Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Pembinaan

Kegiatan Pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah dalam rangka memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah, pembinaan kepada BUMN/BUMD dan pembinaan kepada pihak lainnya.

1.Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah
Pembinaan ini dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sehingga dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan ini berupa:

* Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
Kegiatan ini meliputi Sosialisasi LAKIP, Pelatihan SAKIP, Renstra, LAKIP, Asistensi Implementasi SAKIP, Asistensi Reviu LAKIP dan Asistensi Reviu RKT di beberapa SKPD diantaranya Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan beberapa pemerintah daerah seperti Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bandung, Pemkab Sukabumi, Pemkab Bekasi dan Pemkab Ciamis.

* Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik pada seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga opini atau pendapat yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan yang diauditnya untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat nantinya adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Karena opini BPK ini merupakan representasi dari kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan.

Kegiatan ini meliputi Sosialisasi Peraturan tentang Keuangan Daerah, Pelatihan Tata Kelola Keuangan Daerah, Asistensi Penyusunan SAKD termasuk di dalamnya penerapan sistem dari BPKP Pusat yaitu SIMDA versi 2.1, Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan, Asistensi Koreksi Neraca Awal dan Asistensi Penyusunan Juknis Pengelolaan APBD.

Kegiatan sosialisasi dan asistensi tersebut dilaksanakan di beberapa pemerintah daerah, yaitu Pemprov Jawa Barat, Pemkab Ciamis, Pemkab Indramayu, Pemkot Bekasi, Pemkab Bekasi, Pemkot Banjar, Pemkab Tasikmalaya, Pemkab Subang, Pemkab Cirebon, Pemkab Kuningan, Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, Pemkab Sukabumi, Pemkot Depok, Pemkot Cimahi dan Pemkab Karawang.

* Pengembangan Profesionalisme Auditor Bawasda Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pada Bawasda di wilayah Provinsi Jawa Barat mengingat posisinya yang strategis untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik melalui pembinaan pengelolaan keuangan seluruh SKPD dan reviu laporan keuangan pemerintah daerah sebelum ditandatangani pimpinan daerah.

Kegiatan ini berupa Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Pelatihan Teknis Audit, Pelatihan Mengenai SAP, Reviu Laporan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa, Asistensi Audit serta Sinergi Audit.

Kegiatan Diklat Sertifikasi JFA dan Pelatihan Teknis Audit diikuti oleh para auditor dari seluruh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, sedangkan Pelatihan mengenai SAP, Reviu Laporan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan pada Bawasda Provinsi Jawa Barat, kegiatan Asistensi Audit dilaksanakan di Bawasda Kota Banjar dan Kota Depok serta Kegiatan Sinergi Audit dilakukan di Bawasda Kabupaten Sukabumi.

* Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kegiatan ini berupa Sosialisasi Upaya Optimalisasi PAD, Pelatihan Audit Pajak Daerah Bagi Aparatur Dipenda dan Asistensi Audit Pajak Daerah Bagi Aparatur Dipenda yang bertujuan untuk mengoptimalkan PAD dan meningkatkan kemampuan auditor bawasda.

Kegiatan pembinaan ini dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah, yaitu Pemkab Subang, Pemkab Garut, Pemkab Bekasi dan Pemkab Ciamis.

2.Pembinaan Kepada BUMN/BUMD
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan BUMN dan BUMD dalam pengelolaan perusahaan yang baik serta untuk mendukung tujuan perusahaan dalam meningkatkan kemampuan memberikan pelayanan kepada pelanggan serta dalam memperoleh laba yang optimal.

Pembinaan kepada BUMN meliputi Pelatihan GCG/Good Corporate Governance (PT. Dahana, PT. Kereta Api Indonesia dan PT. Pindad), Asistensi Implementasi GCG (PT. Geo Dipa Energi, PT. Perkebunan Nusantara VIII, Perum Jasa Tirta II dan PT. Pupuk Kujang), Reviu Atas Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Pupuk Kujang serta Assestment Internal Control pada PT. Perkebunan Nusantara VIII dan PT. PERTAMINA.

Sedangkan kegiatan pembinaan kepada BUMD berupa Asistensi Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi pada PDAM Kabupaten Cianjur dengan menggunakan program aplikasi dari BPKP Pusat yaitu SIKOMPAKK (Sistem Komputerisasi Perusahaan Air Minum Kabupaten Kota) dan kegiatan Asistensi Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dalam rangka membantu PDAM tersebut menyusun indikator kunci pengukuran kinerja.

3.Pembinaan Lainnya
Kegiatan pembinaan lainnya meliputi Asistensi Inventarisasi Barang Milik Negara pada Universitas Padjadjaran-Bandung dan Pusat Survey Geologi (PSG), Asistensi Administrasi Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis atas permintaan Kepala Dinas Pendidikannya serta Supervisi dan Monitoring Pengadaan Benih atas permintaan Menteri Pertanian RI dalam rangka pengawalan kebijakan percepatan pengadaan benih padi, jagung dan kedelai untuk petani pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Share