Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Perlu Sinergi dan Koordinasi dalam Penanganan Korupsi
31 Mei 2017 10:14:31 / jateng / dibaca: 393 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

KPK tidak memonopoli penanganan kasus korupsi. KPK sangat menyadari perlunya sinergi dalam penanganan kasus korupsi. Sinergi antar aparat penegak hukum dapat menghemat tenaga, waktu, dan dana  dalam penanganan kasus korupsi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat melakukan kunjungan ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis (27/4). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum setempat dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Kegiatan yang dihadiri oleh utusan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, dan KPK itu, diisi dengan diskusi seputar permasalahan penanganan tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan itu, Alexander Marwata mengemukakan bahwa banyak perkara korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengaduan masyarakat di daerah. Menurut Marwata, penanganan kasus korupsi di daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena, KPK harus mengirim penyidiknya ke daerah. “Kalau penanganan kasus korupsi di daerah bisa dikerjasamakan dan disinergikan dengan aparat penegak hukum setempat dengan tetap dibawah supervisi dan koordinasi KPK, maka penanganan kasus korupsi tersebut dapat lebih menghemat waktu, tenaga, dan dana, sekaligus merupakan pembelajaran untuk memperkuat aparat penegak hukum setempat,” ujar mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu. Ia menambahkan, manfaat lain dari sinergi dan koordinasi dalam penanganan kasus korupsi adalah mencegah terjadinya tumpang tindih sehingga penanganan kasus korupsi menjadi lebih efektif. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan trust masyarakat terhadap aparat penegak hukum di luar KPK.

Sinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga diperlukan dalam menangani perkara korupsi. Terkait dengan hal ini, Wadirreskrimsus Polda Jateng,AKBP Harryo Sugihhartono menyatakan, penyidik kepolisian telah melakukan koordinasi dengan APIP terkait pengumpulan informasi dalam perkara korupsi. Sementara itu, Aspidsus Kejati Jateng, Heru Chairuddin mengungkapkan, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan APIP dalam penanganan kasus korupsi, termasuk kerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik. Hal itu diamini oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Samono. Ia menegaskan, instansi yang dipimpinnya juga mendukung sinergi antara aparat penegak hukum dengan APIP dalam penanganan kasus korupsi. “Jika diminta, BPKP dengan keyakinan penuh siap membantu aparat penegak hukum, termasuk dalam penghitungan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Di akhir acara, Samono berharap pertemuan yang dilakukannya dengan salah satu Pimpinan KPK, Kejati Jateng, dan Polda Jateng, dapat mendorong dan meningkatkan sinergi dalam penanganan kasus korupsi sehingga penanganan perkara korupsi di Indonesia bisa lebih efektif dan efisien. (Arini/Ardhi)



Share      

Berita Terkait:

18 Januari 2016 14:49:23 / jateng / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Ganjar Apresiasi Laporan BPKP
30 September 2015 17:23:18 / jateng / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP Mengawal Pengelolaan Keuangan Desa
05 Agustus 2015 14:40:59 / jateng / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Ganjar Pranowo : PERSAMAAN PERSEPSI ITU PENTING !!
28 Nopember 2014 11:07:51 / jateng / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP bersama KPK Evaluasi Program Antikorupsi di Jawa Tengah
26 Nopember 2014 16:56:02 / jateng / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Bupati Tegal : Kerjasama dan Komitmen Jalan Menuju WTP


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
PRODUK LAYANAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT