Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat dikunjungi Komisi XI DPR RI
03 Maret 2017 10:30:37 / jabar / dibaca: 3901 kali / Kat: Evaluasi

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, menjawab pertanyaan DPR RI bertempat di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat - Jalan M. Toha - Bandung pada hari ini Selasa (28/02/2017).

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada hari ini Selasa 28 Februari 2017 melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Barat.  Kedatangan Rombongan disambut oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat selaku tuan rumah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Pada kesempatan tersebut Kalan BPK Jawa Barat Arman Syifa SST, M.Acc., Ak. mengawali menyampaikan sambutan serta memberikan jawaban atas salah satu pertanyaaan DPR RI anatra lain tentang upaya dan usaha yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Jawa Barat dalam melakukan empowering terhadap Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar penyajian Laporan Keuangan Daerah menjadi lebih, yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar mempergunakan SDM sesuai kompetensi yang dimiliki dan tentunya sesuai dengan latar belakang pendidikan, meningkatkan kompetensi melaui diklat, dan bimtek, dan jika diperlukan melakukan pendampingan oleh BPKP dalam perbaikan sistem dan penyajian laporan keuangan daerah.

Selain itu mendorong Pemda untuk melakukan studi banding dengan Pemda lain yang telah lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan. Kesempatan berikutnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Deni Suardini, S.E., Ak., M.M. menyampaikan jawaban atas lima pertanyaan antara lain terkait Langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh BPKP agar pengelolaan dana Desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa tersebut, dalam hal ini Kaper menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat adalah dengan menyediakan tools berupa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bekerja sama dengan kemendagri, serta melakukan pelatihan/bimtek Implementasi Siskeudes kepada perangkat desa dan jajaran lainnya, sedangkan hambatan utama belum dilaksanakannya Siskeudes tersebut adalah tidak adanya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pendampingan atau pelatihan perangkat desa dalam penerapan Siskeudes.

Pada kesempatan terakhir Kepala Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menjawab pertanyaan DPR RI terkait bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan (miskin dan hampir miskin) di Provinsi Jawa Barat selama tiga tahun terakhir, dalam hal ini Kepala BPS Jawa Barat menyampaikan bahwa Pengertian Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah mencakup 40 persen kelompok masyarakat bawah, dimana biasanya terdiri dari kelompok RTS sangat miskin, RTS miskin dan RTS hampir miskin. Sejarah pendataan RTS untuk kemiskinan mikkro sudah dilaksanakan tahun 2005, 2008, 2011, dan 2015. Khusus pada 2011 dikenalkan istilah rentan miskin lainnya, sedangkan tahun 2015 tidak dipopulerkan istilah RTS miskin tetapi mengacu pada istilah RTS dengan persentase kelompok pengeluaran yang meliputi kelompok 17% RTS pengeluaran tersendahm, kelompok 25% RTS pengeluaran tersendah dan kelompok 40% RTS pengeluaran tersebdah. Pengelompokan ini digunakan untuk memudahkan intervensi program RTS oleh masing-masing K/L sesuai ketersediaan anggaran K/L.

Usai penyampaian jawaban masing-masing anggota Komisi menyampaikan pertanyaan kembali kepada Kaper BPKP Jabar, Kalan BPK Jabar dan Kapus Statistik Jabar. Tepat pukul 12.00 WIB acara kunjungan selesai, dilanjutkan dengan ramah tamah.

(Humas Jabar/SR)



Share      

Berita Terkait:

15 September 2017 13:55:26 / jabar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kepala BPKP Menghadiri Rapat Progress Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
25 April 2017 09:02:25 / jabar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Komisaris Utama PTPN VIII, Asesmen/Penilaian Penerapan GCG momentum terbaik untuk pembaharuan
18 Mei 2016 10:28:54 / jabar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Layanan Melalui IT Service Management
02 Mei 2016 09:21:19 / jabar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Rapat Pembahasan Profil Indikator Kinerja Pengawasan
16 Maret 2016 13:53:16 / jabar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Peninjauan Rencana Peningkatan Jalan Akses Venue Dayung PON XIX