Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah ke BPKP Jawa Tengah
05 Maret 2018 08:09:45 / jateng / dibaca: 6263 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah melakukan audiensi ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Kamis (1/3).

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Wagino beserta sejumlah pejabat eselon tiga, Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), beserta staf disambut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Samono, didampingi oleh Korwas IPP-2 dan seorang Pengendali Teknis Bidang IPP. Dalam kesempatan tersebut, Kaper BKKBN Jawa Tengah menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2018, instansi yang dipimpinnya mendapat alokasi anggaran yang cukup besar. Kegiatan yang menyedot anggaran besar itu adalah pada kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Menurut Kaper BKKBN Jawa Tengah, kegiatan PBJ merupakan kegiatan yang rawan penyimpangan. Tidak sedikit kasus tindak pidana korupsi yang terungkap merupakan penyimpangan dalam proses PBJ. Untuk menghindari dan mencegah timbulnya penyimpangan, pihaknya memohon kepada BPKP Jawa Tengah untuk melakukan reviu dan pendampingan dalam kegiatan PBJ. Kaper BKKBN Jawa Tengah menyampaikan, beberapa kegiatan PBJ yang perlu mendapat perhatian antara lain renovasi gedung dan bangunan, pengadaan alat kontrasepsi (alkon), sosialisasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja, promosi pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) berkualitas dalam era JKN bersama mitra kerja, dan kegiatan lainnya.

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Samono, menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas kesediaan Kaper BKKBN Jawa Tengah beserta jajarannya untuk beraudiensi. BPKP Jawa Tengah akan menindaklanjuti apa yang menjadi permintaan BKKBN Jawa Tengah. Namun, BPKP tidak dalam kapasitas memberikan pertimbangan dari sisi legalnya. BPKP melakukan pengawalan dalam proses PBJ terkait dengan meminimalisasi terjadinya risiko penyimpangan yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Tentang bentuk pengawalannya, bisa dalam kegiatan focused group discussion (FGD) atau reviu.

Dalam kesempatan audiensi tersebut juga dibahas mengenai rencana penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Kaper BKKBN Jawa Tengah dengan Kaper BPKP Jawa Tengah.

(Tim Humas BPKP Jateng Ard/Din)



Share      

Berita Terkait:

14 Maret 2018 16:36:43 / jateng / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
WUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA YANG AKUNTABEL
19 Pebruari 2018 13:23:56 / jateng / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
TINGKATKAN AKUNTABILITAS MELALUI REVIU PENYERAPAN ANGGARAN
23 Nopember 2017 09:47:25 / jateng / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
KABUPATEN REMBANG SIAP MENUJU WTP 2018
01 Nopember 2017 08:26:04 / jateng / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
DESA TIDAK LAGI SEBAGAI OBYEK TAPI SUBYEK PEMBANGUNAN
24 Oktober 2017 11:03:17 / jateng / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
KOMITMEN TINGKATKAN AKUNTABILITAS MELALUI REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN PBJ


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Laporan Kinerja
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT