Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

MENGENALI JATI DIRI HUMAS SEBAGAI PRODUSER INFORMASI YANG PROFESIONAL
21 Nopember 2015 08:18:08 / jambi / dibaca: 759 kali / Kat: Sosialisasi

Di tengah semakin ketatnya pengawasan/control yang dilakukan oleh masyarakat maupun media terhadap kinerja Kementerian/Lembaga/Institusi, sangat dibutuhkan Humas yang mampu mengemas sistem pengelolaan komunikasi informasi yang dibutuhkan publik, secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti, sehingga setiap informasi yang berkembang di masyarakat terutama yang terkait dengan program/kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan pemerintah tidak menjadi opini liar yang dapat merugikan pemerintah. 

Sejalan dengan hal tersebut, Biro Hukum dan Humas BPKP bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah menginisiasi sebuah acara untuk meningkatkan kemampuan Humas dalam pengelolaan komunikasi publik yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) selama dua hari mulai tanggal 10 dan 11 November 2015.

Acara FGD yang dihadiri oleh pengelola kehumasan pada Perwakilan BPKP seluruh Indonesia ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Bp. Sumitro, yang membawakan tema menarik, yaitu “Humas Terurus, Citra BPKP Bagus”, yang intinya menceritakan lika liku dan pengalaman beliau dalam mengelola kehumasan. Disebutkannya bahwa sebagai insan kehumasan, kita tidak perlu segan berhadapan dengan wartawan/media, bahkan sebaliknya diperlukan manajemen komunikasi yang baik dengan menjadikan  wartawan sebagai mitra humas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Selanjutnya Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan mempersilahkan Pj. Walikota Banjar Baru H. Martinus yang didaulat juga sebagai keynote speaker untuk memberikan sambutan dalam acara tersebut. H. Martinus dalam sambutannya menekankan pada peran dan fungsi humas dalam era reformasi dan keterbukaan informasi yang semakin strategis. Sebagai komunikator publik, fungsi humas pemerintah harus mensosialisasikan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan hingga program-program kerja lembaganya kepada masyarakat.  Mengakhiri sambutannya H. Martinus juga berpesan agar Humas juga bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya dilain pihak, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif.

Sesi berikutnya adalah sidang Komisi untuk memberikan masukan mengenai Draft Peraturan Kepala BPKP tentang Pengelolaan Komunikasi Publik di Lingkungan BPKP yang terbagi ke dalam tiga komisi, yaitu Komisi I membahas tentang draft perka BPKP sebagai tindaklanjut atas Inpres Nomor 9 Tahun 2015, Komisi II membahas tentang mekanisme penyusunan narasi tunggal dan Komisi III membahas tentang implementasi komunikasi publik.

Pada hari kedua diselenggarakan diskusi panel Pengelolaan Komunikasi Publik yang menghadirkan tiga narasumber, yaitu:   Yusran Pane, selaku Pemimpin Redaksi Banjarmasin Pos; M Yusri Darto dari LPP RRI Banjarmasin dan Samsul Rani selaku Ketua KPID Provinsi Kalimantan Selatan, dengan moderator Saryanto selaku Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Yusran Pane mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan peran kehumasan dalam menyampaikan program dan kegiatan lembaga yang seringkali ditangkap kontra produktif oleh sebagian masyarakat bahkan media. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan kali ini diharapkan dapat mensinergikan informasi dan koordinasi yang terkait dengan tugas kehumasan dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, update.

Pada kesempatan berikutnya M Yusri Darto dari LPP RRI Banjarmasin menjelaskan bahwa humas pemerintah harus dapat mengenali jati dirinya sebagai produser informasi dengan mengembangkan konten informasi yang proposional terhadap publik, utamanya mengenai kinerja lembaganya. Pada hakikatnya, pemerintah harus menjalankan fungsi publiknya secara produktif, efektif dan efisien. Humas pemerintah juga dituntut bersinergi dan berkoordinasi menjaga citra pemerintah secara keseluruhan.

Sementara itu sebagai Ketua KPID Provinsi Kalimantan Selatan, Samsul Rani menjelaskan bahwa peran kehumasan juga tak terlepas dari UU N0. 14 Tahun 2008 tentang kertebukaan infomasi publik. Tentu hal ini menekankan pada keterbukaan seluruh lembaga pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik yang berkaitan dengan program-program pembangunan namun tetap dalam koridor aturan yang berlaku.

Para peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan diskusi panel ini. Hal ini nampak dari partisipasi aktif dari para peserta serta beberapa pertanyaan yang diajukan. Sebagai penghujung acara, Ibu Sekretaris Utama BPKP berkenan memberikan arahan kepada seluruh insan kehumasan BPKP sekaligus menutup secara resmi acara FGD Pengelolaan Komunikasi Publik BPKP.

Para peserta FGD kali ini juga dipuaskan dengan diberi kesempatan melepas kepenatan sekaligus sesi praktek pemotretan langsung di Pasar Apung. BRAVO BPKP.

  

  

( Salam Humas Jambi )



Share      

Berita Terkait:

17 Oktober 2017 12:44:49 / jambi / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Koordinasi Sinergitas, Optimalisasi, Percepatan dan Pemanfaatan Dana Desa menuju jambi Tuntas 2021
16 Maret 2017 09:35:16 / jambi / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
SOSIALISASI SIMA 4.0
13 Oktober 2016 09:31:03 / jambi / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP Jambi melakukan Koordinasi Pengawasan dan Sosialisasi Inventarisasi BMD di Kab. Tanjabbar
25 Agustus 2013 00:27:05 / jambi / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAMBI
25 Agustus 2013 00:23:29 / jambi / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Jam Pimpinan Tatap Muka Sekretaris Utama dengan Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jambi


GALLERY