Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Penerapan SIMDA Perencanaan Akan Dimulai Tahun 2018 untuk Program Tahun 2019
15 Desember 2017 11:18:40 / jabar / dibaca: 6314 kali / Kat: Sosialisasi

Rabu, 13 Desember 2017 bertempat di Gedung Moch. Toha Soreng - Bandung, Deputi Kepala BPKP Gatot Darmasto, memberikan arahan pada kegiatan Implementasi SIMDA Perencanaan (e-Planning) bagi 7 Pemda Kab/Kota dalam acara Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah tentang Penerapan Aplikasi SIMDA Perencanaan di Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di Pemkab Bandung. Acara Ini dibuka resmi oleh Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan.

Rabu, 13 Desember 2017 bertempat di Gedung Moch. Toha Soreng - Bandung, Deputi Kepala BPKP Gatot Darmasto, memberikan arahan pada kegiatan Implementasi SIMDA Perencanaan (e-Planning) bagi 7 Pemda Kab/Kota dalam acara Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah tentang Penerapan Aplikasi SIMDA Perencanaan di Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di Pemkab Bandung. Acara Ini dibuka resmi oleh Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan.

Dalam sambutan pembukaan Wakil Bupati menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan perlunya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis tehnologi sehingga dapat terintegrasi dengan baik dan mampu mempresentasikan aspek proses dan tahapan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran untuk Pemerintah Daerah. Lebih lanjut Wakil Bupati mengemukakan bahwa aplikasi                   e-perencanaan merupakan salah satu bagian rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang digagas Tim Kosupgah KPK. Dan mengakhiri sambutannya Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada BPKP dalam mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam membangun system perencanaan dan mendorong BPKP untuk terus melakukan asistensi dan pendampingan.

Selanjutnya dalam arahannya Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, mengungkapkan SIMDA Perencanaan diciptakan dalam rangka membantu Pemerintah Daerah, untuk menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara transparan dan obyektif kepada publik agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Dan lebih lanjut menyatakan bahwa pengembangan SIMDA Perencanaan merupakan bagian dari upaya BPKP untuk melakukan Pengawalan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan fokus pada peningkatan Governance System melalui pengembangan program aplikasi SIMDA berbasis teknologi informasi. Lebih lanjut Deputi mengungkapkan, Hasil Audit BPK tahun 2015 terhadap 542 pemda, sebanyak 311 pemda atau 57% telah memperoleh predikat tertinggi yaitu WTP dari jumlah 311 Pemda yang telah meraih predikat WTP, sebanyak 253 pemda atau 81% telah menggunakan aplikasi SIMDA dan dari 196 pemda yang telah meraih predikat WDP sebanyak 168 pemda atau 86% telah menggunakan aplikasi SIMDA. Sedangkan Tahun 2017 ini, tercatat 101 Pemda sudah menggunakan aplikasi SIMDA Perencanaan, hari ini akan disiapkan 8 Kabupaten / Kota yakni Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Indramayu, Purwakarta, Sukabumi, Pangandaran, Kota Tasikmalaya dan Kota Bekasi, sementara untuk tahun 2018 akan dilakukan penerapan penginputan data melalui SIMDA Perencanaan untuk program 2019. Penerapan E-Planning diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak, baik masyarakat dan semua stakeholder terhadap akses informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan dan nantinya dapat membantu terbangunnya sikap positif para stakeholder dan terhindarnya dari sikap apriori terhadap program-program pembangunan di daerah akibat keterbatasan informasi. Ketersediaan informasi di dalam E-Planning serta dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah, serta perlu adanya komitmen bersama dan bagaimana di dalam penerapan E-Planning kedepannya, demi terwujudnya sistem pemerintahan yang transparan, partisipasif, responsif, efesien dan akuntabel. Deputi menandaskan pentingnya Penerapan E-Planing meningat mengingat terjadinya persoalan di dalam pengelolaan APBD, dan juga Kemendagri menginisiasi persoalan tersebut dan bersama-sama dengan BPK dan KPK. Kebijakan E-Planning atau yang dikenal dengan sistem informasi pembangunan daerah selama ini terbagi-bagi, dan memiliki databasenya masing-masing, seperti adanya E-Planning, E-Budgeting dan E-Monev, kedepannya diharapkan dapat diintegrasikan kedalam satu system.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Kepala DPPKAD Kabupaten Bandung, Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Sekcam, Ketua Apdesi serta Bappeda dari 7 Kabupaten/ Kota, serta Korwas Bidang APD I dan II.

(Humas Jabar SR/DY)



Share      

Berita Terkait:

15 Nopember 2018 18:07:38 / jabar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
13 Agustus 2018 15:47:53 / jabar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Pangandaran Dengan Aplikasi Siskeudes
03 Mei 2018 14:53:53 / jabar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Percepatan Implementasi Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Ciamis Melalui Workshop
05 Mei 2017 09:03:28 / jabar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan BUM Desa melalui Implementasi SIA BUM Desa
19 April 2017 12:06:51 / jabar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pencegahan Fraud Menyikapi Issu Pungli dan Korupsi di PDAM Tirta Wening