Acara diawaliolehSambutan Gubernur Jambi dan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya dibuka olehWakil Ketua KPK. Dalam sambutannya Wakil Ketua KPK mendorong5 (Lima) Program wajib sebagai tindakan pencegahan korupsi.Yaitu1).Membangun e-planning, 2). Membangun e-budgeting, 3). Membangun sistem perizinan online, 4). Mengadakan tunjangan tambahan penghasilan pegawai, 5).Memaksimalkan peran APIP. Setelah pembukaan oleh Wakil Ketua KPK dilanjutkan dengan acara utama berupa Penandatanganan komitmen bersama 15 butir pencegahan korupsi oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Provinsi Jambi yang disaksikan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Kapolda Jambi,  dan Kepala Kejati Jambi.

Selanjutnya dalam pemaparannya Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerahmenyampaikan bahwa implementasi penandatanganan komitmen tersebut mempunyai korelasi dengan adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan tingkat kapabilitas APIP dan meningkatkan tingkat maturitas SPIP. Selanjutnya Deputi Kepala BPKP menambahkan bahwa implementasi e-planning dan e-budgeting juga selaras dengan apa yang telah dibangun oleh BPKP selama ini yaitu membangun pengelolaan keuangan daerah dan desa melalui program aplikasi yang dikenal dengan SIMDA yang telah dipakai di 371 Pemerintah Daerah (68%) dari seluruh Pemda di Indonesia dan siskeudes yang telah diimplementasi 50.703   Pemerintah Desa (67,65%) dari seluruh desa di Indonesia. Khusus siskeudes adalah program aplikasi yang dibangun bersama antara BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya terkait dengan e-planning, BPKP sekarang ini telah mengembangkan SIMDA Perencanaan. Pada akhir pemaparan nya Deputi Kepala BPKP menyarankan perlunya pemerintah daerah mendorong berdirinya BUMDes yang sehat dan akuntabel yang merupakan potensi yang luar biasa bagi keberhasilan peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jika BUMDes ini dapat dikelola dengan baik, bisa saja, dampak jangka panjangnya, dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada hutang luar negeri.