Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

BPKP Siap Sukseskan Program Pembangunan di Jawa Tengah
04 Oktober 2014 09:49:45 / jateng / dibaca: 3727 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Belanja pemerintah daerah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Tetapi apakah peningkatan belanja itu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat? Pertanyaan demikian sering muncul. Rakyat selalu berharap peningkatan belanja pemerintah mestinya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan. Mengingat tuntutan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah demikian berat, maka BPKP siap membantu mengawal dan menyukseskan program pembangunan khususnya di Jawa Tengah.

Demikian antara lain sambutan Kepala BPKP, Mardiasmo, yang disampaikan dalam acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dari pejabat lama Agus Sukaton Wignjosoebroto kepada pejabat baru Bambang Wahyudi Basuki. Acara serah terima jabatan yang disaksikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo itu berlangsung pada hari Jumat, 3 Oktober 2014. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Kepala BPKP, menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut antara lain dimaksudkan untuk mengembangkan manajemen pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan asistensi pemanfaatan anggaran daerah.

Lebih lanjut Mardiasmo menjelaskan, BPKP tengah melakukan refocusing peran, yaitu tidak hanya melakukan pengawasan keuangan dalam rangka menciptakan tertib administrasi, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap program pemerintah yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. BPKP juga akan mengawal penyusunan APBD Jawa Tengah sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatannya. Hal ini diperlukan guna menjaga kualitas APBD agar benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahterana masyarakat.

Kepala BPKP juga menilai bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah belum optimal. Oleh karenanya, aparat BPKP siap membantu meningkatkan fiscal space di wilayah Jawa Tengah, antara lain dengan membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD). Tim ini akan “blusukan” menelisik sumber-sumber pendapatan asli daerah yang kemungkinan masih dapat digali, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. “Disamping belanja daerah, pendapatan daerah juga perlu diawasi,” ungkap Mardiasmo.  

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di Provinsi Jawa Tengah juga mendapat sorotan Kepala BPKP. Menurutnya, Silpa bisa saja berasal dari efisiensi penggunaan anggaran atau memang ada program pembangunan yang tidak terserap. Jika masih banyak program pembangunan yang tidak terserap maka bisa berdampak pada terganggunya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ia berharap agar nilai belanja Pemerintah Provinsi JawaTengah yang dipatok sekitar Rp16 triliun dalam tahun anggaran 2014 dapat direalisasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terkait dengan akan diberlakukannya UU Desa pada tahun 2015 mendatang, Kepala BPKP yang juga sebagai Ketua DPN Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan, IAI bersama UNDIP akan membantu menyusun sistem akuntansi sederhana yang diterapkan di desa agar Kepala Desa dan aparatnya dapat menggunakan dana desa tersebut secara akuntabel.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambut baik dan akan melaksanakan butir-butir yang ada dalam Nota Kesepahaman yang baru ditandatangani bersama dengan Kepala BPKP. Bahkan Ganjar mempersilakan kepada jajaran BPKP Jawa Tengah untuk segera mulai melakukan reviu terhadap RAPBD 2015, baik dari segi penerimaan maupun belanja. Menurut Ganjar, jika APBD direncanakan dengan baik maka outcome-nya adalah rakyat Jawa Tengah bisa sejahtera. “Sebagai pilot project pelaksanaan MoU tadi adalah reviu RAPBD 2015,” demikian kata Ganjar. Ia pun menyatakan bahwa MoU yang baru saja ditandatangani merupakan momentum untuk melakukan perubahan di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.            

Acara yang berlangsung di Gedung Gradika Bakti Semarang itu berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta istri, unsur Forkompinda Jawa Tengah, para Kepala Kantor/Satker baik pusat maupun daerah yang ada di wilayah Jawa Tengah, Rektor UNDIP, dan segenap tamu undangan lainnya.

Seusai menyaksikan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dan penandatanganan MoU dengan Gubernur Jawa Tengah, Kepala BPKP berkenan melakukan dialog dengan para mahasiswa S2 Program STAR BPKP di UNDIP dari angkatan pertama hingga angkatan ketiga. Acara yang berlangsung di Kampus FEB UNDIP Pleburan Semarang itu dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pengelola Program MAKSI UNDIP, Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, dan mahasiswa S2 Program STAR sebanyak 67 orang.  

Kunjungan Kepala BPKP kali ini lebih ditujukan untuk melihat dari dekat mengenai pelaksanaan program STAR di UNDIP dan memonitor progres belajar para mahasiswa. Mardiasmo mengingatkan kepada seluruh mahasiswa Program STAR BPKP yang hadir untuk mengoptimalkan waktu belajar sehingga dapat selesai tepat waktu, atau jika memungkinkan bisa diakselerasikan. Dan lulusan Program STAR BPKP diharapkan tidak sekedar memiliki hard skill yang unggul, tetapi juga disertai dengan moral, etika, attitude, dan integritas yang baik. (Humas BPKP Jateng: Ards,JM,DIN)

       



Share      

Berita Terkait:

09 Oktober 2017 15:09:33 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pengembangan Center of Excellence di Jawa Tengah, Kepala BPKP dan Gubernur Jawa Tengah Teken MoU
08 Maret 2016 10:20:26 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP TANDATANGANI MOU DENGAN UNSOED PURWOKERTO
16 Januari 2015 15:51:58 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
PENINGKATAN KINERJA PDAM MELALUI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNA
30 September 2014 11:42:29 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Workshop Tata Kelola RSUD Akselerasi Penerapan Pola Tata Kelola BLUD bagi RSUD se-Jawa Tengah
04 Desember 2013 11:56:55 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Koordinasi BPK-APIP-APH Untuk Efektifkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
PRODUK LAYANAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT