Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Korwas JFA Bidang Investigasi

INVESTIGASI

 

 

Korwas JFA Bidang Investigasi

Abul Chair, Ak

NIP 19690403 199303 1 001

 

1. Sosialisasi/Diseminasi Froud Control Plan (FCP)

 

Sosialisasi FCP adalah kegiatan yang bertujuan mensosialisasikan dan memasyarakatkan FCP dalam rangka memberikan gambaran dan pemahaman kepada Pimpinan Instansi  dan atau pihak-pihak yang diperkirakan memiliki kepentingan mengenai FCP untuk meningkatkan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menagkal dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara. Sosialisasi FCP yang diberikan adalah mengenai pengertian, atribut-atribut , manfaat dan perlunya evaluasi FCP ;

 

2. Diagnotic Assessment (DA) FCP

 

DA FCP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Objek Penugasan telah mengembangkan strategi memerangi korupsi yang jelas, dapat diidentifikasi, menyeluruh dan terintegritas secara fungsional;

 

3. Bimbingan Teknik (Bimtek) FCP

 

Bimtek FCP dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut dari hasil DA FCP yang meliputi;

  1. Mengupayakan pembentukan satgas dengan Surat Keputusan Pimpinan Organisasi yang dilampiri uraian tugas untuk mengembangkan dan mengimlementasikan FCP;
  2. Apabila dipandang perlu personil FCP diberikan Diklat Implementasi FCP;
  3. Melakukan review atas seluruh criteria atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk SOP dan kebijakan tertulis dari pimpinanorganisasi yang berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan organisasi ;
  4. Membuat kebijakan anti Fraud dan perbaikan struktur pertanggungjawaban yang merupakan payung dari delapan atribut FCP lainnya. Dalam membuat kebijakan anti fraud harus berupaya untuk mempengaruhi visi dan misi organisasi sehingga mencerminkan visi dan misi organisasi yang anti fraud;
  5. Melakukan bimbingan secara teknis pada Satgas dalam melakukan penilaian resiko fraud, penyusunan pedoman-pedoman yang di perlukan untuk mengelolah fraud , penyusunan pedoman dalam rangka penerapan atribut-atribut FCP;
  6. Bersama Satgas mensosialisasikan pedoman kepada seluruh pegawai dan  pihak terkait ;
  7. Melakukan bimbingan dalam rangka pengimplemntasikan pedoman yang diperlukan dalam rangka penerapan atribut-atribut FCP
  8. Evaluasi atas implementasi FCP

Evaluasi atas  implementasi FCP bertunjuk untuk menilai sejauh mana organisasi telah mengembangkan dan mengimplementasikan FCP

 

4. Audit Invetigasi

 

Audit Investigasi adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara dan / atau perekonomian Negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tidakan korektif manajemen.  Audit Investigasi  dapat dilaksanakan atas permintaan Kepala Daerah dan Aparat Penegak Hukum.  Audit Investigasi termasuk didalamnya audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara, audit hambatan kelancaran pembagunan, audit eskalasi audit klaim.

 

  1. Audit Investigasi Hambatan Kelancaran Pembagunan (AIHKP ) adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan permasalahan hambatan kelancaran pembangunan untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan mediasi dalam penyelesaian masalah;
  2. Audit klaim adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait klaim/tuntutan pihak ketiga untuk memperoleh simpulan sebagai bahan pertimbangan bagi objek penugasan untuk mengambil keputusan penyelesaian klaim/tuntutan;
  3. Audit Eskalasi proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait adanya penyesuaian harga satuan dalam kontrak pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh adanya inflasi atau kenaikan harga yang disebabkan oleh kebiajakan pemerintah ;

 

 


Share   

GALLERY