Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

BUPATI PURBALINGGA INSTRUKSIKAN PARA KEPALA DESA GUNAKAN SISKEUDES
09 Mei 2018 14:12:37 / jateng / dibaca: 553 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Bertempat di Ruang Pendopo Dipo Kusumo Kabupaten Purbalingga, telah dilaksanakan Workshop Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes. Tema “Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa Yang Partisipatif, Transparan Dan Akuntabel”, Jum’at(4/5).

Workshop dibuka resmi oleh Bupati Purbalingga H. Tasdi. Hadir 4 Narasumber Workshop yaitu Anggota Komisi XI  DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muziy, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo, Kabag Pembinaan dan Operasional Polda JatengAKBP Suwanto, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ernadhi Sudarmanto, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga Diyah Harum Pratiwi,  Staf Ahli Bupati, Inspektur, para Asisten Sekda, para Kepala OPD, Anggota Forkompida, Direktur Rumah Sakit,para Camat  se Kabupaten Purbalingga, dan para Kepala Desa se Kabupaten Purbalingga.

Bupati Purbalingga H. Tasdi sangat mengapresiasi para Narasumber yang akan memberikan motivasi, pencerahan, dorongan sekaligus memberikan semangat, terkait dengan penataan keuangan. Bahwa penataan keuangan  ini tidak hanya sebatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota saja, tetapi juga sampai pada Pemerintah Desa. Tahun 2018 seluruh desa di Kabupaten Purbalingga sudah menggunakan Siskeudes.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Reformasi Pemerintahan Desa telah digulirkan, harapannya akan membawa perubahan yang sangat baik bagi desa khususnya, dan sesuai dengan Program Nawa Cita Presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.  Tahun 2018, Kabupaten Purbalingga mendapatkan Alokasi Dana Desa yang cukup besar hampir 200 miliar, ditambah alokasi dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,  alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten, dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten,  sehingga akan berdampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan desa.

Bupati menegaskan bahwa dengan adanya UU Desa ini, Reformasi Pemerintah Desa tidak hanya sebatas pada penataan sistem pemerintahan di tingkat desa saja, tetapi bagaimana Sistem Keuangan Desa, termasuk implementasi / penggunaan keuangan desa tersebut dilaksanakan.  Dalam rangka pencapaian terget maka harus didukung Sumber Daya Manusia yang baik. Workshop ini merupakan sarana bagi para kepala desa untuk mendapatkan arahan, pencerahan terkait dengan penggunaan Siskeudes.

Anggota Komisi XI DPR RI Romahur Muziy menyampaikan paparan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Dengan adanya Dana Desa ini harapannya pengangguran yang berada di desa bisa berkurang sedemikian rupa.  Sumber Daya Manusia yang ada di pedesaan bisa ditingkatkan dengan baik. Terkait dengan Stunting  jangan sampai terulang pada masa sekarang. UMKM bisa dikembangkan dengan baik, dan pasar desa adalah sebagai penggerak ekonomi desa dan infrastruktur akan menjadi lebih baik.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo memaparkan materi Pemeriksaan atas Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu harus tertib dan sesuai dengan peraturan perundangan, ekonomis, efisien dan efektif serta transparan. BPK ke depan juga akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan desa.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Ernadhi Sudarmanto, menyampaikan paparan tentang Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Desa. Peran BPKP adalah melakukan bimbingan dan konsultasi terkait dengan tata kelola keuangan desa. Siskeudes sangat mudah digunakan. Terkait dengan dana desa itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu catatlah sesuatu hal yang terjadi dan jangan catat sesuatu hal yang tidak terjadi.

Kabag Pembinaan dan Operasional Polda Jateng AKBP Suwanto menyampaikan paparan tentang Peran Polri Dalam Pendampingan Pembangunan Desa. Antara lain yang dilakukan polri adalah melakukan tindakan prefentif. Moderator Workshop adalah Inspektur Kabupaten Purbalingga Setyadi.

Di akhir Workshop ada testimoni dari salah satu Kepala Desa Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Taufik, yang sudah berhasil menggunakan Aplikasi Siskeudes sejak Tahun 2017, yang hanya dibantu 2 orang staf desa. Taufik mengucapkan terima kasih kepada BPKP yang sudah membuatkan Aplikasi Siskeudes sehingga bisa membantu dan memperlancar tugas yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

(Tim Humas BPKP Jateng / Din)



Share      

Berita Terkait:

25 Agustus 2018 17:44:40 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
PEMKAB TEGAL KOMITMEN KAWAL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN SISKEUDES.
25 Agustus 2018 14:52:55 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
WUJUDKAN NAWACITA DENGAN MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIR
12 Juli 2018 22:38:55 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
WUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN SISKEUDES
12 Juli 2018 20:57:42 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
401 DESA DI KABUPATEN PATI APLIKASIKAN SISKEUDES
09 Mei 2018 09:23:01 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
SELURUH DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 MEMAKAI APLIKASI SISKEUDES


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Laporan Kinerja
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT