Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Kunjungan Kerja Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI
05 September 2019 15:43:57 / jabar / dibaca: 75 kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi

Bandung, (03/09) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mendapat kunjungan kerja Tim dari Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rombongan Tim yang dipimpin oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Helmizar, disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Mulyana didampingi para Korwas dan Kepala Bagian Tata Usaha, di ruang Rapat Kepala Perwakilan.

 

Pada kesempatan tersebut Helmizar menyampaikan maksud kedatangan tim tersebut antara lain untuk mengetahui bagaimana kondisi implementasi dana desa pada Kabupaten Bandung, Cianjur, Cirebon, dan Kuningan; bagaimana status Indeks Desa Membangun/IDM, Indeks Pembangunan Desa/IPD, dan Profil Desa dan Kelurahan/Prodeskel, apa penyebab penurunan status desa selama kurun waktu 2015-2019 yang sebelumnya telah berstatus maju menjadi mandiri dan yang sebelumnya telah berstatus mandiri menjadi berkembang; dan berapa prosentase pengguna Siskeudes dan apa kendala yang dihadapi.

Tanggapan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dalam menjawab keempat pertanyaan tersebut dengan memaparkan terkait pengawalan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap 19 daerah (kabupaten dan kota) di wilayah Jawa Barat (termasuk keempat Kabupaten yang dijadikan sampel tersebut), yang telah dilakukan semenjak digulirkannya dana desa pada tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2019 dengan melakukan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa terhadap para pihak yang terlibat dalam pengelola keuangan desa yang terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, unsur Kecamatan, dan para pengelola keuangan di desa (Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Operator) dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudesa). Tujuan dilakukan bimtek agar para pengelolaan keuangan desa mendapatkan keahlian (profesional), efisien dan efektif, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengelola keuangan desa dan menghasilkan laporan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan (berakuntabilitas). Selain melakukan bimbingan teknis, BPKP mendapatkan penugasan dari Presiden untuk melakukan pengawalan nawacita yang keempat yaitu membangun dari pinggiran yaitu secara triwulanan secara rutin melakukan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana desa. Lebih lanjut BPKP Jabar juga melakukan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes (saat ini versi 2.0) untuk Kabupaten Bandung telah terimplementasi 98,52% dan untuk tiga kabupaten lainnya (Kabupaten Cianjur, Cirebon, dan Kuningan) telah terimplementasi 100%. Pada kesempatan tersebut Mulyana menyampaikan kendala yang dihadapi antara lain Kabupaten/Kota dan Kecamatan tidak membentuk Satgas Pembinaan Pengelola Keuangan Desa dan tidak mengalokasikan anggaran untuk bimbingan teknis serta Operator di desa yang sudah mahir karena terjadi pergantian Kepala Desa tidak digunakan lagi.

Selain itu dari hasil evaluasi penggunaan dana desa triwulanan dijumpai beberapa permasalahan yaitu  masih dijumpai pencairan dana desa dilakukan sekaligus tidak didasarkan atas kebutuhan, masih dijumpai bendahara desa kesulitan melakukan kewajiban pembayaran pajak karena tidak tersedia anggarannya, masih dijumpai adanya penggunaan dana desa yang tidak didukung bukti-bukti pengeluaran yang memadai, masih dijumpai pembinaan dari BPMD dan Inspektorat yang kurang optimal.

Mengakhiri tanggapannya Mulyana mengemukakan dengan adanya dialog yang interkatif diharapkan tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memperoleh informasi yang akurat sehingga dapat mendorong stakeholder lainnya dapat berperan lebih efektif lagi. (JJ/SR)



Share      

Berita Terkait:

24 Januari 2017 08:20:02 / jabar / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Prov Jabar tahun 2016
20 Januari 2017 10:29:23 / jabar / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
Tiga Strategi Wujudkan Kapabilitas APIP
01 Agustus 2016 16:05:51 / jabar / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
SP2D Online Melalui Bank BJB
22 Juni 2016 11:17:27 / jabar / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
Kaper Jabar Saksikan Launching SP2D Online Pemerintahan Karawang
13 Juni 2016 15:03:40 / jabar / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
613 KK Terima Uang Ganti Rugi Proyek Waduk Jatigede