Bertempat di Kantor Bupati Pangandaran Jumat, 3 Februari 2017 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Deni Suardini dan Bupati Pengandaran Jeje Wiradinata melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Pemerintah di Kabupaten Pangandaran. Ruang lingkup kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak antara lain adalah Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan dan Aset/Barang Daerah, Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa, Asistensi Jasa Manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Asistensi Bidang Keinvestigasian. Kerjasama ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 2 Februari 2020.

Penandatanganan Naskah Kesepahaman ini disaksikan oleh Wakil Bupati Pangandaran, Sekretaris Daerah Pangandaran, Ketua DPRD Pangandaran, para Kepala SKPD dan para Lurah di wilayah Pangandaran yang berjumlah sekira 160 orang.

Mengawali memberikan sambutan datang dari Ketua DPRD Iwan M. Ridwan yang antara lain menyampaikan bahwa kerjasama dengan BPKP telah terjalin sejak berdirinya Pemerintah Kabupaten Pangandaran yaitu pada tahun 2012 sampai dengan saat ini. Pada kesempatan ini Iwan juga menyampaikan harapan bahwa dengan adanya kerja sama dengan BPKP, Opini BPK pada tahun 2016 dapat meningkat , dari WDP menjadi WTP.

Mendapat kesempatan kedua Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan sambutan yang intinya menyoroti ruang lingkup yang telah disepakati untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Serta mengharapkan bahwa pada pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada ruang lingkup yang telah tersurat namun dapat diperluas sesuai kebutuhan seiiring dengan perkembangan regulasi dan kondisi. Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan bahwa akan berusaha memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana serta menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam rangka kelancaran proses bimbingan, pembinaan dan pengarahan.

Dan kesempatan terakhir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Deni Suardini menyampaikan Sosialisasi terkait Gambaran Umum Sistem Pengendalian Manajemen (SPIP) yang antara lain bahwa terdapat 4 pilar menuju Good Governance yaitu Efektifitas & Efisiensi, Keandalan Laporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Dan juga 5 unsur yang terkandung didalamnya yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi & Komunikasi serta Pemantauan.

(humas jabar/SR)