Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Workshop Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
24 Januari 2017 09:35:45 / jambi / dibaca: 1160 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Bertempat di Ruang Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Senin (23/01) diselenggarakan Workshop Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan IV Tahun 2016, serta Reviu Tender Pra DIPA Tahun 2017 pada Pemda se-Provinsi Jambi.

Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Nasmifida, dihadiri oleh Plt. Inspektur Provinsi Jambi, Syafrido, Korwas Bidang APD, Salwina Adiyanti selaku Ketua Penyelenggara, Tim Assessment/Pendamping dari Bidang APD, serta para APIP dari Inspektorat Provinsi/Kab/Kota se-Provinsi Jambi. Workshop ini sebagai tindak lanjut dari surat Kepala BPKP Nomor S-33/K/D3/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan IV Tahun 2016, serta Reviu Tender Pra DPA Tahun Anggaran 2017.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Inspektur Provinsi Jambi, Syafrido, menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, serta Reviu Tender Pra DIPA Tahun 2017 pada Pemda se-Provinsi Jambi bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui sejauh mana realisasi yang ada dibandingkan dengan perencanaan yang telah dibuat dan membuat langkah-langkah penanganannya.

Pada sambutannya yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menyampaikan bahwa dengan dilakukan Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, serta Reviu Tender Pra DIPA Tahun 2017 pada Pemda se-Provinsi Jambi tidak menjamin bahwa tidak akan ada penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang bisa mengarah ke tindak pidana korupsi. Akan tetapi, hasil dari kegiatan reviu ini menjadi data awal yang bisa digunakan oleh PA/KPA/PPK/APIP untuk mengawal kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menekankan harapannya agar ke depan tidak banyak lagi aparat penegak hukum yang datang ke BPKP Provinsi Jambi untuk mengexpose mengenai penyimpangan yang terjadi di pemerintah daerah yang berujung pada penegakan hukum.

 

 

HUMAS BPKP JAMBI



Share      

Berita Terkait:

16 Nopember 2017 16:50:40 / jambi / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi melaksanakan Pelatihan Siskeudes pada SDM Kabupaten Kerinci
16 Nopember 2017 16:48:30 / jambi / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Perwakilan BPKP Jambi melaksanakan Uji Kompetensi Inpassing bagi Calon Auditor Inspektorat Derah
10 Nopember 2017 16:42:26 / jambi / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Perwakilan BPKP Jambi Memfasilitasi Penyusunan SPM RSUD Nurdin Hamzah Tanjung Jabung Timur
09 Nopember 2017 15:07:52 / jambi / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Bimtek Siskeudes bagi Bendahara/ Operator Desa se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur
03 Nopember 2017 09:32:15 / jambi / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Koordinasi Jajaran Direksi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi


GALLERY