Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pasal 3 dan 4 Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP bertugas:

a.     melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b.     melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

c.      melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau atas permintaan Kepala Daerah;

d.     melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan

e.     melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

a.     penyiapan rencana dan program;

b.     pelaksanaan pembinaan penyelenggaran SPIP;

c.      pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan pemerintah daerah;

d.     pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;

e.     pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;

f.       pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

g.     pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;

h.     pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

i.       pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.       evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k.      audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l.       pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;

m.    pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Untuk lebih jelasnya, dapat didownload di sini:

1.     Peraturan Presiden RI  Nomor 192 Tahun 2014;

2.     Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014.

 


Share   
PROFIL BPKP JAMBI
SEKAPUR SIRIH
TUGAS DAN FUNGSI
DUKUNGAN SDM
DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
WILAYAH KERJA
STRUKTUR ORGANISASI
VISI DAN MISI
SEJARAH PERWAKILAN
WISATA DAN KULINER
OBJEK WISATA JAMBI
KULINER JAMBI
DOKUMEN PERENCANAAN DAN KINERJA
Rencana Strategis Tahun 2015-2019
Laporan Kinerja Tahun 2016
Laporan Keuangan, LRA dan Daftar Aset/Inventaris Tahun 2017
Laporan Triwulan Pemantauan Kinerja Tahun 2016
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Laporan Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Laporan Kinerja Tahun 2017
PENGADAAN BARANG DAN JASA
REVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA
PRODUK DAN LAYANAN
PENGAWALAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENINGKATAN KONTRIBUSI RUANG FISKAL
PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH
PERBAIKAN GOVERNANCE SYSTEM

 

 

  

 

Kepada seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jambi diharapkan untuk mengikuti Raker dan Malam Budaya Kerja yang dilaksanakan mulai tanggal 26 hingga 28 Februari 2018. ------------- Malam Budaya Kerja akan dilaksanakan pada Senin, 26 Februari 2018 mulai pukul 19.00 WIB s/d selesai menggunakan kostum batik. Acara akan menampilkan kegiatan seni budaya yang ditampilkan oleh talenta-talenta muda Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Don't miss it.