Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Pengawasan

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki meliputi:

1.Audit pada Pemerintah Daerah dan Satuan Kerjanya.
2.Audit pada Instansi Pemerintah Pusat.
3.Audit pada BUMN dan Badan Usaha Lainnya.
4.Audit Investigatif.

1.Audit pada Pemerintah Daerah dan Satuan Kerjanya
Audit ini berupa:
a.Audit atas kegiatan pemerintah daerah yang dibiayai dari dana APBD atas permintaan pemerintah daerah;
b.Audit atas kegiatan APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
c.Audit terhadap BUMD berdasarkan permintaan dari pihak pemerintah daerah atau Badan Pengawas atau direksi BUMD yang bersangkutan.

2.Audit pada Instansi Pemerintah Pusat
Audit pada instansi pemerintah pusat berupa audit atas kegiatan APBN yang dilaksanakan oleh departemen teknis bersangkutan.

3.Audit pada BUMN dan Badan Usaha Lainnya
Audit pada BUMN dan Badan usaha lainnya merupakan audit keuangan (financial audit) berdasarkan permintaan direksi yang bersangkutan atau departemen yang membawahinya.

4.Audit Investigatif
Audit investigatif yang dilakukan berupa:
a.Audit Investigasi yang dilakukan berdasarkan surat permintaan dari aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK), surat pengaduan dari masyarakat yang kami terima dan pengembangan audit non investigatif yang telah dilakukan sebelumnya.
b.Bantuan penghitungan kerugian negara kepada aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian atau KPK) yang sedang menangani suatu kasus yang diduga berindikasi tindak pidana korupsi.

Share