Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

PENGELOLAAN DANA DESA HARUS ADA KETERBUKAAN PUBLIK
04 Desember 2018 13:05:09 / jateng / dibaca: 116 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Pengelolaan dana desa harus ada keterbukaan publik. Ada informasi terbuka yang dapat dibaca oleh  masyarakat  sebagai sarana pelaporan penerimaan dan penggunaan dana desa.Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dalam  Sarasehan Tata Kelola Keuangan Desa bertempat di Pendopo Kabupaten Jepara, Jum’at (30/11).

APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI
29 Nopember 2018 10:38:00 / jateng / dibaca: 105 kali / Kat: MOU, Kerjasama

APIP bekerja mencegah korupsi. Pencegahan korupsi merupakan tugas APIP pada khususnya sehingga menjadikan sistem pencegahan korupsi yang efektif. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Irjen Kemendagri Sutedjo, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengawasaan Daerah Provnsi Jawa Tengah Tahun 2018, Selasa (27/11).

BPKP - LKPP SOSIALISASI PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PBJ PEMERINTAH
15 Nopember 2018 12:32:39 / jateng / dibaca: 194 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Samono membuka Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 bagi APIP kab/kota se-Provinsi Jawa Tengah bertempat di Ruang Aula Amarta lantai tiga, Rabu (14/11).


Arsip Berita
Artikel Terbaru

KORUPSI

Ditulis oleh : Sukarno W. Sumarto

Dalam suatu kesempatan pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa bangsa Indonesia menghadapi tiga problem besar, yaitu pertama yang berkaitan dengan korupsi, yang kedua berkaitan dengan inefisiensi birokrasi, dan yang ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur. Dari pernyataan Presiden, mengisyaratkan bahwa korupsi merupakan musuh terbesar bangsa Indonesia saat ini. Presiden mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian diharapkan menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional. Dalam pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK. Namun, kondisi terkini memperlihatkan bahwa penindakan para koruptor masih juga menunjukkan trend peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Walau demikian, Presiden meminta seluruh pihak untuk tidak patah semangat. Presiden berharap, bahwa kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi, serta jangkauan pemberantasan korupsi pun harus mulai dari hulu sampai hilir.

Baca Selengkapnya:
 

WISATA JAWA TENGAH

INFO HOTEL DI KOTA SEMARANG 

 

INFO KULINER DI KOTA SEMARANG

 

 

 

                                   

TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Laporan Kinerja
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT