Dalam rangka penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas kinerja, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Rabu (21/3).
WUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA YANG AKUNTABELDalam rangka Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes, Pemerintah Kabupaten Demak bekerjasama dengan DPR RI dan BPKP, menyelenggarakan workshop dengan materi Pengelolaan Keuangan dan Pembanguna Desa yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, Selasa (13/3).
BPKP JATENG CANANGKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBMDalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Perwakilan BPKP Jateng telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (5/3).
Dalam suatu kesempatan pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa bangsa Indonesia menghadapi tiga problem besar, yaitu pertama yang berkaitan dengan korupsi, yang kedua berkaitan dengan inefisiensi birokrasi, dan yang ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur. Dari pernyataan Presiden, mengisyaratkan bahwa korupsi merupakan musuh terbesar bangsa Indonesia saat ini. Presiden mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian diharapkan menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional. Dalam pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK. Namun, kondisi terkini memperlihatkan bahwa penindakan para koruptor masih juga menunjukkan trend peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Walau demikian, Presiden meminta seluruh pihak untuk tidak patah semangat. Presiden berharap, bahwa kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi, serta jangkauan pemberantasan korupsi pun harus mulai dari hulu sampai hilir.
TENTANG KAMI |
Kata Pengantar |
Gambaran Umum |
Visi Misi |
Struktur Organisasi |
Sarana Prasarana |
Sumber Daya Manusia |
Tugas Pokok dan Fungsi |
INFORMASI PUBLIK |
Rencana Strategis |
L A K I P |
Laporan Keuangan |
Pengadaan Barang/Jasa |
Laporan BMN |
Perjanjian Kinerja |
Rencana Kerja |