Saya berterima kasih kalau kerja sama ini dapat mendorong center of excellence bisa berjalan, ujar Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Center of Excellence Akuntabilitas Sektor Publik dengan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Jumat (8/9/2017).
DUA PILAR PENTING DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIKPilar-pilar penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengelolaan Keuangan Negara dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara yang berkualitas. Demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono saat pembukaan Diklat Sertifikasi Auditor/Pembentukan Auditor Ahli (Star Project BPKP Tahun 2017) bagi APIP se-Jawa Tengah, Senin (21/8).
SIMULASI TELAAH SEJAWAT UNTUK PENINGKATAN KAPABILITAS APIP DI 10 KAB/KOTA DI JATENGKepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono beserta Tim dari Program dan Pelaporan serta Pembinaan JFA / P3A berkenan menjadi Narasumber dalam kegiatan Workshop APIP yang diselenggarakan di Semarang, Rabu (9/8).
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)
Oleh : Sukarno W. Sumarto
Agenda pokok pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dikenal dengan Nawacita. Istilah Nawacita diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti sembilan cita/harapan/keinginan. Rumusan Nawacita memiliki tiga ciri utama, yakni Negara Hadir, Membangun dari Pinggiran, dan Revolusi Mental. Tujuannya untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Presiden RI yang pertama Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nawacita adalah konsep besar untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Untuk mewujudkan sembilan cita/harapan/keinginan dimaksud, diperlukan kerja nyata, dimulai dari pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya akselerasi di berbagai bidang. Nawacita telah dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Penjabaran lebih detil atas RPJMN berupa program dan proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.
KORUPSI WONOGIRI
Kejari Tunggu Inspektorat Hitung Kerugian Negara dalam Proyek Sumur Bor
KORUPSI SOLO
2 Terdakwa Kasus GOR Manahan Disidang di Semarang, Kejari Siapkan 7 Saksi
Kasus Penyalahgunaan Dana Bansos UPPO di Blora, Negara Rugi lebih dari 123 Juta
BPKP Jateng Audit Perhitungan Kerugian Negara Pada Kasus Dugaan Korupsi BRT
Dugaan Korupsi Rehab GOR Manahan, Kejari : Kerugian Rp 500 Juta
Kejari Wonogiri Bidik Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi Gamelan
| TENTANG KAMI |
| Kata Pengantar |
| Gambaran Umum |
| Visi Misi |
| Struktur Organisasi |
| Sarana Prasarana |
| Sumber Daya Manusia |
| PRODUK LAYANAN |
| Bidang Investigasi |
| Bidang Akuntan Negara |
| Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat |
| Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah |
| Bagian Tata Usaha |
| Bidang Program dan Pelaporan / P3A |
| INFORMASI PUBLIK |
| Rencana Strategis |
| L A K I P |
| Laporan Keuangan |
| Pengadaan Barang/Jasa |
| Laporan BMN |
| Perjanjian Kinerja |
| Rencana Kerja |
