Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

BUPATI BOYOLALI APRESIASI BPKP ATAS SISKEUDES.
17 Juni 2016 10:41:39 / jateng / dibaca: 156 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Selasa (14/6), bertempat di Ruang Nakula Kantor Bupati Boyolali, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, bersilaturahmi ke Bupati Boyolali, sekaligus sebagai kunjungan kerja pertama ke mitra kerja Pemerintah Daerah, sejak dilantik pada 3 Juni 2016.

GUBERNUR JATENG MINTA BPKP KAWAL KEUANGAN DAERAH
04 Juni 2016 18:23:05 / jateng / dibaca: 195 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Pemprov Jateng minta kepada BPKP untuk  melakukan pengawalan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan baik, agar potensi penyelewengan yang dilakukan oleh para kepala desa dapat dihindarkan . Demikiaan disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat memberikan sambutan dalam acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jum’at (3/6)

UNS DAN BPKP SINERGI TINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS.
24 Mei 2016 08:46:57 / jateng / dibaca: 234 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Kamis, (19/5), Bertempat di Ruang Puri Nalendra D’wangsa Hotel Lorin Surakarta lantai lima telah diselenggarakan kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan Keuangan Desa Tahun 2016,dengan Keynote Spech Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto Ak.,MBA.,CPMA,CFrA., 


Arsip Berita
Visit Jawa Tengah 2014

Artikel Terbaru
Korupsi dan Strategi Menanganinya
ditulis oleh : Eni Marhaenningsih

Kondisi Korupsi di Indonesia
Dalam laporan yang dirilis Selasa 3 Desember 2013, Transparency International kembali meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2013. Semakin tinggi skor IPK maka semakin bersih/rendah ranking korupsinya. Transparancy International mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen negara-negara di dunia bersifat korup. Ini berarti lebih dari dua pertiga dari 177 negara yang disurvei bersifat korup. Dalam laporan tersebut, Selandia Baru dan Denmark menduduki posisi teratas, dengan skor 91 dari skor maksimal 100. Singapura menduduki posisi kelima, dan Australia ke sembilan. Sementara itu, peringkat Myanmar melonjak dari posisi 172 ke 157. Thailand dan Srilanka menurun peringkatnya, masing-masing menduduki peringkat 102 dan 91. Sementara itu, yang menduduki posisi paling buncit adalah Afghanistan, Korea Utara dan Somalia. Indonesia menempati posisi ke-114 naik peringkat dari 118 pada tahun 2012.

Baca selengkapnya..
 

TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
PRODUK LAYANAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
INFORMASI PUBLIK
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH
 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT