Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Workshop Aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh
01 Maret 2019 09:33:30 / jambi / dibaca: 110 kali / Kat: Siskeudes

Kamis tanggal 21 Februari 2019 bertempat di Gedung Nasional Kabupaten Kerinci, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi bekerjasama  dengan Pemkab Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh melaksanakan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskuedes Versi 2.0. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Kerinci H.Adirozal, hadir dalam acara ini, Komisi XI DPR RI Dra.Hj.Elviana,Msi, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Sungai Penuh, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, BPK RI Perwakilan Jambi, Polda Jambi, seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Bupati Kerinci dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama ini desa bukan lagi merupakan daerah yang terpinggirkan melainkan daerah yang harus ditingkatkan pembangunannya. Bupati mengapresiasi BPKP dan mengucapkan terimakasih akan terlaksananya acara ini, beliau menghimbau agar workshop ini bisa mengubah sistem keuangan desa menjadi lebih baik terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya anggota DPR RI Komisi XI, Dra.Hj.Elviana,Msi, dalam paparannya menyampaikan bahwa seluruh anggota DPR RI wajib merealisasikan program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat ke masing-masing  daerah salah satunya yaitu program-program di desa. Lebih jauh beliau menyampaikan bahwa terdapat 3 hal yang harus ditaati dalam pengelolaan dana desa yang baik yaitu : 1. Adakan rencana kegiatan 2. Harus ada kegiatannya 3. Tertib administrasinya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Alexander Rubi Satyoadi dalam paparannya menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pengawalan akuntabilitas dana desa maka sangat tidak mungkin penyusunan laporan keuangannya dilakukan secara manual, sehingga dibutuhkan aplikasi yang bisa membuat laporan keuangan dana desa tersebut menjadi mudah dan akuntabel. BPKP berkontribusi dalam pengawalan akuntabilitas pengeloaan keuangan desa, yaitu : 1. Memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM Pemda dan desa 2. Melakukan bimbingan dan komunikasi peningkatan pengelolaan keuangan desa dan BUMdes 3. Melakukan pengembangan pedoman bimbingan dan komunikasi pengelolaan keuangan desa dan aplikasi sederhana siskeudes dan SIA BUMdes 4. Regulasi, memberikan masukan kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri dan Kementrian Desa DD/TT Kab/Kota), juga menyampaikan bahwa dalam aplikasi Siskuedes Versi 2.0 ada penambahan menu baru yang menyesuaikan dengan Permendagri 20 tahun 2018 yang merupakan perubahan Permendagri 113 tahun 2014.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam paparannya menyampaikan bahwa permasalahan umum dana desa adalah belum memadainya pembinaan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan terkait pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa, penggunaaan dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas pengunaan yang ditetapkan Permendesa, Pengunaan Dana Desa belum seluruhnya berdasarkan hasil Musrenbangdes yang berdokumentasi dan valid, Pengunaaan Dana Desa belum seluruhnya didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan valid, Pengawasan Dana Desa yang dilakukan Inspektorat belum mengikuti ketentuan Pengawasan Dana Desa yang diatur dalam Surat Mendagri No.700/1281/A.1/IJ Tanggal 22 Desember 2016, Implementasi SISKUEDES belum optimal, untuk permasalahan tersebut memberikan solusi agar melakukan koordinasi dan dokumentasi kegiatan lintas OPD (DPMD, kecamatan, dan Inspektorat) untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD , serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara terpadu, Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi dalam mengidentifikasi kebutuhan pembinaan desa dan untuk perbaikan kegiatan pembinaan selanjutnya (khususnya pembinaan terkait penyusunan APBDes, prioritas pengunaan DD sesuai ketentuan, dan Siskuedes), Menyusun rencana kegiatan pengawasan atas pengelolaan DD agar melakukan analisis resiko untuk mengidentifikasi dan memetakan resiko penyimpangan pengelolaan DD pada tahap prapencairan, pengunaan, dan pascapenggunaan DD sehingga pengawasan dapat lebih efektif selanjutnya Mengikuti pelatihan pemanfaatan Siskuedes untuk keperluan pengawasan atas pengelolaan DD dan ADD.

Kapolda Jambi yang diwakili oleh Panit I kanit I Unit 3 Ditreskrimsus Piet Yardi SE.,MH menyampaikan tentang peran dan fungsi Kepolisian dalam pengelolaan dana desa yaitu mengutamakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan daripada tindakan represif.

Acara diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab serta ramah tamah. 



Share      

Berita Terkait: