Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

BPKP Jambi Gelar Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan APIP Provinsi Jambi
02 Nopember 2018 16:18:42 / jambi / dibaca: 95 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Rabu, 31 Oktober 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi bersama dengan LKPP menggelar acara sosialisasi pedoman pengawasan intern pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan APIP, bertempat di aula kantor BPKP Jambi kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 31 Oktober s.d 1 November 2018 yang dihadiri oleh seluruh inspektorat kota dan Kabupaten. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bapak Firmansyah dan Direktur pengawasan badan usaha agrobisnis, jasa kontruksi, dan perdangangan dari BPKP Pusat, Bapak Alfrizi Hadi beserta tim.

Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, dalam sambutan nya menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk  meningkatkan wawasan dan kompetensi mengenai pengadaan barang/ jasa Pemerintah serta bertepatan dengan telah berlakunya perpres 16 tahun 2018 tentang peraturan pengadaan barang/ jasa. Lebih lanjut kepala perwakilan mengatakan bahwa kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan kegiatan yang sangat rentan akan kecurangan yang berdampak pada kerugian keuagan negara, kecurangan tersebut masih sering terjadi di unit-unit pemerintah daerah. Salah satu cara untuk mengurangi terjadinya kecurangan tersebut perlunya perbaikan dalam peningkatan kapabilitas APIP pada pemerintah daerah, sebab peran APIP di pemerintah daerah berhubungan langsung dengan APBD.

Selanjutnya,Kepala Seksi Badan Usaha Perwakilan dari LKPP, Bapak Firmansyah menyampaikan bahwa Perpres Nomor 16 tahun 2018 menggantikan Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018 ini lebih disederhanakan dan mudah untuk pelaksanaannya, serta lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi  dan untuk saat ini mulai berkembang kedalam proses e-katalog dan e-commerce. Adapun beberapa poin perubahan tersebut diantaranya value money, perencanaan dan pekerjaan pembangunan serta teknologi yang telah terintegritas, agen pengadaan, konsolidasi, serta penambahan pada jenis swakelola untuk ormas, dan repeat order (pemesanan berulang).

Dalam paparannnya Direktur pengawasan badan usaha agrobisnis, jasa kontruksi, dan perdangangan dari BPKP Pusat,  Bapak alfrizi mengatakan maksud dan tujuan pemerintah untuk mengganti perpes terkait barang dan jasa adalah sebagai alat untuk percepatan dalam penyerapan anggaran khususnya di sektor barang dan jasa. BPKP sebagai instansi pengawasan dalam barang dan jasa telah mengusung pedoman tersebut agar pembinaan SPIP dan peningkatan kompetesi APIP dapat dilaksanakan dengan baik, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada seluruh APIP untuk melaksanakan pengawasan intern atas PBJ pemerintah, yang mencakup audit PBJ, probity audit, reviu dan evaluasi,serta pemantauan.



Share      

Berita Terkait:

03 Agustus 2018 13:32:09 / jambi / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Apresiasi Pemprov Jambi atas Kegiatan Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP
05 Juli 2018 10:40:19 / jambi / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Kabupaten Batang Hari
08 Juni 2018 15:41:03 / jambi / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Kunjungan kerja Kepala Perwakilan BPKP Jambi kepada Bupati Batanghari
27 April 2018 14:45:40 / jambi / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Workshop Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Merangin Jambi
03 April 2018 10:57:07 / jambi / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Kegiatan FGD tentang LKPJ antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi