaca: 57 kali / Kat: Siskeudes

Hal ini terungkap oleh Wakil Bupati Kudus Hartopo saat membuka Workshop Implementasi Tata Kelola keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan tema Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan, Dan Akuntabel dengan Aplikasi Siskeudes, bertempat di Aula Kabupaten Kudus, Jum’at (1/2).

Berperan sebagai  Narasumber Workshop yaitu Anggota Komisi XI  DPR RI Fathan Subchi, Direktur BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III Iskandar Novianto,  Kepala Sub Auditorat Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Sutadi, dan Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Jateng Kombes Budi Utomo, serta dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono, Inspektur Kabupaten Kudus Adhi Harjono, Pejabat Struktural BPKP Jateng, Forkopimda, para Kepala OPD,  para camat se-Kabupaten Kudus dan para kepala desa se-Kabupaten Kudus

Lebih lanjut Hartopo menegaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi desa.Jika Pengelolaan Keuangan desa dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada pertanggungjawaban, maka sebagai potensi ekonomi di desa akan tumbuh dengan baik.Sumaber Pendapatan keuangan desa salah satunya adalah dana desa yang bersumber dari dana APBN, begitu besar yang diterima oleh desa, untuk itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh desa sesuai dengan peraturan perundangan yaang berlaku.

Dijelaskan pula oleh Hartopo bahwa Pemerintah Kabaupaten Kudus sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada BPKP yang telah memfasilitasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Siskeudes karena telah banyak membantu dalam memonitoring Pengelolaan Keuangan Desa dan meminimalisir pelanggaran Pengelolaan Keuanagan Desa. Pemerintah Kabupaten Kudus juga berencana akan membentuk Satgas Siskeudes ditingkat kabupaten dan kecamatan untuk membantu dan memfasilitasi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa agar terhindar dari penyimpangan administrasi sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Hartopo sangat mengharapkan kepada para kepala desa, agar mengikuti workshop ini dengan sungguh-sungguh, untuk bekal pengelolaan keuangan desa di daerah masing-masing, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi pelanggaran administrasi, sehingga terhindar dari permasalahan hukum.

Dilain pihak, AnggotaKomisi XI  DPR RI Fathan Subchi menyampaikan pentingnya pengelolaan keuangan dana desa dengan transparansi dan akuntabel sebagaimana tujuan negara yaitu untuk kepentingn masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Selain itu dengan adanya infrastruktur yang telah dibangun di desa-desa dan peningkatan sumber daya manusia, akan membuat masyarakat desa semakin makmur dan kaya, ungkap Fathan.

Paparan selanjutnya scara panel oleh Kepala Sub Auditorat Jateng Perwakilan BPK RI  Provinsi Jawa Tengah Sutadi terkait dengan Peran BPK dalam mengawal Akuntabilitas Keuangan Desa, dilanjutkan Paparan Direktorat Pembinaan Polisi Masyarakat Polda Jateng Kombes Budi Utomo dengan materi Peran Polri dalam Mengawal Pembangunan Desa  dan Direktur BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III Iskandar Novianto. Moderator adalah Inspektur Kabupaten Kudus Adhi Harjono.

(Tim Humas BPKP Jateng/Din)



Share      

Berita Terkait:

18 Januari 2019 08:54:04 / jateng / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
KABUPATEN GROBOGAN IMPLEMENTASIKAN SISKEUDES
18 Januari 2019 07:32:33 / jateng / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
PARA KADES DI KABUPATEN PATI IKUTI BIMTEK APLIKASI SISKEUDES VERSI 2.0


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
DOKUMEN SAKIP
Level Kapabilitas APIP
Rencana Strategis
L A K I P
Level Maturitas SPIP
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Permohonan Informasi

KALENDER DIKLAT
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT