Deputi Bidang Investigasi

Penetapan Kinerja Deputi Bidang Investigasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis. Dalam Perjanjian Kinerja, setiap rumusan sasaran strategis dan sasaran program dilengkapi dengan rumusan indikator dan satuan, serta target kinerjanya.

Selanjutnya, berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak/perjanjian kinerja dan Laporan Kinerja interim dan tahunan. Perjanjian Kinerja tersebut berisi sasaran strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja dan targetnya.

              

- Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Es. III

- Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah Daerah

- Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah Pusat I

- Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah Pusat II

- Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi BUMN

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi BUMD

- Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi HKP Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi HKP BUMN BUMD

 


Share