Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

251 DESA DI KABUPATEN WONOGIRI SUDAH IMPLEMENTASIKAN SISKEUDES
17 Oktober 2019 16:14:33 / jateng / dibaca: 34 kali / Kat: Siskeudes

Aplikasi Siskeudes yang telah dikembangkan oleh BPKP sejauh ini telah diterapkan di 251 desa di Kabupaten Wonogiri. Hal ini terungkap oleh Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa saat membuka Workshop Siskeudes Versi 2.0 di Pendopo Kabupaten Wonogiri, Selasa (16/10).

KABUPATEN BOYOLALI KOMITMEN WUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAAN DESA YANG TRANSPARAN
16 Oktober 2019 06:09:06 / jateng / dibaca: 21 kali / Kat: Siskeudes

Komitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Boyolali sejak Tahun 2017. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Boyolali Seno Samudro saat membuka Workshop Siskeudes Versi 2.0 bertempat di Gedung Panti Marhaen Kabupaten Boyolali, Selasa (15/10).

DESA MERUPAKAN UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN
26 September 2019 15:44:06 / jateng / dibaca: 76 kali / Kat: Siskeudes

Desa merupakan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini terungkap oleh Bupati Karanganyar melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Bachtiar Syarif saat membuka Workshop Sistem Tata Kelola Keuangan Desa yang Partisipatif Transparan dan Akuntabel dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 Rabu (25/9).


Arsip Berita
Artikel Terbaru

KORUPSI

Ditulis oleh : Sukarno W. Sumarto

Dalam suatu kesempatan pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa bangsa Indonesia menghadapi tiga problem besar, yaitu pertama yang berkaitan dengan korupsi, yang kedua berkaitan dengan inefisiensi birokrasi, dan yang ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur. Dari pernyataan Presiden, mengisyaratkan bahwa korupsi merupakan musuh terbesar bangsa Indonesia saat ini. Presiden mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian diharapkan menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional. Dalam pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK. Namun, kondisi terkini memperlihatkan bahwa penindakan para koruptor masih juga menunjukkan trend peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Walau demikian, Presiden meminta seluruh pihak untuk tidak patah semangat. Presiden berharap, bahwa kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi, serta jangkauan pemberantasan korupsi pun harus mulai dari hulu sampai hilir.

Baca Selengkapnya:
 

BPKP JATENG DALAM BERITA

 

WISATA JAWA TENGAH

 WISATA JATENG                             HOTEL SEMARANG                    KULINER SEMARANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
DOKUMEN SAKIP
Level Kapabilitas APIP
Rencana Strategis
L A K I P
Level Maturitas SPIP
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Permohonan Informasi

KALENDER DIKLAT
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT