Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Pangandaran Dengan Aplikasi Siskeudes
13 Agustus 2018 15:47:53 / jabar / dibaca: 234 kali / Kat: Sosialisasi

Senin tanggal 6 Agustus 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran melaksanakan Workshop Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES di Parigi, Pangandaran. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Aula Sekretariat Daerah yang dihadiri oleh Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, Wakil Bupati Panggandaran H. Adang Hadari, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat  Iman Achmad Nugraha, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah beserta Seluruh Kepala SKPD dilingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, Camat dan seluruh Kepala Desa se Kabupaten Pangandaran.

 

Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan tersebut adalah Anggota Komisi XI DPR-RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III, Iskandar Novianto, Ak., MSi., CFrA., CA., QIA., CIPSAS. Kalan BPK-RI Jawa Barat yang diwakili oleh Auditor BPK, Agung Kurniawan, SE. M.Ak., CFE., CGAP., dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kapolres Ciamis AKBP BismoTeguh Prakoso, SH., SIK., M.H. sedangkan moderator adalah Kepala Dinas SosialPemberdayaan Masyarakat Desa(DinsosPMD) Kabupaten PangandaranH. Dani Hamdani.

Dalam laporannya Korwas Kelompok JFA Bidang APD I  pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Jaya Rahmad, SE, MM sebagai ketua pelaksana kegiatan, menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya acara workshop aplikasi Siskeudes ini, tata kelola keuangan desa bisa lebih baik lagi terutama dengan adanya program padat karya tunai.  Kegiatan ini dihadiri oleh 270 orang peserta yang terdiri dari Kepala dan Staf OPD Kabupaten Pangandaran dan unsur Kepala Desa se-Kabupaten Pangandaran.

Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya menyampaikan bahwa aplikasi Siskeudes termasuk salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo. Dengan adanya aplikasi siskeudes ini tata kelola keuangan desa akan lebih transparan dan akuntabel, baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, pelaporan, maupun dalam pertanggungjawabannya.

Jeje menambahkan bahwa aplikasi siskeudes ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencegah praktik penyalahgunaan anggaran oleh aparat desa, karena semua transaksi sekarang dilaksanakan secara non tunai. Sebagai pembina pemerintah desa, jeje menambahkan bahwa pihaknya berharap tidak ada kepala desa yang tersangkut kasus hukum, untuk itu semua kepala desa hendaknya bersikap baik dan jujur sehingga bisa memberikan contoh kepada masyarakat.

Mengawali paparannya anggota Komisi XI DPR-RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si menjelaskan bahwa kedepan kita telah memasuki era 4G yang semuanya sudah menggunakan teknologi, ada e-governance, e-accounting, e-budgeting dll, termasuk pemerintah desa yang telah menggunakan Aplikasi Siskeudes.

Tata kelola keuangan desa membutuhkan pengawasan yang sangat ekstra ketat, makanya dalam forum ini hadir BPKP sebagai pembina pengelolaan keuangan desa, BPK sebagai pemeriksa, karena keuangan desa termasuk salah satu obyek auditnya, serta kepolisian sebagai penegak hukum, dan Kepala Desa sebagai pengelola Keuangan Desa, tujuannya adalah untuk terciptanya pemahaman yang sama dan detail, sesuai dengan tupoksinya masing-masing mengenai pengelolaan dana desa.

 

Narasumber selanjutnya, Auditor BPK, Agung Kurniawan, SE. M.Ak., CFE., CGAP, menyampaikan bahwa dana desa merupakan program pemerintah yang baru dilaksanakan berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Agung juga menjelaskan bahwa dana desa merupakan bentuk pelaksanaan Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dan desa-desa. Sebagai implementasi amanat tersebut, BPK berperan untuk mendorong tata kelola keuangan desa menjadi transparan, akuntabel, partisipatif, epektif dan efisien,  untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu Kepolisian Daerah Jawa Barat menyampaikan materinya sebagai narasumber dalam workshop ini mengemukakan pentingnya pengelolaan keuangan desa secara akuntabel dan transparan sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan  pihak kepolisian akan bekerja sama untuk berperan serta dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan keuangan desa.

Narasumber selanjutnya adalah dari Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP, Iskandar Novianto. BPKP selaku aparat pengawasan internal pemerintah, ikut mengawal apa yang telah menjadi program dari pemerintah, dalam kaitannya dengan pengelolaan dana Desa dengan sebaik-baiknya yaitu dengan menerbitkan Aplikasi Siskeudes yang telah dipakai oleh aparat Desa selama ini, disamping menerbitkan buku-buku pedoman atau juklak yang dapat membantu dalam pengoperasian Siskeudes, juga melakukan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa dan tata kelola BUMDes.

Sosialisasi berjalan dengan dinamis yang ditandai banyaknya pertanyaan dari peserta yang terlihat memenuhi ruangan untuk mengikuti jalannnya sosialisasi dari awal sampai akhir.



Share      

Berita Terkait:

03 Mei 2018 14:53:53 / jabar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Percepatan Implementasi Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Ciamis Melalui Workshop
15 Desember 2017 11:18:40 / jabar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Penerapan SIMDA Perencanaan Akan Dimulai Tahun 2018 untuk Program Tahun 2019
05 Mei 2017 09:03:28 / jabar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan BUM Desa melalui Implementasi SIA BUM Desa
19 April 2017 12:06:51 / jabar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pencegahan Fraud Menyikapi Issu Pungli dan Korupsi di PDAM Tirta Wening
15 Maret 2017 15:33:33 / jabar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP Jabar Raih Peringkat I Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester II TA 2016