Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

PANTAU PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19, BPKP JAMBI GELAR RAPAT KOORDINASI DENGAN KPK
22 Mei 2020 20:47:36 / jambi / dibaca: 93 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Rudy M. Harahap didampingi Tim Teknis Pengawalan Akuntabilitas Covid-19 BPKP Jambi mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi, pada Jumat (15/5). Bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan, kegiatan tersebut juga diikuti oleh KPK Unit Koordinasi Wilayah VII, Gubernur Jambi, Fachrori Umar, dan Pj. Sekda Jambi, Sudirman.

Dalam rangka pencegahan korupsi terintegrasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19 Wilayah Jambi tahun 2020, BPKP Jambi bersama KPK Unit Koordinasi Wilayah VII, Gubernur Jambi, Fachrori Umar, dan Pj. Sekda Jambi, Sudirman. Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPKPProvinsiJambi, Rudy M. Harahap, menyampaikan, “BPKP melakukan data cleansing, jadi kita melakukan integrasi data non DTKS yang kita kumpulkan dari lapangan ditambahkan dari DTKS milik server Kemensos, mana yang duplicate atau yang tidak valid akan dihapus. Nantinya, data ini akan menjadi acuan untuk Pemerintah Pusat dalam hal penyaluran dana bansos pada tahap ke II.”

Rudy berharap agar DTKS dari 11 Kabupaten/Kota, diupdate dan dipantau kembali angkanya karena pada penyaluran dana bansos tahap ke II menggunakan data yang dikumpulkan sekarang.

“Peran kami memang sudah menggunakan pendekatan yang ada di internasional. Peran auditor dalam situasi pandemic sudah tidak lagi bicara soal independensi. Dalam situasi seperti ini, BPKP sebagai internal auditor adalah part dari manajemen. Data back insights untuk board atau pimpinan yang ada di wilayah Jambi. Jadi kita harus memberikan atensi rutin kepada Gubernur, Bupati/Walikota. BPKP sendiri terus melakukan audit on rapid technology, kita melalukan audit interview menggunakan vicon,” tambah Rudy.

Koordinator Wilayah VIII KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution dalam paparannya menyampaikan, “KPK bersama BPKP melakukan pemantauan realokasi/refocussing APBD dan penggunaannya. Pemantauan dan pengawasan penerimaan bantuan bersama Inspektorat dan BPKP Perwakilan, di antaranya dengan pendataan penerimaan bantuan, dengan basis DTKS dan perluasannya serta penyaluran bantuan yang akuntabel dan transparan,” ucapnya.



Share      

Berita Terkait:

10 Desember 2015 23:39:52 / jambi / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
KPK DAN BPKP MELAKSANAKAN SEMILOKA KORSUPGAH TAHUN 2015 DI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
14 Oktober 2015 07:45:07 / jambi / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
JAMBI : PERAN DHARMA WANITA DALAM MENCEGAH DAN MEMERANGI KORUPSI
11 Juni 2015 16:17:16 / jambi / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
EXIT MEETING KORSUPGAH KORUPSI KABUPATEN BATANG HARI
27 Mei 2015 16:35:38 / jambi / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Kepala Perwakilan BPKP Jambi: “Jangan Melanggar Aturan”
30 April 2015 10:43:34 / jambi / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Entry Meeting Kegiatan Korsupgah Tahun 2015 Kerjasama KPK- BPKP di Kab. Batanghari