Inspektur Kabupaten Bekasi Dra. Hj. Aat Barhaty MM, dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini adalah dalam rangka pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengambil tema “Dengan Pembinaan OPD Kita Tingkatkan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel”. Dan akan dilakukan pengukuhan Satgas SPIP Kabupaten Bekasi. Peserta yang hadir adalah para pejabat eselon dua, struktural lain, camat dan para lurah dan kepala desa. Informasi dari panitia yang hadir lebih dari 500 orang, sehingga ruangan yang disediakan oleh panita terasa kurang cukup.


Pertemuan dimulai dengan pengukuhan Satgas SPIP oleh Bupati dalam bentuk kata-kata pengukuhan dan pemasangan jaket Satgas SPIP. Satgas berjumlah 34 orang, dimana sebelumnya Satgas tersebut telah mengikuti Diklat SPIP di Pusdiklatwas BPKP Ciawi. Pertemuan dihadiri dan diikuti sampai selesai  langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektur. Bupati Bekasi Ibu dr Hj Neneng Hasanah Yasin dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada BPKP untuk membantu menerapkan good governace and clean government yang intinya adalah Bekasi sudah malu dengan opini BPK sudah sejak lima tahun terakhir hanya sampai WDP tidak maju-maju, nilai LPPD hanya urutan kedua dari bawah, juga terkait akan dilaksanakannya Porda Jabar di Bekasi.


Kaper BPKP Jabar Hamonangan Simarmata memberikan pembekalan setelah sambutan Bupati. Kepala Perwakilan dalam paparannya menyampaikan mengenai teknis Pemda dalam meningkatkan opini BPK atas LKPD, pencegahan korupsi, dan penerapan SPIP. Menurutnya korupsi itu disebabkan oleh empat hal yaitu adanya keserakahan, kebutuhan yang tidak dikendalikan, intervensi atas prosedur yang sudah ada, dan ketidak tahuan. Salah satu langkah yang harus ditempuh Pemda adalah dengan penerapan SPIP secara baik pada setiap langkah kegiatan yang ada.Terkait dengan akan besarnya anggaran masuk keluruhan/desa maka ia memperingatkan agar dipersiapkan SDMnya, jangan sampai tahun depan para kepala desa beramai-ramai berurusan dengan APH. BPKP siap membantu dalam peningkatan kualitas SDM dan pengembangan Sistemnya.

Kabupaten Bekasi termasuk Pemda yang telah menerapkan SIMDA sejak awal, dan saat ini untuk penyusunan anggaran 2015 telah menggunakan versi 2.7 yang didampingi oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

(humas jabar)