Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

BPKP Jateng Selenggarakan Workshop Bidang Keakuntannegaraan
16 Januari 2015 15:55:11 / jateng / dibaca: 122 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Bertempat di Ruang  Dworowati  kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Selasa, 13 Januari 2015,  Direktur Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi, Yus Muharam yang mewakili Deputi Kepala BPKP  Bidang Akuntan Negara  membuka secara resmi acara workshop bidang kakuntannegaraan.

PENINGKATAN KINERJA PDAM MELALUI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNA
16 Januari 2015 15:51:58 / jateng / dibaca: 63 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Bertempat di PDAM Tirta Moedal Semarang, Kamis (15/1) telah dilaksanakan kegiatan penandatanganan MoU tentang penguatan kejasasama Tata Kelola PDAM dan sosialisasi GCG BUMD  terhadap para Direktur PDAM se-Jawa Tengah.

BPKP JATENG MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANJARNEGARA
31 Desember 2014 16:29:30 / jateng / dibaca: 176 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melakukan pendampingan terhadap Bencana Tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Hasil Pendampingan yang dilakukan Tim BPKP Jateng adalah Pengelolaan Dana Siap Pakai (On Call) dari BNPB antara lain masih terdapat perubahan sistem pertanggung jawaban DSP yang diterima dari BNPB, belum ada penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) oleh Kepala BNPB, sehingga PPK dan BPP adalah personil yang sudah diusulkan ke BNPB tetapi belum mendapat persetujuan/penetapan,belum ditetapkannya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Pengelolaan Dana Sumbangan Masyarakat/Corporate Social Responsibilty (CSR) dan Bantuan Barang.


Arsip Berita
Visit Jawa Tengah 2014

Artikel Terbaru
Korupsi dan Strategi Menanganinya
ditulis oleh : Eni Marhaenningsih

Kondisi Korupsi di Indonesia
Dalam laporan yang dirilis Selasa 3 Desember 2013, Transparency International kembali meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2013. Semakin tinggi skor IPK maka semakin bersih/rendah ranking korupsinya. Transparancy International mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen negara-negara di dunia bersifat korup. Ini berarti lebih dari dua pertiga dari 177 negara yang disurvei bersifat korup. Dalam laporan tersebut, Selandia Baru dan Denmark menduduki posisi teratas, dengan skor 91 dari skor maksimal 100. Singapura menduduki posisi kelima, dan Australia ke sembilan. Sementara itu, peringkat Myanmar melonjak dari posisi 172 ke 157. Thailand dan Srilanka menurun peringkatnya, masing-masing menduduki peringkat 102 dan 91. Sementara itu, yang menduduki posisi paling buncit adalah Afghanistan, Korea Utara dan Somalia. Indonesia menempati posisi ke-114 naik peringkat dari 118 pada tahun 2012.

Baca selengkapnya..
 

TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
PRODUK LAYANAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
INFORMASI PUBLIK
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Target & Realisasi ProKeg

KALENDER DIKLAT
 
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH
 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT