Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Kuningan
08 Mei 2018 16:20:54 / jabar / dibaca: 542 kali / Kat: Audit

Kamis, 3 Mei 2018, bertempat di Aula Raja seafood, atas kerja sama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan dilaksanakan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Kuningan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj Sekda  Dadang Supardan yang mewakili Plt Bupati Dede Sembada dan mengahdirkan empat narasumber yaitu Anggota DPR RI H Amin Santono, Deputi Kepala BPKP yang diwakili oleh Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I H Adi Gemawan. Kemudian, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat Arman Syifa  dan Kepolisian Daerah Prov Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Keuangan Kombes Pol Drs Agus Hidayat.

Plt Bupati Kuningan Dede Sembada dalam sambutannya yang dibacakan Pj Sekda Dadang Spardan menyampaikan bahwa dalam menyikapi diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah Kabupaten Kuningan konsisten untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, yang meliputi aspek regulasi, kelembagaan, tatakelola dan pengawasan.

“Pemerintah Kabupaten Kuningan telah mengalokasikan ADD sebesar 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.  Hal ini sesuai dengan amanat pasal 72 undang-undang nomor 6 tahun 2014,” ujarnya.

Penyaluran alokasi dana desa tahun 2018 sudah dapat dilakukan pada bulan Februari. Perjalanan empat tahun dana desa dikucurkan ke desa banyak terjadi perubahan yang signifikan di desa.

Terutama lanjut dia, meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan, prasarana sosial dasar dan bergeraknya perekonomian desa melalui tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Diakhir sambutannya Pjs. Bupati Ciamis mengucapkan terima kasih atas peran serta Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat atas bimbingan teknis yang telah diberikan.

Peserta yang hadir pada kegiatan ini sebanyak  393 orang yang berasal dari SKPD, Camat dan para Kepala Desa se Kabupaten Kuningan.

Kapolda Jawa Barat yang diwakili Kepala Bagian Keuangan Polda Jawa Barat, Kombes Pol mendapat giliran pertama dalam menyampaikan paparannya,  Agus Hidayat mengatakan bahwa Polri dalam mengawal pengelolaan dana desa dan dalam rangka upaya pencegahan kejahatan dalam pengelolaan dana desa, memandang dari aspek kejahatan dan sinergitas antara instansi dan lembaga-lembaga yang ada di Jawa Barat pada umumnya. Peran Polri selalu mendasari setiap arah dan kebijakannya selalu berpijak pada strategi sesuai dengan ranah Kepolisian sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat serta menegakkan hukum. “Proses pembangunan sangat di tentukan oleh rasa aman, bagaimanapun perkembangan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap situasi-situasi yang berkembang, kalau pembangunan tanpa didukung dengan keadaan yang kondusif, maka imposible kegiatan-kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik.  Polri akan meningkatkan peran Babinsa untuk mengamankan dan mengawal dana desa”, terang Agus

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa menyampaikan materinya dengan simpulan yang pertama masih banyak pemerintah desa yang tidak menggunakan dana keuangan desa dalam prioritas dalam pelaksanaan pembangunan desa Kedua pendamping desa tidak memiliki kewenangan terkait penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas, hanya bisa mengingatkan saja dan tidak dapat memberikan sanksi. Ketiga Tidak ada peran pendamping desa pada kegiatan pembangunan desa. Keempat Dokumen perencanaan belum lengkap, RPJMD ditetapkan, aparat desa belum mempunyai kompetensi untuk melakukan perubahan RPJMJ. Kelima terdapat penolakan kepala desa terhadap pendamping desa, dan pendamping desa menolak apapun jika kepala desa tidak mau mengikuti kesepakatan. Arman berharap opini WTP Kabupaten Kuningan dapat dipertahankan. Perlunya solidasi antara eksekutif, legislative dan aparat  pengawasan berjalan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Tujuan pengelolaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Terakhir pentingnya  profesionalisme, pengendalian dan integritas dalam pengelolaan dana keuangan desa,” jelas Arman

Dalam sambutannya anggota Komisi XI DPR-RI, H. Amin Santoso mengatakan dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seharusnya memberikan signal positif bagi pemerintah desa dan masyarakat. Dengan bertambahnya alokasi dana desa dari 60 trlyun TA 2018 menjadi 75 trilyun TA 2019, dengan dana yang besar diharapkan dapat mengelola keuangan desa secara akuntabel, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan  serta dapat dimanfaatkan bagi pembangunan desa, serta tidak disalahgunakan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku”, jelas Amin.

Diakhir paparannya Anggota Komis XI, Amin Santono menyampaikan berharap seluruh perangkat desa agar menyusun laporan keuangan dengan baik sesuai dengan pola yang ada di Siskeudes, apabila ada permasalahan atau kendala agar selalu berkoordinasi dengan aparat/dinas terkait, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perlunya pengembangan dan pembekalan SDM aparatur desa pengelola keuangan desa, untuk itu perlu diakukan Bimtek dan pelatihan aplikasi Siskeudes, jangan sampai permasalahan keuangan desa bisa mengurangi penilaian Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Kuningan.”, tutup Amin.

Dalam paparannya Direktur Penyelenggaraan Keuangan Daerah wilayah I BPKP,  Adi Gemawan menyampaikan beberapa kelebihan dan kemudahan dalam penggunaannya . Disamping itu Aplikasi ini diberikan secara gratis, untuk maintenance dilaksanakan oleh BPKP. Penggunaannya bisa dilakukan secara online dan offline. Semua kegiatan bisa ditambahkan dengan catatan diijinkan oleh admin ditingkat kecamatan maupun kabupaten.   Di Provinsi        Jawa Barat sudah 89,19% desa menggunakan Siskeudes, khusus Kabupaten Ciamis sudah 100% desa menggunakan Siskeudes. Diharapkan dengan selesainya  perencanaan, proses entry penatausahaan di Kabupaten Ciamis, proses pelaporan bisa dilaksanakan. Siskeudes terus dilakukan pengembangan menyesuaikan peraturan perubahan.  Di Kabupaten Ciamis sudah mempunyai hasil evaluasi, komitmen pemerintah daerahnya sudah bagus, satgas sudah ada, peraturan bupati juga telah sesuai dengan Kepmendagri, bimtek sudah dilakukan, forum komunikasi sudah ada, monitoring berkala sudah dilakukan.  Agar aparat/satgas kecamatan ikut memahami Aplikasi Siskeudes agar apabila ada pertanyaan tidak jauh-jauh ke kabupaten. Saran kepada seluruh peserta yang hadir, Adi menyampaikan agar kemampuan aparat desa ditingkatkan dan disarankan untuk tidak sering diganti, RPJMDes agar dimsukkan ke Aplikasi Siskeudes dan terakhir mengkompilasi database Siskeudes dilakukan secara berkala.

 (Humas - BPKP Jabar)



Share      

Berita Terkait:

20 Maret 2018 08:54:40 / jabar / dibaca: kali / Kat: Audit
Bincang Pagi Gubernur Jawa Barat dan Kepala BPKP Tentang Leveling SPIP dan PK APIP di Jawa Barat
16 Maret 2018 15:08:05 / jabar / dibaca: kali / Kat: Audit
Pendampingan Reviu Pengelolaan Anggaran Pemda dan Penggunaan Dana Desa
11 Juli 2017 00:24:03 / jabar / dibaca: kali / Kat: Audit
Pembukaan Diklat Audit Investigatif Bagi APIP di Jawa Barat
03 Pebruari 2017 16:38:43 / jabar / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Jabar Mengadakan Penginputan Data Hasil Reviu untuk Pemda seJawa Barat
03 Pebruari 2017 15:29:34 / jabar / dibaca: kali / Kat: Audit
Arahan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat pada Pelatihan Audit Investigasi di PTPN VIII Bandung