Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pasal 3 dan 4 Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP bertugas:

a.     melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b.     melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

c.      melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau atas permintaan Kepala Daerah;

d.     melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan

e.     melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

a.     penyiapan rencana dan program;

b.     pelaksanaan pembinaan penyelenggaran SPIP;

c.      pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan pemerintah daerah;

d.     pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;

e.     pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;

f.       pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

g.     pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;

h.     pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

i.       pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.       evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k.      audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l.       pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;

m.    pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Untuk lebih jelasnya, dapat didownload di sini:

1.     Peraturan Presiden RI  Nomor 192 Tahun 2014;

2.     Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014.

 


Share