O

Keynote Speech dalam Seminar ini adalah Kepala BPKP Dr. Ardan Adiperdana, Ak.,MBA.,CA.,CfrA.,QIA dan Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo., S.H.,M.IP, sekaligus membuka Seminar, sebagai Welcome Speech adalah Rektor UNS Surakarta Prof. Dr. H. Ravik Karsidi.M.S. Narasumber dalam Diskusi Panel adalah Inspektur Provinsi DIY Sumadi,S.H.,M.H, Wakil Dekan FEB Bidang Akademik UNS Drs. Muhamad Agung Prabowo, M.Si.,Ph.D.Ak, serta Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia,Ak., MBA.,CA.,CGPA.,QIA dan dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam Binsar H.Simandjuntak, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP, Ratna Tianti Ernawati, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Samono, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Tytut Ratih Kusumo, Perwakilan ADB, para Inspektur Provinsi/Kab/Kota, para Dekan, Wakil Dekan serta para Alumni STAR-BPKP.

Lebih Lanjut, Ganjar mengucapkan selamat datang kepada Kepala BPKP, Rektor UNS, Para Deputy BPKP, dan para Inspektur, bahwa kegiatan Seminar dan Temu Alumni STAR-BPKP ini harus ada hasilnya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala BPKP dan Rektor UNS. Ganjar mengingatkan kepada para peserta, bahwa akhir-akhir ini marak terjadi pemberitaan di berbagai media elektronik, terkait pungutan liar. Pemerintah sudah berkomitmen dalam   memberantas pungli yang marak di sektor publik sekecil apapun itu. Hal ini seharusnya juga harus menjadi perhatian serius bagi para pemimpin daerah.

Ganjar mengajak kepada para peserta seminar untuk hijrah ke arah yang lebih baik lagi. Salah satu perubahan yang bisa dilakukan saat ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan publik. Pengambilan keputusan tidak harus menunggu instruksi pimpinan dalam berbentuk surat resmi, tetapi bisa melalui sarana teknologi, media sosial ataupun telepon.Dalam mengakomodir kebutuhan rakyat dan sebagai sarana pengawasan, gubernur menggunakan sarana IT. Seluruh proses perubahan, harus memanfaatkan IT, karena IT mendukung proses tata kelola pemerintahantermasuk sampai ke desa-desa, papar Ganjar

Di akhir sambutan, Ganjar mengucapkan terimakasih kepada BPKP sudah membantu SIMDA desa,dan pengelolaan dana desa juga harus di dukung dengan IT. Semua program pemerintah dapat di sosialisasikan kepada masyarakat dengan menggunakan akun sosial media. Pengelolaan keuangan desa, dimana sebagian besar pemerintah desa belum sepenuhnya mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel. Kondisi yang bisa dilihat adalah pertanggungjawaban dana desa belum dimuat media informasi, yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Bila semua dapat terwujud maka masyarakat dapat memantau secara langsung, dari mana dana desa diperoleh dan dipergunakan, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin bertambah.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyampaikan ucapan terima kasih kepada K/L/Pemda tempat alumni berasal atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan, harapannya semoga para alumni STAR-BPKP ini dapat ditempatkan kembali sesuai dengan kompetensinya yang sudah diperoleh, sehingga dampak dari program ini lebih optimal untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pengawasannya. Kepada 27 Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia termasuk di Jawa Tengah ada tiga yaitu UNDIP, UNS dan UNSOED atas kerjasamanya dengan STAR-BPKP, sudah memberikan pembelajaran yang terbaik bagi para penerima beasiswa STAR-BPKP, sehingga bisa menghasilkan lulusan terbaik.

Ardan menambahkan, bahwa Program Beasiswa STAR-BPKP merupakan suatu program pendidikan dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya, khususnya bagi APIP. Harapannya para alumni dan penerima beasiswa STAR-BPKP ini menjadi insan terpilih dari instansi masing-masing K/L/Pemda dan diharapkan mampu untuk menjadi Agent Of Change dan Champion bagi pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional menuju Good Goverment danclean goverment.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah secara continue, perlu dilakukanapalagi jika dilihat dari indeks persepsi korupsi. Untuk mewujudkannya pemerintah telah mengupayakan beberapa langkah, diantaranya dengan mengeluarkan Inpres Nomor 10/2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini semua dilakukan untuk membangun kepercayaan publik bagi pemerintah, yang sebelumnya telah terbit PP Nomor 60/2008 tentang SPIP. Jadi dalam perspektif pengelolaan keuangan negara dan pengawasannya sesuai dengan PP tersebut ada dua pilar penting yaitu SPIP dan APIP. papar Ardan.

Dijelaskan pula oleh Ardan, Sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Pemerintah dalam RPJMN bahwa pada Tahun 2019 APIP dan SPIP ditargetkan 85% mencapai level 3. SPIP dan Kapabilitas APIP level 3 diharapkan menjadi pengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengawasannya. APIP level 3 diharapkan mampu untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara dan pengawasannya. Demikian juga SPIP yang level 3 diharapkan mempunyai kapasitas untuk bisa menjaga proses pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel.

Diakhir Sambutan Ardan menambahkan bahwa Program STAR-BPKP merupakan salah satu bukti nyata upaya pemerintah untu peningkatan SDM, yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan serta pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan level kapabilitas APIP maupun Maturitas SPIP, melalui perubahan perilaku pegawai yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi.

Rektor UNS Surakarta Ravik Karsidi dalam sambutanya menyampaikan ucapan selamat datang, dan terima kasih kepada BPKP atas kepercayaan yang diberikan kepada UNS, sebagai salah satu dari 27 Perguruan Tinggi penyelenggara Program STAR. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami. Sesuai UU No 30/2014 dan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah,bahwa APIP mempunyiperan yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Koordinasi antara pengelola keuangan negara/daerah dan APIP sebagai pemegang tugas pengawasan sangat diperlukan bagi akuntabilitas keuangan negara.

Lebih lanjut Ravik menyampaikan bahwa Program Beasiswa STAR-BPKP menjadi  relevan dan penting untuk diselenggarakan, sehingga akan terwujud APIP yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas. Saat ini UNS telah meluluskan 104 Alumni  Beasiswa STAR-BPKP yang terdiri dari 53 Mahasiswa S2 dan 51 Mahasiswa S1, dan telah bergabung dengan Ikatan Alumni UNS. Saat ini UNS masuk Top 12 Perguruan Tinggi cluster 1 di Indonesia bersama perguruan tinggi yang sudah ada.

(Tim Humas BPKP Jateng Din/Udin)