Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

BPKP JATENG SELENGGARAKAN RAKORWAS PENGADAAN PNS TAHUN 2018
10 Oktober 2018 16:24:39 / jateng / dibaca: 460 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan PNS Tahun 2018, bertempat di Ruang Aula Amarta lantai tiga, Senin (8/10).

Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan PNS Tahun 2018 dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono, didampingi Koordinator Pengawas Bidang IPP-2 Alfiandry selaku narasumber dan Pengendali Teknis Bidang IPP Endang Suhendar. Rapat dihadiri oleh para Inspektur, para Inspektur Pembantu serta para Aparat Pengawasan Iintern Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono menyampaikan bahwa sesuai dengan Permenpan Nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, diperlukan koordinasi pelaksanaan pengadaan PNS tahun 2018 antara APIP kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Dijelaskan pula oleh Samono  bahwa  Aparat Pengawasan Internal Pemerintah,  baik di pusat maupun di daerah diminta berperan aktif sebagai pengawas seluruh tahapan pengadaan PNS tahun 2018.Arahan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) secara teknis dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara, sedangkan APIP di daerah dapat menjadi bagian dari Pansel Instansi daerah. APIP diminta untuk menyakinkan bahwa proses pengadaan dan pengangkatan CPNS berjalan secara proper dan akuntanbel, sehingga bisa diperoleh calon ASN yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, baik jumlah maupun alokasinya.

Lebih lanjut Samono mengatakan bahwa monitoring pengawasan dilakukan sejak tahapan pengumuman / pendaftaran sampai tahap akhir pengumuman kelulusan. Hasil pengawasan APIP dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas. BPKP membuat aplikasi melalui Google Form yang digunakan sebagai media pengawasan secara online. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan dan konsolidasi data mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat.

Rapat Koordinasi Pengawasan dilanjutkan dengan paparan dari Koordinator Pengawasa IPP-2 Alfiandry selaku Narasumber dan Endang Suhendar yang menyampaikan tentang Gambaran umum pengadaan berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, terdapat dua tahapan utama yaitu Penyusunan dan penetapan kebutuhan oleh Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan Pengadaan oleh Panselnas dan Pansel Instansi.

(Tim Humas BPKP Jateng/Din)



Share      

Berita Terkait:

04 Desember 2018 13:05:09 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
PENGELOLAAN DANA DESA HARUS ADA KETERBUKAAN PUBLIK
15 Nopember 2018 12:32:39 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP - LKPP SOSIALISASI PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PBJ PEMERINTAH
28 Oktober 2018 08:36:11 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
SOSIALISASIKAN MANAJEMEN RISIKO, KODAM IV DIPONEGORO GANDENG BPKP
25 Oktober 2018 16:47:24 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BANGUN BUDAYA INTEGRITAS MENUJU ARAH YANG LEBIH BAIK
25 Agustus 2018 17:44:40 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
PEMKAB TEGAL KOMITMEN KAWAL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN SISKEUDES.


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Laporan Kinerja
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT