Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Kedudukan dan Tupoksi

KEDUDUKAN
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat merupakan instansi vertikal BPKP di daerah Jawa Barat yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

TUGAS POKOK
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.
  2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara.
  3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah.
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah.
  5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah.
  6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  7. Audit terhadap BUMN, PERTAMINA, Cabang Usaha PERTAMINA, Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Kerjasama badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat dan BUMD atas permintaan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Evaluasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, PERTAMINA, Cabang Usaha PERTAMINA, Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Kerjasama badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat dan BUMD atas permintaan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Audit Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan audit kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
  10. Analisa dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan.
  11. Administrasi perwakilan BPKP di wilayah Jawa Barat.

Share