Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Sinergi Pemkot Depok dan BPKP Jabar
10 Maret 2017 09:48:16 / jabar / dibaca: 173 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Walikota Depok : Penandatangan MOU merupakan bukti keseriusan Pemkot Depok untuk mengembangkan manajemen keuangan, pemerintahan, serta manajerial. Sertamempermudah pengawasan, pengembangan tata pemerintahan 

Pemda Kota Depok menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Perkembangan Manajemen Pemerintah Kota Depok dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat pada hari rabu (8/3)

MoU ditandatangani oleh Walikota Depok, K.H. Moh. Idris, M.A  dan Kepala Perwakilan BPKP provinsi Jawa Barat, Deni Suardini, dengan dihadiri oleh Sekda Kota Depok Harry Prihanto, Inspektur Kota Depok Drg. Novarita, Korwas Kel. JFA Bidang APD II  Saragih yang didampingi oleh Auditpr Madya Tuti Sisilawati dan Auditor Muda Heriyana, serta Pimpinan SKPD dilingkungan Kota Depokini dilaksanakan di Kantor Walikota Depok ruang Edelweis lantai V.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Deni Suardini menyampaikan terimakasih dan apresiasi  yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Depok yang telah menjadikan BPKP mitra terpercaya dalam upaya mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih good governance dan clean goverment.

“Dalam mewujudkan  pemerintahan yang baik ditandai oleh tiga pilar utama yaitu setiap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.” jelasnya.

Masih dakam sambutannya, “terkait akuntabilitas, BPKP mengapresiasi apa yang sudah diraih Kota Depok, yaitu penghargaan BPK-RI dengan derajat opini profesional tertinggi yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Akuntabilitas keuangan adalah sasaran antara dan yang paling penting adalah akuntabilitas kinerja yang sudah dievaluasi dengan mendapat score 3,19 dan mendapatkan predikat sangat tinggi. Dengan fakta itu, Depok sudah masuk predikat pemerintahan yang layak atau istilah kita pemerintahan yang kaffah. dan semoga upaya-upaya mewujudkan Tata Kelola kepemerintahan yang baik dan bersih bisa terus dipertahankan”

“ Untuk meningkatkan kinerja yang transparansi dan akuntabilitas regulasinya terus berkembang terakhir bagaimana kewajiban pemkot Depok dalam melakukan penerapan Sistem Pengendlian Intern Pemerintah (SPIP) yang sudah menjadi target nasional bahwa di tahun 2019 harus memiliki record 3 artinya setiap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik harus berdasarkan SPIP yang efektif mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban harus didasari SPIP yang efektif, jelasnya. Berapa jauh penerapan dan efektifitasnya nanti tim penilai akan memotret sehingga mengetahui apa yang harus diperbaiki dan dinilai”

Dalam sambutan Walikota Depok, KH. Moh. Idris, M.A, menyampaikan harapan kepada BPKP yang telahmelakukan pendampingan di bidang keuangan dan juga SDM, agar kualitas pelayanan di Depok bisa lebih maju dan memiliki nilai yang bagus

 “Untuk mencapai good governance dan clean government, perlu ada sebuah rekayasa sosial dan rekayasa politik, yaitu bagaimana langkah Pemerintah Kota Depok ke depan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” tambahnya.



Share      

Berita Terkait:

28 Pebruari 2017 16:31:51 / jabar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Terjalin Hubungan Harmonis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan Pemkab Karawang
16 Pebruari 2017 11:06:37 / jabar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pemkab Indramayu Genggam Erat BPKP Jabar dalam Pengembangan Manajemen Pemerintahan
16 Pebruari 2017 09:19:28 / jabar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pemkab Bogor gandeng BPKP Jabar dalam Pengembangan Manajemen
06 Pebruari 2017 13:38:00 / jabar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pangandaran Gandeng Erat BPKP Jabar Untuk Meningkatkan Opini BPK
20 Oktober 2016 13:42:34 / jabar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Mou BPKP Jabar dengan Lima BUMN/BUMD