Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

DESA MERUPAKAN UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
11 Nopember 2018 14:34:45 / jateng / dibaca: 123 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Desa merupakan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan sumber dana yang memadahi agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diungkapkanBupati Pekalongan Asip Kolbihi saat membuka Workshop Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes bertempat di Ruang Pendopo Kabupaten Pekalongan Rabu (7/11).

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan digunakan untuk mendanai prioritas kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang dituangkan dalam APBDes dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menurut Asip bahwa penggunaan Dana Desa Tahun 2017–2018 diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dengan nilai kemanfaatannya untuk fokus pada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga dalam rangka penanganan kemiskinan. Pengelolaan dana desa adalah amanat undang–undang yang pengelolaanya harus akuntabel, transparan dan bertanggung jawab sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan, papar Asip.

Workshop menghadirkan empat narasumber yaitu AnggotaKomisi XI  DPR RI Hendrawan Supratikno, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto,  Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Herry Subowo, serta Kepala Sub Direktorat Pembinaan Polisi Masyarakat AKBP Hendro Widyanto, dandihadiri oleh, Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mukaromah Syakoer, Pejabat Struktural BPKP Jateng, Forkompida, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, para Kepala OPD,  para camat se-Kabupaten Pekalongan dan para kepala desa se-Kabupaten Pekalongan

AnggotaKomisi XI  DPR RI Hendrawan Supratikno sangat mengapresiasi kinerja para kepala desa yang terus berkoordinasi dan memberi masukan kepada Komisi XI DPR RIselaku wakil rakyat di pemerintah pusat. Sistem Aplikasi Siskeudes sangat penting untuk  diterapkan, sehingga bisa membantu pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Jika sistem keuangan desa (Siskeudes) ini berhasil diterapkan, maka desa akan berkembang dan maju sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dalam paparannya menyampaikan bahwa sampai dengan BulanNovember 2018 ini, Siskeudes telah diterapkan di 414 kabupaten/kota dan 69.870 desa atau 93,21% dari 74.958 desa di seluruh Indonesia. Dari 272 desa di Kabupaten Pekalongan seluruhnya telah menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa.

Gatot menambahkan ada 7 Best Practices dalam penerapan Aplikasi Siskeudes yaitu membentuk Satgas/Admin tingkat kabupaten dan/atau tingkat kecamatan, Harmonisasi Perkada Keuangan Desa dengan System Requirement SISKEUDES, melaksanakan Bimtek Pelatihan Siskeudes yang Efektif, melaksanakan Forum Komunikasi dan Diskusi SISKEUDES via MEDSOS, Pembentukan KLINIK DESA untuk HelpDesk & Sekretariat, Monitoring Berkala ke desa, serta Koordinasi dan Komunikasi dengan Perwakilan BPKP.

Paparan selanjutnya yaitu dari  Kepala Perwakilan BPK RI  Provinsi Jawa Tengah Herry Subowo tentang Peran BPK dalam mengawal Akuntabilitas Keuangan desa, sertaPaparan dari Kepala Sub Direktorat Pembinaan Polisi Masyarakat Polda Jateng AKBP Hendro Widyanto tentang  Peran Polri dalam mengawal pembangunan desa. Moderator acara workshop ini adalah Sekda Kabupaten Pekalongan Mukaromah Syakoer. Workshop dilanjut sesi tanya jawab serta penyerahan cindera mata kepada para Narasumber.                           

(Tim Humas BPKP Jateng/Din)

 



Share      

Berita Terkait:

11 Nopember 2018 14:32:05 / jateng / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
KEPALA DESA HARUS MAMPU MENJADI MOTOR PENGGERAK EKONOMI DESA
14 Maret 2018 16:36:43 / jateng / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
WUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA YANG AKUNTABEL
05 Maret 2018 08:09:45 / jateng / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah ke BPKP Jawa Tengah
19 Pebruari 2018 13:23:56 / jateng / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
TINGKATKAN AKUNTABILITAS MELALUI REVIU PENYERAPAN ANGGARAN
23 Nopember 2017 09:47:25 / jateng / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
KABUPATEN REMBANG SIAP MENUJU WTP 2018


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Laporan Kinerja
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT