Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

KEMENDIKBUD DAN BPKP KOMITMEN KAWAL ANGGARAN PENDIDIKAN TRANSFER DAERAH
20 Desember 2016 17:54:40 / jateng / dibaca: 385 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Surakarta (15/12) - Bertempat di Hall Hotel Best Western Premiere Surakarta,  telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (RAKORNAS APIP) bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dengan  mengambil tema “Peran APIP Dalam Mengawal Anggaran Fungsi Pendidikan  Transfer Daerah”.

 

Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 15 s.d 17 Desember 2016, dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi didampingi oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Irjen Kemendikbud Daryanto, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam Binsar H Simanjuntak, serta dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP seluruh Indonesia, Inspektur Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, para Eselon 1 dan Sekretaris Utama dilingkungan Kemendikbud, Direktur BPKP, Kapusinfowas BPKP, serta para Korwas IPP BPKP di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPKP yang telah menyelesaikan pemetaan anggaran fungsi pendidikan transfer daerah, evaluasi maturitas penerapan maturitas SPIP dilingkungan Kemendikbud, dan penilaian kapabilitas organisasi Irjen Kemendikbud berdasarkan kerangka Internal Audit Capability Model/IACM.

“Semoga kehandalan SPIP dan Kapabilitas APIP organisasi Irjen Kemendikbud yang tinggi ini dapat membantu, mengawal dan memantau terlaksananya program pendidikan dan kebudayaan secara efektif dan efisien,” harapnya.

Lebih lanjut Muhajir Effendi mengemukakan, “BPKP merupakan partner kerja nyata  dan sangat baik yang dapat membantu memecahkan persoalan terkait dengan permasalahan anggaran di Kemendikbud,” jelasnya.

Menurutnya pendidikan adalah tehnologi yang paling canggih untuk menciptakan SDM Indonesia yang berkompetensi tinggi, dalam menjawab tantangan jaman saat ini. Tantangan terbesar di era teknologi informasi ini adalah untuk mewujudkan Bangsa Indonesia menjadi negara maju, berdaya saing tinggi, sehingga dapat berdiri sejajar dengan negara-negara maju lain.Untuk dapat menjawab tantangan zaman tersebut menurutnya pendidikan harus dirancang sedemikian rupa, agar bermutu tinggi, memiliki daya jangkau yang  luas dan dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan tanpa terkecuali.

Dijelaskan pula oleh Muhajir, bahwa Kemendikbud adalah kementerian yang paling bertanggung jawab untuk menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu Kemendikbud harus dikelola dengan manajemen berdasarkan prinsip tata kelola yang baik atau good goverment dan memiliki pengendalian yang handal. Dalam hal ini Kemendikbud harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif.

Sebelum mengakhiri sambutan, Muhajir menyampaikan bahwa “efektif tidaknya dana yang ditransfer ke daerah itu akan sangat menentukan kinerja pendidikan nasional kita. Kemendikbud sangat mendukung upaya peningkatan untuk lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan penggunaan anggaran tersebut,” pungkasnya.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam sambutannya menyampaikan bahwa  kegiatan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan sinergitas yang telah terbina dengan baik, antara Kemendikbud dengan BPKP serta Inspektorat Provinsi/Kab/Kota diseluruh Indonesia. Anggaran pendidikan ini 64% lebih disalurkan melalui transfer daerah. “Agar tujuan pendidikan dapat tercapai, maka perlu adanya komitmen bersama dengan seluruh inspektorat pengawasan untuk melakukan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan tersebut, baik melalui anggaran pengawasan, maupun melalui sumberdaya manusia. Salah satu wujud implementasi Mou antara Kemendikbud dengan BPKP,” terang Ardan.

Ditambahkan Ardan bahwa Tahun 2016 telah dilakukan kegiatan pengawasan bersama antara BPKP dengan Irjen Kemendikbud, berupa Pemetaan atas Pengelolaan Dana Transfer ke daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Penilaian atas Kapabilitas Irjen Kemendikbud, Penilaian Level Maturitas atas Implementasi SPIP, serta kegiatan pengawasan lainya. Hasil pemetaan atas pengelolaan dana transfer bidang pendidikan dilaksanakan pada 34 Provinsi pada 514 Kab/Kota. Dari hasil pemetaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan atas pengelolaan dana transfer daerah ini, Dinas Pendidikan masih terus perlu ditingkatkan untuk penyempurnaan dan perbaikan akuntabilitas.

Sesuai dengan Perpres 192 dan Inpres 9 Tahun 2014,  BPKP memfokuskan pengawasan intern pemerintahnya pada 4 fokus, pertama adalah pengawasan terhadap prioritas pembangunan, kedua berkontribusi untuk peningkatan ruang fiskal, ketiga berkontribusi dalam pengamanan aset negara , dan keempat adalah peningkatan tata kelola pemerintahan. Dengan 4 fokus ini BPKP diharapkan dapat bersinergi dengan APIP di kementerian/Lembaga dan APIP di seluruh Provisi Kab/Kota, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Di jelaskan pula oleh Ardan bahwa BPKP sangat mendukung dan memberikan apresiasi atas langkah  Kemendikbud untuk membangun Wilayah yang Bebas dari Korupsi dan zona integritas Kemendikbud sebagai landasan atau pondasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Dirinya mendukung agar WBK ini dapat ditularkan sampai ditingkat sekolah di seluruh indonesia.

Di akhir sambutan, Ardan menyampaikan bahwa BPKP juga memberikan apresiasi atas capaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendikbud selama tiga tahun berturut-turut, yang merupakan wujud keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dana pendidikan yang cukup besar dan unit kerja yang cukup banyak. Diharapkan Kemendikbud mengambil langkah-langkah yang kongkrit untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai dan terus berkomitmen dalam meningkatkan implementasi sistem pengendalian pemerintah dilingkungan Kemendikbud.

Di sela-sela acara Rakornas APIP, dilaksanakan pula penyerahan secara simbolis Laporaan Atas Hasil Pemetaan Pengelolaan Dana Transfer  Pendidikan, Hasil Penilaian atas Maturitas SPIP Kemendikbud dan IACM, dan Penilaian atas Kapabilitas APIP Irjen Kemendikbud dari Kepala BPKP kepada Mendikbud, untuk selanjutnya Laporan tersebut diserahkan kepada Irjen Kemendikbud dan Dirjen PAUD dan Dikmas.

(Tim Humas BPKP Jateng/Din)



Share      

Berita Terkait:

18 Agustus 2017 09:59:41 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
SIMULASI TELAAH SEJAWAT UNTUK PENINGKATAN KAPABILITAS APIP DI 10 KAB/KOTA DI JATENG
12 April 2017 13:22:09 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
MATURITAS SPIP LEVEL-3, PEMPROV JATENG APRESIASI BPKP
15 Maret 2016 09:54:47 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
DEPUTY SETWAPRES APRESIASI APIP JATENG
06 Maret 2016 17:14:46 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
TIGA PARAMETER OUTPUT PEMDA HARUS DIKAWAL APIP.
01 Maret 2016 11:36:59 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
PERAN APIP JANGAN PASIF HARUS PROAKTIF


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
PRODUK LAYANAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT