Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

BPKP Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional
09 Maret 2017 11:10:58 / jabar / dibaca: 787 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Salah satu  mandat yang dipercayakan kepada BPKP adalah mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 

Dihadiri lebih dari 800 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa,Pendamping Desa, Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Lokal dan  Camat di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Serta Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Mimi Rohmiati FH beserta jajaran, Inspektur Kabupaten Tasikmalaya Dr. H. Iwan Saputra, memenuhi Galunggung Ball Room City Hotel Tasikmalaya, mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa serta pengarahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bimtek yang diselenggarakan pada hari Selasa (7/3) ini menghadirkan Bupati Tasikmalaya H. Uu Ruzhanul Ulum, Sekda Kabupaten Tasikmalaya H. Abdul Kodir dan Kepala Perwakilan BPKP Deni Suardini, sebagai pembicara.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Wawan. R. Efendi bertindak selaku penyelenggara acara, dalam laporannya menyampaikan bahwa sesuai petunjuk Bupati,  seluruh Camat, Kepala Desa dan Sekretaris Desa di undang untuk mengisi format-format isian SISKEUDES yang disediakan BPKP untuk menghindari kesalahan-kesalahan pengisian dan pengelolaan seperti tahun-tahun sebelumnya,  dan untuk membangun komitmen antara Pemerintah Daerah, BPKP, dan seluruh unsur kecamatan dan unsur desa, kepala desa yang tidak menghadiri acara ini akan dikenakan sanksi ringan yaitu apabila di tahap pertama desa tersebut dialokasikan mendapat roda empat dialihkan menjadi tahap terakhir.

Mengawali sambutannya, Bupati Tasikmalaya  H. Uu Ruzhanul Ulum mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Kepala Perwakilan BPKP beserta jajarannya,yaitu Korwas Kel. JFA Bidang APD I Buyung W. Samudrobeserta staf.

Beliau menyampaikan harapan dan keinginan dari anjuran surat Al-Baqarah, dalam melaksanakan transaksi  atau akad-akadan harus sesuai aturan yang berlaku salah satunya memakai tanda bukti karena ada beberapa beberapa dana yang langsung terjun ke desa, artinyapemerintah desa harus melaksanakan akad/transaksi menurut  Al-Quran, harus ditulis oleh penulis atau sekretaris yang adil.

Sekda Kabupaten Tasikmalaya H. Abdul Kodir, turut memberikan sambutan, serta menyampaikan keinginan dan harapan bimbingan BPKP dalam mempertahankan opini WTP dari BPK-RI

Dalam kesempatan yang dinantikan, Kepala Perwakilan BPKP Deni Suardiniselaku narasumber dalam Bimtek Sistem Keuangan Desa, menerangkan bahwaPengendalian adalah kunci sukses pengelola dana desa.  

“BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. BPKP telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Salah satunya, menyediakan Aplikasi SIMKEUDES dan melaksanakan bimbingan teknis penggunaannya secara gratis. Untuk itu diharapkan pemerintah desa bisa memanfaatkan aplikasi tersebut secara maksimal sehingga tata kelola keuangan desa yang akuntabel bisa benar-benar terwujud” ujar Deni Suardini

Pria yang sedang mengejar gelar Doktor di UNPAD ini,  meyampaikan hendaknya seluruh unsur jajaran Pemerintah baik kecamatan maupun desa dalam pengelolaan keuangan desa harus mengacu kepada 5 program prioritas kabupaten Tasikmalaya yaitu  “Tasik SIAP. Harus dipahami  Kepala Desa harus melibatkan unsur aparatur desa yang lainnya termasuk sekretaris desa dalam mengelola keuangan desa.

“Jabatan Kepala desa adalah amanah dari masyarakat janganlah disalahgunakan, masa jabatan anda hanya 6 tahun tetapi kalau terjadi penyimpangan dan salah pengelolaan dana Desa,  bisa lebih dari 6 tahun anda hidup di terali besi”, begitu tegas Deni suardini.

Diakhir sambutannya, Kepala Perwakilan memberikan wejangan dlam basa sunda, dimana Kepala Desa, aparat desa dan masyarakat desa janganlah “ulah ngaliarkeun taleus ateul”, “ulah pagiri-giri calik pa girang-girang tampian”, ulah nyaliksik ku buuk leutik”,tetapi harus “Hade gogog hade tagog”, “Kudu paheuyeuk-heuyeuk leungen paantay antay tangan”, “Kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak”dan “silih asah silih asih silih asuh sabilulungan”.



Share      

Berita Terkait:

24 Oktober 2017 11:13:58 / jabar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Bimtek TEPRA (Tender Pra) DIPA bagi Pemda se Jawa Barat
20 September 2017 16:15:56 / jabar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Bimtek PK APIP menuju Level 2 dan 3 di BPKP Jabar
31 Maret 2017 10:34:38 / jabar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
AAIPI Bergerak Dinamis Dukung Kualitas Pengawasan
17 Pebruari 2017 08:51:03 / jabar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Kaper Jabar terima kunjungan Walikota Bekasi
23 Maret 2016 20:30:11 / jabar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Kaper BPKP Jabar: Bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui pembangunan nasional