Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

TINGKATKAN KUALITAS KINERJA, BKKBN JAWA TENGAH GANDENG BPKP JAWA TENGAH.
22 Maret 2018 08:45:07 / jateng / dibaca: 3268 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Dalam rangka penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas kinerja,  Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Rabu (21/3).

WUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA YANG AKUNTABEL
14 Maret 2018 16:36:43 / jateng / dibaca: 4876 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Dalam rangka Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes, Pemerintah Kabupaten Demak bekerjasama dengan DPR RI dan BPKP, menyelenggarakan workshop dengan materi Pengelolaan Keuangan dan Pembanguna Desa yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, Selasa (13/3).

BPKP JATENG CANANGKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
06 Maret 2018 16:28:46 / jateng / dibaca: 3375 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Perwakilan BPKP Jateng telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (5/3).


Arsip Berita
Artikel Terbaru

KORUPSI

Ditulis oleh : Sukarno W. Sumarto

Dalam suatu kesempatan pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa bangsa Indonesia menghadapi tiga problem besar, yaitu pertama yang berkaitan dengan korupsi, yang kedua berkaitan dengan inefisiensi birokrasi, dan yang ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur. Dari pernyataan Presiden, mengisyaratkan bahwa korupsi merupakan musuh terbesar bangsa Indonesia saat ini. Presiden mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian diharapkan menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional. Dalam pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK. Namun, kondisi terkini memperlihatkan bahwa penindakan para koruptor masih juga menunjukkan trend peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Walau demikian, Presiden meminta seluruh pihak untuk tidak patah semangat. Presiden berharap, bahwa kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi, serta jangkauan pemberantasan korupsi pun harus mulai dari hulu sampai hilir.

Baca Selengkapnya:
 

WISATA JAWA TENGAH

INFO HOTEL DI KOTA SEMARANG 

 

INFO KULINER DI KOTA SEMARANG

 

 

 

                                   

TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
INFORMASI PUBLIK
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja

KALENDER DIKLAT
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT