BPKP Jambi Turut Memfasilitasi Penyusunan Laporan SPIP Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Pada acara ini Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi diwakili oleh Korwas Bidang IPP, dari pihak Kanwil Kemenkum HAM hadir para Kepala Divisi, dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan imigrasi jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jambi.

Melalui Korwas IPP, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menyampaikan bahwa didalam implementasi SPIP yang terpenting  harus dilakukan identifikasi dan penilaian resiko atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berjenjang baik secara strategis dan operasional maupun secara instansi dan kegiatan.Tujuan identifikasi dan penilai resiko adalah untuk mengukur resiko yang telah teridentifikasi, bagaimana dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi/program kegiatan. Selanjutnya dalam mengimplementasikan SPIP tetap biaya dan biaya manfaatnya (cost and benefit)

Dalam mengimplementasikan SPIP, Kanwil Kemenkuham mengacu pada Peraturan menteri Hukum dan HAM RI Nomor Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Para peserta yang hadir sangat mengharapkanbahwa dengan terlaksananya kegiatan ini implementasi SPIP bukan hanya sekedar sudah dibuat laporannya, namun implementasinya diharapkan dapat diukur tingkat maturitasnya. Oleh karenanya diharpakan setelah kegiatan ini Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dapat melakukan tingkat maturitas SPIP pada kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Provinsi Jambi.