Kudus (20/10)- bertempat di Hotel Griptha Kabupaten Kudus telah berlangsung Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Samiani Intakoris mewakili Plt.Bupati Kudus dan dihadiri oleh para camat se Kabupaten Kudus serta Forkompida.
PERKUAT TATA KELOLA, PT.SPJT JATENG GANDENG BPKPBertempat di ruang Rapat Madukoro lantai dua, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara PT.SPJT Jawa Tengah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka pendampingan penguatan tata kelola perusahaan yang baik. Kamis (15/10).
BPKP JATENG GELAR WORKSHOP TEKNIT AUDIT ATAS PENGADAAN SECARA ELEKTRONIKSemarang – (30/9) bertempat di ruang aula Amarta lantai tiga telah dilaksanakan Workshop Teknik Audit Atas Pengadaan Secara Elektronik dan Pemanfaatan Digital Forensik Untuk Pengumpulan Bukti Audit, bagi Auditor di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banyumas
TATA KELOLA PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI
Di penghujung tahun 2017 yang lalu, melalui Lembaran Negara Nomor 1888 tanggal 22 Desember 2017, Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengundangkan sebuah aturan produk BPKP, yang mengatur tentang pengelolaan kegiatan bidang investigasi, yaitu Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI). Peraturan dimaksud merupakan penyempurnaan dari Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI). Bila ditinjau dari tingkatan/kedudukan peraturan yang diterbitkan BPKP, peraturan inilah yang menduduki strata paling tinggi dibandingkan aturan lainnya. Namun demikian, lazimnya sebuah peraturan yang baru diterbitkan, tentunya belum tersosialisasikan kepada semua auditor BPKP.Hal ini dikarenakan tidak semua aturan yang diterbitkan oleh BPKP terkait dengan tugas rutin semua pegawai BPKP, kecuali auditor yang masuk dalam komunitas investigator BPKP. Peraturan BPKP dimaksud merupakan konsekuensi logis dari dinamika sebuah organisasi besar seperti BPKP, dalam rangka menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi.
| TENTANG KAMI |
| Kata Pengantar |
| Gambaran Umum |
| Visi Misi |
| Struktur Organisasi |
| Sumber Daya Manusia |
| Sarana Prasarana |
| Tugas Pokok dan Fungsi |
| DOKUMEN SAKIP |
| Rencana Strategis |
| L A K I P |
| Perjanjian Kinerja |
| DAFTAR INFORMASI PUBLIK |
| Informasi Berkala |
| Informasi Serta Merta |
| Informasi Setiap Saat |
| Permohonan Informasi |
| Informasi Yang Dikecualikabn |
| SOP Layanan Umum Android/SMS |
