Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

BPKP TANDATANGANI MOU DENGAN UNSOED PURWOKERTO
08 Maret 2016 10:20:26 / jateng / dibaca: 1973 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Bertempat di Aula Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPKP dengan Universitas Jendral Soedirman dengan tema "Penguatan Tata Kelola Universitas yang Baik di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman”. Dihadiri oleh  Rektor Unsoed, DR. Ahmad Iqbal, M.Si., Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam, Dr. Binsar H Simanjuntak, Ak, MBA, CPMA, CA, CfrA., dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Bambang Wahyudi B.,  Selasa (1/3).

Rektor Unsoed, DR. Ahmad Iqbal, M.Si dalam sambutannya menyatakan bahwa Unsoed saat ini masuk rangking 16 besar universitas yang ada di Indonesia.  Guna mempertahankan bahkan meningkatkan rangking tersebut perlu didukung  tata kelola universitas yang baik yang harus didukung dengan SPI yang kuat. Untuk itulah penandatanganan MoU dengan BPKP ini perlu untuk dilakukan dan diimplementasikan. 

Deputi Kepala BPKP Bidang PolhukamDr. Binsar H Simanjuntak, Ak, MBA, CPMA, CA, CfrA mengemukakan bahwa, Saat ini BPKP berperan mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan pada 4 Fokus Pengawasan yaitu Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional, Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara dan Peningkatan Tata kelola (governance system). Peran BPKP di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah, sedang dan akan dilaksanakan pada Tahun 2016.

Lebih lanjut Binsar mengajak Rektor UNSOED dan jajarannya untuk melalakukan Tata Kelola Universitas yang Baik (Good University Governance) yang dibangun mencakup 5 prinsip utama meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan integritas, dan fairness. Menurutnya, tujuan pembangunan tata kelola universitas adalah dalam rangka membangun nilai-nilai di universitas dalam rangka mencapai tujuannya, dimana yang terpenting adalah peran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam membangun pilar utama good university governance, yang meliputi pemerintah, PTN dan masyarakat.

Perubahan paradigma internal audit, mendorong peningkatan peran auditor internal untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government), sehingga APIP dituntut untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam melaksanakan assurance activities, anti corruption activities dan consultancy activities, Peningkatan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam memberikan keyakinan memadai terhadap pengelolaan keuangan negara (assurance services), mampu menciptakan sistem peringatan dini (early warning system) atas kemungkinan kejadian yang dapat mengancam tercapainya tujuan organisasi, dan mendorong terbangunnya good governance di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, khususnya di Universitas Jenderal Soedirman.jelas Binsar.

Binsar H. Simanjuntak dalam Kuliah Umum dihadapan mahasiswa Unsoed yang mengikuti program STAR-BPKP sebanyak 234 orang mahasiswa dengan tema "Risk Management and Fraud Plan  sebagai Strategi Pecegahan Korupsi, memaparkan tentang Potret Pengelolaan Keuangan Negara. Permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara masih belum membaik di Indonesia. Berdasarkan data empiris terdapat lima penyebab utama buruknya pengelolaan keuangan negara  yaitu, lemahnya manajemen control, SDM yang tidak kompeten, lemahnya implementasi Internal Control, prosedur yang kurang memadai, dan perencanaan yang kurang baik.

Sedang permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara, menurut Binsar, sangat terkait dengan masih rendahnya disiplin anggaran, inefisiensi dan pemborosan, rendahnya kualitas pelayanan publik, korupsi sebagian PBJ dan perizinan, disharmonisasi peraturan, penyimpangan atas sebagian pengelolaan pendapatan dan belanja daerah serta rendahnya kualitas akuntabilitas pertanggungjawaban.

Mengakhiri kuliah umumnya, Dr. Binsar Simanjutak menjelaskan Peranan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai penyaring awal kasus tindakan korupsi dan para Penyelenggara Negara tidak perlu takut membuat keputusan yang sesuai dengan kewenangannya. (Humas Jateng Tommy/Din)



Share      

Berita Terkait:

09 Oktober 2017 15:09:33 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pengembangan Center of Excellence di Jawa Tengah, Kepala BPKP dan Gubernur Jawa Tengah Teken MoU
16 Januari 2015 15:51:58 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
PENINGKATAN KINERJA PDAM MELALUI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNA
04 Oktober 2014 09:49:45 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Siap Sukseskan Program Pembangunan di Jawa Tengah
30 September 2014 11:42:29 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Workshop Tata Kelola RSUD Akselerasi Penerapan Pola Tata Kelola BLUD bagi RSUD se-Jawa Tengah
04 Desember 2013 11:56:55 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Koordinasi BPK-APIP-APH Untuk Efektifkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
PRODUK LAYANAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT