Semarang (20/1) - Untuk mencegah penularan virus Covid-19 varian omicron yang dirasa lebih cepat penularannya, para pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berbondong-bondong melakukan vaksinasi secara serentak. Vaksin booster ini dilaksanakan di Hotel Tentrem Jalan Gajahmada Semarang, berbaur dengan masyarakat umum dan dari Instansi lain.
PEGAWAI BPKP JATENG TANDATANGANI PAKTA INTEGRITASSemarang - Senin (17/1) bertempat di ruang aula Amarta lantai tiga kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2022. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Administrator, para Koordinator Pengawasan, para SubKoordinator serta perwakilan dari Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional lainnya dilaksanakan secara offline, sementara para pegawai lain mengikuti penandatanganan Pakta Integritas secara zoom dari ruang bidang/bagian masing-masing.
BPKP JATENG LANTIK 2 PEJABAT AUDITOR MADYASemarang (17/1) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tri Handoyo mengambil sumpah dan melantik Pejabat Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Koordinator Pengawasan Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah /APIP di lingkungan Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, bertempatdi ruang Aula Amarta lantai tiga.
TATA KELOLA PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI
Di penghujung tahun 2017 yang lalu, melalui Lembaran Negara Nomor 1888 tanggal 22 Desember 2017, Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengundangkan sebuah aturan produk BPKP, yang mengatur tentang pengelolaan kegiatan bidang investigasi, yaitu Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI). Peraturan dimaksud merupakan penyempurnaan dari Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI). Bila ditinjau dari tingkatan/kedudukan peraturan yang diterbitkan BPKP, peraturan inilah yang menduduki strata paling tinggi dibandingkan aturan lainnya. Namun demikian, lazimnya sebuah peraturan yang baru diterbitkan, tentunya belum tersosialisasikan kepada semua auditor BPKP.Hal ini dikarenakan tidak semua aturan yang diterbitkan oleh BPKP terkait dengan tugas rutin semua pegawai BPKP, kecuali auditor yang masuk dalam komunitas investigator BPKP. Peraturan BPKP dimaksud merupakan konsekuensi logis dari dinamika sebuah organisasi besar seperti BPKP, dalam rangka menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi.
| TENTANG KAMI |
| Kata Pengantar |
| Gambaran Umum |
| Visi Misi |
| Struktur Organisasi |
| Sumber Daya Manusia |
| Sarana Prasarana |
| Tugas Pokok dan Fungsi |
| DOKUMEN SAKIP |
| Rencana Strategis |
| L A K I P |
| Perjanjian Kinerja |
| Rencana Aksi Kinerja |
| DAFTAR INFORMASI PUBLIK |
| Informasi Berkala |
| Informasi Serta Merta |
| Informasi Setiap Saat |
| Permohonan Informasi |
| Informasi Yang Dikecualikabn |
| SOP Layanan Umum Android/SMS |
