Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

PENGELOLAAN DANA DESA HARUS ADA KETERBUKAAN PUBLIK
04 Desember 2018 13:05:09 / jateng / dibaca: 37 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Pengelolaan dana desa harus ada keterbukaan publik. Ada informasi terbuka yang dapat dibaca oleh  masyarakat  sebagai sarana pelaporan penerimaan dan penggunaan dana desa.Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dalam  Sarasehan Tata Kelola Keuangan Desa bertempat di Pendopo Kabupaten Jepara, Jum’at (30/11).

Lebih lanjut Fathan mengatakan bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang sangat besar untuk Tahun 2018 yaitu kurang lebih 72 Trilun rupiah, Angka yang sangat besar. Hal ini bertujuan agar pembangunan dapat dimulai dari desa dan tidak hanya terpusat di kota besar. Desa memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. BUMDes, perkumpulan ibu-ibu yang dapat melahirkan industri rumah tangga, diharapkan dapat semakin berkembang dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan adanya Dana Desa.

Fathan menegaskan bahwa Prioritas pembangunan desa harus mulai bergeser, tidak hanya infrastruktur tapi juga pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Komisi XI dan BPKP akan terus mengawasi penggunaan Dana Desa sehingga kesenjangan ekonomi antara kota dan desa semakin berkurang.

Sarasehan dengan tema Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan, Dan Akuntabel dengan Aplikasi Siskeudes tersebut dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Solih, dan dihadiri oleh Direktur PPKD Wilayah I BPKP, Adi Gemawan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono, Wadir Binmas Polda Jateng Alfiadri Lesmana, Pejabat Struktural BPKP Jateng, para Kepala OPD,  para camat se-Kabupaten Jepara dan para kepala desa se-Kabupaten Jepara.

Solih menyampaikan bahwa untuk kegiatan sarasehan inimerupakan sarana yang sangat strategis untuk pengelolaan keuangan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Desa sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua karena jumlahnya sangat besar dan akan terus bertambah.

Solih menambahkan bahwa penerapan Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Jepara masih sangat rendah, oleh karenanya diharapkan untuk semua tim satgas Siskeudes di Dinpermasdes agar mendorong seluruh desa untuk menggunakan Siskeudes secara terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan, sehingga segala bentuk penyimpangan dan kesalahan bisa diminimalisir dengan baik.

Direktur PPKD Wilayah I BPKP, Adi Gemawan mengatakan, BPKP telah menyusun aplikasi Siskeudes, namun aplikasi saja tidak cukup untuk meningkatkan pemahaman dan  kepatuhan aparat pengelola keuangan desa atas peraturan, oleh karenanya BPKP berkontribusi dalam mengawal pengelolaan keuangan desa. Dari 184 desa di Kabupaten Jepara baru 42 desa yang melakukan perencanaan/penganggaran dengan menggunakan Siskeudes.

Paparan selanjutnya yaitu dari Wadir Binmas Polda Jateng Alfiadri Lesmana dengan tema Peran POLRI Dalam Pendampingan Dana Desa, dilanjutkan dengan Paparan dari Kepala Desa Kunir, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Sucipto. Yang telah sukses menerapkan Aplikasi Siskeudes di desanya. (Tim Humas BPKP Jateng / Din)



Share      

Berita Terkait:

15 Nopember 2018 12:32:39 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP - LKPP SOSIALISASI PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PBJ PEMERINTAH
28 Oktober 2018 08:36:11 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
SOSIALISASIKAN MANAJEMEN RISIKO, KODAM IV DIPONEGORO GANDENG BPKP
25 Oktober 2018 16:47:24 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BANGUN BUDAYA INTEGRITAS MENUJU ARAH YANG LEBIH BAIK
10 Oktober 2018 16:24:39 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP JATENG SELENGGARAKAN RAKORWAS PENGADAAN PNS TAHUN 2018
25 Agustus 2018 17:44:40 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
PEMKAB TEGAL KOMITMEN KAWAL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN SISKEUDES.


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Laporan Kinerja
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT