Setidaknya ada Tiga Hal Pokok yang harus dilakukan oleh BPKP yang berada langsung di bawah Presiden yaitu Speed, Comprehensiveness, dan Flexibility, maka Auditor BPKP harus bisa : 1. Mindset : dapat merubah pola pikir menjadi sebagai auditor presiden yang serba cepat dan akurat; 2. Observer : dapat mengamati, mencermati dan mengolah data dengan baik, dan; 3. Timingline : dapat memberikan data ke Presiden tepat waktu, cepat dan akurat. Demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Bambang Wahyudi B., dalam rangkaian kegiatan Do’a Bersama mengawali Hari Kerja Setiap Senin Pagi.
Ganjar Pranowo: BPKP Sahabat Pemprov Jateng!
Demikian disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, saat menerima Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Bambang Wahyudi B. disela-sela Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014 di Ruang Kerja Gubernur Jawa Tengah, Semarang (27/01)
BPKP Jateng Selenggarakan Workshop Bidang Keakuntannegaraan
Bertempat di Ruang Dworowati kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Selasa, 13 Januari 2015, Direktur Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi, Yus Muharam yang mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara membuka secara resmi acara workshop bidang kakuntannegaraan.
Kondisi Korupsi di Indonesia
Dalam laporan yang dirilis Selasa 3 Desember 2013, Transparency International kembali meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2013. Semakin tinggi skor IPK maka semakin bersih/rendah ranking korupsinya. Transparancy International mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen negara-negara di dunia bersifat korup. Ini berarti lebih dari dua pertiga dari 177 negara yang disurvei bersifat korup. Dalam laporan tersebut, Selandia Baru dan Denmark menduduki posisi teratas, dengan skor 91 dari skor maksimal 100. Singapura menduduki posisi kelima, dan Australia ke sembilan. Sementara itu, peringkat Myanmar melonjak dari posisi 172 ke 157. Thailand dan Srilanka menurun peringkatnya, masing-masing menduduki peringkat 102 dan 91. Sementara itu, yang menduduki posisi paling buncit adalah Afghanistan, Korea Utara dan Somalia. Indonesia menempati posisi ke-114 naik peringkat dari 118 pada tahun 2012.
| TENTANG KAMI |
| Kata Pengantar |
| Gambaran Umum |
| Visi Misi |
| Struktur Organisasi |
| Sarana Prasarana |
| Sumber Daya Manusia |
| PRODUK LAYANAN |
| Bidang Investigasi |
| Bidang Akuntan Negara |
| Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat |
| Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah |
| Bagian Tata Usaha |
| INFORMASI PUBLIK |
| Rencana Strategis |
| L A K I P |
| Laporan Keuangan |
| Pengadaan Barang/Jasa |
| Laporan BMN |
| Target & Realisasi ProKeg |
