Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Koordinasi BPK-APIP-APH Untuk Efektifkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
04 Desember 2013 11:56:55 / jateng / dibaca: 6721 kali / Kat: MOU, Kerjasama

“Diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk mengefektifkan SPI dan kerjasama antara BPK, APH dan APIP seiring dengan meningkatnya volume keuangan Negara dan bertambahnya satker pengelola serta risiko pengelolaan keuangan Negara yang semakin meningkat pula” demikian tegas anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna, dalam sambutannya pada acara Forum Komunikasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (FK TLRHP) BPK-APH-APIP yang diseleng-garakan oleh BPK RI pada Kamis 28 November 2013 di Ballroom Lantai 7 Crowne Plaza Hotel, Semarang.

Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 274 peserta yang berasal dari unsur Kepala Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala DPPKAD, Direktur BUMD dan Direktur RSUD di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Hadir pula sebagai narasumber Penasehat KPK, Suwarsono; Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Drs Gatot Darmasto, Ak.,  MBA, CfrA, C.A., C.R.M.A., Kapolda Jateng, Irjen Polisi Dwi Priyatno; Inspektur Kejaksaan Agung, Sugiarto, dan  Chaerul Amir.

Selanjutnya Agung Firman Sampurna menginformasikan, bahwa dari hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY  yang menyebabkan kerugian negara antara lain disebabkan belanja/pengadaan fiktif, kekurangan volume pekerjaan/barang, dan kemahalan harga. Permasalahan yang berpotensi merugikan negara antara lain aset yang dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, dan piutang/pinjaman dana bergulir yang tidak tertagih, ujar Agung Firman Sampurna.

Dijelaskan pula olehnya arah kebijakan pemeriksaan BPK  tahun 2014 untuk wilayah Jawa dan Sumatera antara lain (1) Pengetatan penerapan standar pemeriksaan dalam penentuan Planning Materiality; (2) Peningkatan kualitas dan cakupan evaluasi Sistem Pengendalian Intern; (3) Penegasan tanggung jawab manajemen atas Laporan Keuangan; (4) Memprioritaskan pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) eksaminasi untuk menjamin akuntabilitas sekaligus menekan potensi fraud; (5) Pemeriksaan atas penggunaan dana APBD oleh KPUD dan Bawaslu Daerah; (6) Mengintensifkan dan meningkatkan bobot pemeriksaan atas BUMD; dan (7) Pembentukan Region Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Yang menarik, Agung Firman Sampurna mengatakan bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan “Technical Assistance” terhadap Good Governance danGood Corporate Governance (GG/GCG) telah ada lembaga tersendiri yang kompeten dan capable yaitu BPKP. Oleh karenanya dia mengharapkan para Kepala Daerah, Kepala SKPD serta Direksi BUMD untuk bersinergi dengan BPKP melakukan pendampingan baik dalam penyusunan laporan keuangan maupun pendampingan lainnya dalam rangka mewujudkan good governance and clean goverment ajak Agung Firman Sampurna.

Sementara itu dalam paparannya Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Drs. Gatot Darmasto, Ak.,  MBA, CfrA, C.A., C.R.M.A. mengungkapkan permasalahan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja adalah Renja dan RPJMD belum menjadi dasar penyusunan RKT dan Tapkin, indikator kinerja belum terukur, dan pedoman evaluasi belum dibuat.

Selanjutnya Gatot Darmasto menjelaskan bahwa Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah mencakup 2 (dua) aspek, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan adalah proses penetapan APBD yang terlambat, penyerapan APBD rendah, lemahnya SPI, kapasitas SDM, permasalahan aset tetap, penyimpangan peraturan, dan fraud terhadap pengadaan barang/jasa.

Pada akhir paparan, terjadi diskusi dan tanya jawab yang hangat terutama dari para Ketua DPRD dan Kepala Daerah, yang dijawab Narasumber dengan lugas.

(Humas BPKP Jateng)



Share      

Berita Terkait:

22 Maret 2018 08:45:07 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
TINGKATKAN KUALITAS KINERJA, BKKBN JAWA TENGAH GANDENG BPKP JAWA TENGAH.
14 Pebruari 2018 15:53:21 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
PENGUATAN TATA KELOLA DANA HIBAH KPU JATENG TANDA TANGANI MoU DENGAN BPKP JATENG
09 Oktober 2017 15:09:33 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pengembangan Center of Excellence di Jawa Tengah, Kepala BPKP dan Gubernur Jawa Tengah Teken MoU
08 Maret 2016 10:20:26 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP TANDATANGANI MOU DENGAN UNSOED PURWOKERTO
16 Januari 2015 15:51:58 / jateng / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
PENINGKATAN KINERJA PDAM MELALUI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNA


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT