Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Bincang Pagi Gubernur Jawa Barat dan Kepala BPKP Tentang Leveling SPIP dan PK APIP di Jawa Barat
20 Maret 2018 08:54:40 / jabar / dibaca: 2065 kali / Kat: Audit

Bandung, Senin, (19/3/2018), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana bertindak sebagai pembicara dalam acara Bincang Pagi Peningkatan Maturitas SPIP Level 3 dan Kapabilitas APIP Level 3 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat, bertempat di Aula Edelweis Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana bertindak sebagai pembicara dalam acara Bincang Pagi Peningkatan Maturitas SPIP Level 3 dan Kapabilitas APIP Level 3 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat, pada hari Senin 19 Maret 2018 bertempat di Aula Edelweis Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 21 (duapuluh satu) Kepala Daerah dan 28 (duapuluh delapan) Inspektur dari Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.Penayangan video “Bincang Pagi SPIP” yang menjelaskan Latar Belakang diselenggarakannya Bincang pagi SPIP dan kondisi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP) menjadi acara pembuka kegiatan tersebut. Dilanjutkan dengan testimoni oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heriawan, atas keberhasilannya menjadikan Pemprov Jawa Barat memperoleh level 3 untuk Penilaian Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP. Aher menyatakan bahwa SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP merupakan dua item krusial dalam membantu Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 378 dan 379 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, karena:SPIP, merupakan sistem atau metode pengendalian yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan; dan APIP dalam hal ini inspektorat, adalah alat bantu/tools bagi seorang kepala daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, baik terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi.

Untuk itu diperlukan penegasan komitmen dari bupati/walikota se-Jawa Barat untuk mencapai Penilaian Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP level 3 di akhir tahun 2018, lebih jauh Gubernur menambahkan bahwa Implementasi SPIP bukan hanya tanggung jawab inspektorat, melainkan melibatkan seluruh perangkat daerah (PD), sehingga diperlukan perhatian kepala daerah yang akan bertindak sebagai dirijen pelaksanaan sistem pengendalian intern ini.

Menurut Gubernur Ahmad Heriawan apabila SPIP sudah diimplementasikan dengan baik, maka akan mempermudah pekerjaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala daerah dan APIP, karena penyimpangan akan ditemukan lebih dulu di internal perangkat daerah.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bapak Ardan Adiperdana sebagai pembicara berikutnya menyatakan bahwa  terdapat dua pilar akuntabilitas sebagai penyeimbang kekuasaan agar tidak cenderung pada penyimpangan/korupsi yaitu yang pertama memperkuat pengendalian intern dan yang kedua memperkuat APIP. Ardan mengingatkan, “SPIP adalah amanat UU Keuangan Negara. Selain itu sesuai PP No 60 Tahun 2008 , SPIP adalah tanggung jawab manajemen bukan tanggung jawab Inspektorat. Kepala BPKP juga menjabarkan Kondisi Matlev SPIP Kabupaten/Kota di WilayahProvinsiJawa Barat dimana Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kota Depok, Kota Banjar dan Kabupaten Bogor telah mencapai Maturitas level 3 sedang beberapa diantaranya sedang dalam proses Quality Assurance. Namun demikian, secara rerata skor per unsur di wilayah Jawa Barat lebih rendah jika dibandingkan dengan rerata nasional, dengan gap tertinggi pada unsur pemantauan pengendalian, serta penilaian risiko.

Untuk itu diperlukan strategi Peningkatan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas  APIP antara lain dengan melaksanakan penilaian risiko dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) risiko. Pemutakhiran daftar risiko dan RTP, Menyusun evaluasi daftar risiko dan monitoring implementasi RTP, Peningkatan Kapabilitas APIP agar dapat memberikan keyakinan yang memadai serta Meningkatkan pemahaman untuk assessor dan responden saat  pelaksanaan survey persepsi maturitas SPIP.Dalam hal upaya peningkatan level maturitas SPIP dan PK APIP, Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen untuk mendampingi pemda dalam meningkatkan penyelenggaraan SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

Kegiatan Bincang Pagi ditutup dengan doa bersama. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen pimpinan daerah untuk menyelenggarakan SPIP, juga merupakan ajang sharing session bagaimana mengimplementasikan  SPlP bagi masing-masing pemda terkait, serta apa saja yang dapat menjadi faktor-faktor pendorong untuk kesuksesan mengimplementaskani SPlP serta mengatasi hambatannya. Dari kegiatan bincang pagi yang dikemas secara santai namun serius, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat berharap mendapat banyak masukan untuk perbaikan pendampingan SPIP pada pemerintah daerah se-Jawa Barat.

(Humas Jabar/DY/SR/AD/DK)

 



Share      

Berita Terkait:

08 Mei 2018 16:20:54 / jabar / dibaca: kali / Kat: Audit
Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Kuningan
16 Maret 2018 15:08:05 / jabar / dibaca: kali / Kat: Audit
Pendampingan Reviu Pengelolaan Anggaran Pemda dan Penggunaan Dana Desa
11 Juli 2017 00:24:03 / jabar / dibaca: kali / Kat: Audit
Pembukaan Diklat Audit Investigatif Bagi APIP di Jawa Barat
03 Pebruari 2017 16:38:43 / jabar / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Jabar Mengadakan Penginputan Data Hasil Reviu untuk Pemda seJawa Barat
03 Pebruari 2017 15:29:34 / jabar / dibaca: kali / Kat: Audit
Arahan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat pada Pelatihan Audit Investigasi di PTPN VIII Bandung