Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

SATUKAN TEKAD DAN LANGKAH UNTUK MBANGUN BUDAYA INTEGRITAS
07 Desember 2016 17:41:17 / jateng / dibaca: 717 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Satukan langkah, pikiran dan kinerja untuk membangun budaya integritas dalam penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan layanan kepada masyarakat yang cepat, mudah, murah, ramah, transparan dan akuntabel. Demikian Sambutan tertulis Wakil Gubernur Jawa Tengah yang dibacakan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Drs. Kunto Nugroho HP,MSi saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Gelar Pengawasaan Daerah Tahun 2016 dengan Tema “Mbangun Budaya Integritas Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” bertempat di Aula Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Selasa (6/12).

Rakorwasda dilaksanakan tanggal 6 s.d 7 Desember 2016. dihadiri oleh para Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah, Inspektur, Sekretaris, para Kasubbag Evaluasi dan Kasubbag Perencanaan/Program Inspektorat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah. Narasumber dalam kegiatan tersebut antara lain Plt.Irjen Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih S.H.,M.Hum, materi tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2017 dan Penguatan Peran dan Kedudukkan Inspektorat., Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Heri Subowo, materi tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Kiat Mempertahankan WTP., Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono, tentang Maturitas SPIP, dan dari KPK –RI, Airin Martanti Kusniar, materi  tentang Sosialisasi Pelaksanaan  E-LHKPN dan Rencana Aksi Korsupgah,  serta dari Kementerian PAN dan RB tentang Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Tengah yang Akuntabel.

Lebih lanjut Wakil Gubernur menyampaikan bahwa para Inspektur telah dan terus untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja pengawasan, guna mendukung peningkatan kinerja pemerintahan yang makin baik, guna mewujudkan good goverment dan clean goverment di Jawa Tengah. Saat ini Jawa Tengah sedang dan akan terus membangun Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan layanan publik. Integritas yang bukan sebatas retorika namun terintegrasi dalam sistem yang pada gilirannya mampu menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintahan, ini tantangan dan kita butuh kerja keras untuk mewujudkannya.

Dijelaskan pula bahwa melalui pendampingan dari KPK,BPK,BPKP, dan Kemendagri, Jawa Tengah merasa terpanggil sebagai kontributor, tegaknya integritas di Indonesia. Hal ini yang menjadikan rujukan tempat sharing bagi daerah lain. Tahun 2016 Pemprov Jateng mendapatkan opini WTP serta 20 Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah mendapatkan opini WTP, atau meningkat sekitar 85 % dari Tahun 2015 yang hanya 11 Kab/Kota. Beberapa penghargaan juga telah diperoleh Jawa Tengah yang telah menerapkan program pengendalian gratifikasi. Tahun 2016 juga mendapatkan opini penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terbaik dari Kemendagri. Pemprov Jateng juga akan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kab/Kota atas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015/2016. Dalam hal Akuntabilitas Kinerja atas Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kemenpan dan RB, bahwa  Tahun 2015 Pemprov Jateng memperoleh nilai 72,09 dengan katagori BB.

Di akhir sambutannya Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemprov Jateng juga telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 700 tahun 2016, tentang Pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungli di Prov Jateng. Dengan adanya Satgas ini, diharapkan kepada Tim untuk selalu menjaga komitmen dalam melaksanakan pemberantasan pungli. Harapannya kepada para Kepala SKPD untuk bisa satukan langkah, pikiran dan kinerja untuk membangun budayaa integritas dalam penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan layanan kepada masyarakat yang cepat, mudah, murah, ramah, transparan dan akuntabel, papar Heru.

Plt. Itjen Kemendagri Sri Wahyuningsih dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Rakorwasda di Provinsi Jateng, bahwa ini merupakan wujud nyata kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Makna koordinasi menjadi semakin penting ditengah derasnya tuntutan publik terhadap peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, disamping tantangan internal yang semakin hari semakin besar. Koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah merupakan suatu keharusan dan suatu kebutuhan bagi APIP, karena mustahil kita dapat melakukan pengawasan secara sendiri tanpa adanya dukungan dan bantuan dari aparat pengawas lainnya. Oleh karena itu esensi Rakorwasda ini harus ada integrasi dan pemaduan seluruh sumber daya pengawasan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Dijelaskan pula bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 385 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menempatkan APIP pada posisi kunci. APIP juga dituntut untuk saling berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh APIP dan APH antara lain, tukar menukar informasi, verifikasi pengaduan masyarakat, pengumpulan data dan keterangan, paparan hasil penerangan pengaduan masyarakat. Dengan adanya koordinasi ini diharapkan tidak ada lagi kegamangan bagi penyelenggara pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, khususnya dalam mengelola keuaangan daerah.  Tiga hal pokok yang harus melekat pada APIP antara lain 1). APIP menjadi clearen dalam menentukan aduan masyarakat, apakah ini merupakan tindak administrasi atau pidana, 2), APIP harus mampu mencegah terjadinya pungutan liar di instansi masing-masing. 3). APIP mampu berfungsi sebagai early warning system dan berorientasi kepada pencegahan. Kepada para Inspektur untuk dapat menterjemahkan bentuk koordinasi APIP dan APH  dalam peta kegiatan pengawasan.

Diakhir Sambutannya Sri Wahyuningsih menjelaskan bahwa Pemerintah telah membentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar/Saber Pungli sesuai Perpres Nomor 87 tahun 2016. Dalam peraturan ini secara jelas telah diamanahkan kepada APIP untuk melakukan pengawasan terhadap praktik pungutan liar di lingkungan SKPD masing-masing. Instruksi Mendagri Nomor 180/3935/SJ Tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, telah diamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menghentikan praktek pungutan liar, melakukan sosialisasi scara masif terhadap layanan bebas pungli, dan secara khusus kepada APIP diminta untuk melakukan pengawasan terhadap area yang berpotensi terjadinya pungli khususnya pada area perijinan, hibah dan bansos, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, dan pengadaan barang/jasa. Kepada para Inspektur untuk selalu mengaktifkan Satgas Saber Pungli yang berada di pemerintah Kab/Kota.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Samono mengawali sambutan dengan menguraikan beberapa permasalahan korupsi yang terjadi. Banyak sekali respon kita terhadap fraud / korupsi. Ada pepatah mengatakan bahwa mencegah itu lebih bagus dari memberantas. Betapa rumitnya dan komplikatednya kalau kita melakukan penindakan/melakukan upaya represif. Kegiatan Rakorwasda ini adalah bagian dari upaya prefentif kita dalam kontek kita memerangi fraud / korupsi, oleh karenanya kita harus membangun integritas untuk mengurai beberapa permasalahan yang ada saat ini, papar Samono.

Lebih Lanjut Samono menjelaskan bahwa, berbicara tentang APIP dan Maturitas SPIP, dalam RPJMN sudah diamanatkan untuk Tahun 2019 Maturitas SPIP harus sudah berada pada level 3. Sesuai Perpres 192 Tahun 2014, BPKP diberi amanah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP di Kementerian/Lembaga/Pemda.  Artinya BPKP tetap mendorong dan memfasilitasi, namun penyelenggaraannya tetap berada pada masing-masing K/L/P. Untuk efektifitas pelaksanaan SPIP itu perlu dilakukan pembinaan. Inpres Nomor 9 tahun 2014 tentang peningkatan kualitas SPI yang perlu kita lakukan adalah penguatan SPIP. Sampai saat ini gambaran Level Maturitas SPIP di Wilayah Jawa Tengah yang telah mencapai level 3 adalah 3 pemda, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta dan Kabupaten Kudus. Sedangkan untuk Kapabilitas APIP yang telah mencapai level 3 adalah 2 pemda, yaitu Kota Surakarta dan Kabupaten Kudus.

Dijelaskan pula bahwa permasalahan akuntabilitas untuk Jawa Tengah Tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kontek Laporan /Opini dari BPK. Permasalahan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, baik Akuntabilitas Keuangan maupun Akuntabilitas Kinerja, sebagai APIP sudah sama-sama mengetahui dan sama-sama merasakan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan, bahwa sebagian besar permasalahan tersebut terletak pada pengadaan barang/jasa dan asset. Dan ini harus ada pihak manajemen yang memonitoring kegiatan tersebut, dan bisa dimasukkan sebagai lingkungan pengendalian. Kita sangat menghargai beberapa inspektorat yang sudah berusaha untuk meningkatkan integritas, juga dalam rangka meningkatkan SDM yang mumpuni untuk mengelola aset. Jelas,Samono.

Di tengah-tengah acara Rakorwasda juga diberikan penghargaan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah /SAKIP kepada Empat SKPD Provinsi Jawa Tengah yang memperoleh Akuntabilitas Kinerja dengan katagori Sangat Baik/BB, yaitu RSUD Prof.Dr.Margono Sukarjo, Purwokerto., RSUD Dr. Muwardi Surakarta., RSUD Tugurejo Semarang.,RSUD Dr. RR.Sujarwadi Klaten. Serta Penghargaan TLHP kepada 11 Kab/Kota di Jawa Tengah yaitu Kab.Boyolali.,Kab Jepara.,Kab.Klaten., Kab Sukoharjo., Kab Sragen., Kab Rembang., Kab Banyumas., Kab Pati., Kota Surakarta., Kota Magelang dan Kab. Purbalingga.

(Tim Humas BPKP Jateng/Din)



Share      

Berita Terkait:

16 Mei 2017 16:21:21 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
PEWUJUDAN KINERJA UNGGUL MELALUI PENINGKATAN PROFESIONALISME, INTEGRITAS DAN INOVASI
03 Mei 2017 09:43:55 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP BADMINTON COMMUNITY JALIN PERSAHABATAN DENGAN OLAHRAGA
01 Pebruari 2017 13:46:22 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
PERAN BPKP SANGAT STRATEGIS
29 Nopember 2016 12:27:01 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP JATENG SELENGGARAKAN UPACARA HUT KORPRI 2016
28 Oktober 2016 11:21:06 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
PEMUDA INDONESIA MENATAP DUNIA


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
PRODUK LAYANAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT