Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

WUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN SISKEUDES
12 Juli 2018 22:38:55 / jateng / dibaca: 181 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Workshop Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Rembang ini adalah salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi, evaluasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

401 DESA DI KABUPATEN PATI APLIKASIKAN SISKEUDES
12 Juli 2018 20:57:42 / jateng / dibaca: 150 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Selasa (10/7), telah dilangsungkan Workshop Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes, bertempat di Ruang Pendopo DPRD Kabupaten Pati,  Tema Workshop adalah Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa Yang Partisipatif, Transparan Dan Akuntabel dengan Aplikasi Siskeudes.

BUPATI PURBALINGGA INSTRUKSIKAN PARA KEPALA DESA GUNAKAN SISKEUDES
09 Mei 2018 14:12:37 / jateng / dibaca: 395 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Bertempat di Ruang Pendopo Dipo Kusumo Kabupaten Purbalingga, telah dilaksanakan Workshop Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes. Tema “Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa Yang Partisipatif, Transparan Dan Akuntabel”, Jum’at(4/5).


Arsip Berita
Artikel Terbaru

KORUPSI

Ditulis oleh : Sukarno W. Sumarto

Dalam suatu kesempatan pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa bangsa Indonesia menghadapi tiga problem besar, yaitu pertama yang berkaitan dengan korupsi, yang kedua berkaitan dengan inefisiensi birokrasi, dan yang ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur. Dari pernyataan Presiden, mengisyaratkan bahwa korupsi merupakan musuh terbesar bangsa Indonesia saat ini. Presiden mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian diharapkan menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional. Dalam pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK. Namun, kondisi terkini memperlihatkan bahwa penindakan para koruptor masih juga menunjukkan trend peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Walau demikian, Presiden meminta seluruh pihak untuk tidak patah semangat. Presiden berharap, bahwa kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi, serta jangkauan pemberantasan korupsi pun harus mulai dari hulu sampai hilir.

Baca Selengkapnya:
 

WISATA JAWA TENGAH

INFO HOTEL DI KOTA SEMARANG 

 

INFO KULINER DI KOTA SEMARANG

 

 

 

                                   

TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT