Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JATENG MINTA BPKP KAWAL KEUANGAN DAERAH
04 Juni 2016 18:23:05 / jateng / dibaca: 1542 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Pemprov Jateng minta kepada BPKP untuk  melakukan pengawalan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan baik, agar potensi penyelewengan yang dilakukan oleh para kepala desa dapat dihindarkan . Demikiaan disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat memberikan sambutan dalam acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jum’at (3/6)

Serah Terima Jabatan dihadiri oleh Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmiko, Deputi BPKP Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono, Kepala Perwakilan BPK Jateng Hery Subowo, Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Kunto Nugroho, para Pejabat Struktural Pemprov Jateng, Forkompida, TNI,  Perwakilan Bank Indonesia, Perwakilan BNI, OJK dan para Pejabat Struktural Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Selain hal di atas, Ganjar menyampaikan terima kasih kepada Bambang Wahyudi B., atas bantuan pendampingan kepada Pemprov Jateng, dan Selamat datang di Jawa Tengah kepada Samono, sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jateng. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada  Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, yang sudah hadir di Jateng,  tentu saja apa yang sudah disampaikan oleh Kepala BPKP, ini adalah  suatu hal yang sungguh-sungguh. Pemprov selalu menjalin koordinasi dengan BPK, semua bimbingan dan konselingnya yang telah diberikan, serta atas sepirit yang tinggi untuk membangun sebuah performa sehingga keuangan Pemprov Jateng akan lebih tertata dengan baik, dan hal ini sangat membanggakan bagi kita semua.

Lebih lanjut Ganjar menyampaikan bahwa Pemprov Jateng akan lebih banyak melakukan koordinasi  dengan BPKP, dan akan lebih berhati-hati, agar lebih prudent dalam pengelolaan keuangan negara, Ini adalah bener-bener substantif, bahwa apa yang kita laksanakan untuk mengelola keuangan negara ini sampai pada program-program yang kita harapkan, dan betul betul ada outcome yang dirasakan oleh rakyat dan output-nya juga bisa terukur, dan betul-betul ini adalah untuk mewujudkan good goverment dan clean goverment, terang Ganjar.

Di akhir sambutan Ganjar menyampaikan saatnya Pemprov Jateng, akan menyelesaikan berbagai persoalan yang adadi Jateng,diantaranya yang paling mendesakadalah masalah kemiskinan. Tentu saja Pemprov tidak akan membiarkan masalah kemiskinan ini berkembang, tetapi kami butuh inovasi, butuh terobosan, butuh kreasi dalam mengelola keuangan  negara ini, sehingga kita bisa mengatasi permasalahan kemiskinan ini bersama-sama dengan baik, tandasnya..

Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam sambutanya menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  rakyat indonesia dan mengurangi ketimpangan kegiatan Pemda, Presiden saat ini telah dan sedang melakukan trobosan dan inovasi di berbagai bidang untuk mengakslerasi pembangunan nasional. Berbagai paket deregulasi dan kebijakan pemerintah telah diterbitkan untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Dari sisi perencanaan pembangunan pemerintah melakukan perubahan paradigma yang cukup mendasar yaitu darai money follow function menjadi money follow program. Dengan paradigma baru ini diharapkan seluruh sumber daya akan diarahkan semaksimal mungkin dan akan difokuskan untuk mendukung program-program priorotas nasional.

Kementerian/Lembaga dan Pemda dituntut untuk dapat menyusun program pembangunan secara lebih terarah dan berkualitas, selaras dengan prioritas nasional untuk mengurangi kesenjangan Pemda.  Sesuai salah satu buitir dalam Nawacita, setiap tahun pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Pemda. Alokasi dana desa misalnya dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup  signifikan. Dari sisi pelaksanaan pembangunan pada awal tahun 2016, presiden telah menerbitkan Perpres  No.3 Tahun 2016 tentang  Percepatan Pelaksanaan Proyek  Strategis  Nasional, yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan infrastruktur.  Infrastruktur yang dipercepat di Jawa Tengah  antara lain adalah Pembangunan  Jalan Tol Trans Jateng,  Pembangunan  PLT Batang, Pengembangan Bandara Ahmad Yani, dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jawa Tengah.  Percepatan Pembangunan Insfrasrtruktur tersebut sangat diperlukan untuk menggerakkan perekonomian saat ini, karena insfrastruktur akan memberikan multi efek yang besar pada pertumbuhan ekonomi, terang Ardan

Lebih lanjut Ardan menyampaikan, agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar bermanfaat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat,  diperlukan  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan yang tinggi. Untuk  itu penguatan penyelenggaraan SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP,  sampai level 3 sebagaimana  tertuang dalam RPJMN Tahun 2015/2016, merupakan keharusan. PP No.  60 Tahun 2008 telah menegaskan bahwa Pimpinan K/L dan Pemda bertanggungjawab untuk menerapkan SPIP tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi pmerintahan.

Disamping itu APIP yang efektif, yang mempunyai kapabilitas tinggi diperlukan untuk mengawal Akuntabilitas proses pencapaian tujuan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 9  Tahun 2014, guna peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern dan kehandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam  rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara akuntabel. Dalam kontek peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan inilah pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP dapat dimaknai, jelas Ardan.

Sebelum mengakhiri sambutan,Ardan menyampaikan selamat atas atas capaian Akuntabilitas dan Kinerja dari Pemprov  Jateng , yang sangat membanggakan, antara lain tergambar dari peningkatan yang cukup signifikan atas diperolehnya Opini WTP dari BPK RI, untuk Laporan Keuangan Pemda di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dibandingkan Tahun 2014. Laporan Keuangan Pemda Tahun  2014 memperoleh Opini WTP dari BPK RI sebanyak 12 Pemda terdiri dari Pemprov  Jateng dan 11 Kab/Kota.  Sedangkan Tahun 2015 menjadi 21 Pemda,  terdiri dari Pemprov Jateng dan 20 Kab/Kota. Selain itu Capaian Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah / EKPPD yang selalu mendapatkan Peringkat 2 dalam tiga tahun terakhir. Kami  yakin capaian itu merupakan hasil kerja keras seluruh Pemda di Jateng dengan Leadership Gubernur.

Ardan juga menyampaikan  selamat atas terbentuknya AAIPI Wilayah Jawa Tengah yang telah terbentuk pada tanggal 19 April 2016. BPKP siap membantu Pemda dalam rangka menjaga dan meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Pembangunan, sebagaimana Motto dari  Pemprov Jateng, yaitu  Jateng Gayeng, Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi, imbuhnya.

(Tim Humas BPKP Jateng Din).



Share      

Berita Terkait:

16 Mei 2017 16:21:21 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
PEWUJUDAN KINERJA UNGGUL MELALUI PENINGKATAN PROFESIONALISME, INTEGRITAS DAN INOVASI
03 Mei 2017 09:43:55 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP BADMINTON COMMUNITY JALIN PERSAHABATAN DENGAN OLAHRAGA
01 Pebruari 2017 13:46:22 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
PERAN BPKP SANGAT STRATEGIS
07 Desember 2016 17:41:17 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
SATUKAN TEKAD DAN LANGKAH UNTUK MBANGUN BUDAYA INTEGRITAS
29 Nopember 2016 12:27:01 / jateng / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP JATENG SELENGGARAKAN UPACARA HUT KORPRI 2016


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
PRODUK LAYANAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT