Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Komisi XI DPR RI inginkan Dana Desa Tepat Sasaran.
21 Oktober 2020 08:37:58 / jateng / dibaca: 92 kali / Kat: Siskeudes

Kudus (20/10)- bertempat di Hotel Griptha Kabupaten Kudus telah berlangsung Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Samiani Intakoris mewakili Plt.Bupati Kudus dan dihadiri oleh para camat se Kabupaten Kudus serta Forkompida.

PERKUAT TATA KELOLA, PT.SPJT JATENG GANDENG BPKP
15 Oktober 2020 16:10:39 / jateng / dibaca: 135 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Bertempat di ruang Rapat Madukoro lantai dua, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara PT.SPJT Jawa Tengah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka pendampingan penguatan tata kelola perusahaan yang baik. Kamis (15/10).

BPKP JATENG GELAR WORKSHOP TEKNIT AUDIT ATAS PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
30 September 2020 20:16:20 / jateng / dibaca: 481 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Semarang – (30/9) bertempat di ruang aula Amarta lantai tiga telah dilaksanakan Workshop Teknik Audit Atas Pengadaan Secara Elektronik dan Pemanfaatan Digital Forensik Untuk Pengumpulan Bukti Audit, bagi Auditor di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banyumas


Arsip Berita
Artikel Terbaru

TATA KELOLA PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI

Oleh : Sukarno W Sumarto

Di penghujung tahun 2017 yang lalu, melalui Lembaran Negara Nomor 1888 tanggal 22 Desember 2017, Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengundangkan sebuah aturan produk BPKP, yang mengatur tentang pengelolaan kegiatan bidang investigasi, yaitu Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI). Peraturan dimaksud merupakan penyempurnaan dari Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI). Bila ditinjau dari tingkatan/kedudukan peraturan yang diterbitkan BPKP, peraturan inilah yang menduduki strata paling tinggi dibandingkan aturan lainnya. Namun demikian, lazimnya sebuah peraturan yang baru diterbitkan, tentunya belum tersosialisasikan kepada semua auditor BPKP.Hal ini dikarenakan tidak semua aturan yang diterbitkan oleh BPKP terkait dengan tugas rutin semua pegawai BPKP, kecuali auditor yang masuk dalam komunitas investigator BPKP. Peraturan BPKP dimaksud merupakan konsekuensi logis dari dinamika sebuah organisasi besar seperti BPKP, dalam rangka menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi.

Baca Selengkapnya :

BPKP JATENG DALAM BERITA
WISATA JAWA TENGAH

 WISATA JATENG                             HOTEL SEMARANG                    KULINER SEMARANG

                      

Media Sosial (Medsos)

                        

 

 

 

 

 

 

TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sarana Prasarana
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bidang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
DOKUMEN SAKIP
Rencana Strategis
L A K I P
Perjanjian Kinerja
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Permohonan Informasi
Informasi Yang Dikecualikabn
SOP Layanan Umum Android/SMS

ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KALENDER DIKLAT
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT