Deputi Bidang Investigasi

Penetapan Kinerja Deputi Bidang Investigasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis. Dalam Perjanjian Kinerja, setiap rumusan sasaran strategis dan sasaran program dilengkapi dengan rumusan indikator dan satuan, serta target kinerjanya.

Selanjutnya, berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak/perjanjian kinerja dan Laporan Kinerja interim dan tahunan. Perjanjian Kinerja tersebut berisi sasaran strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja dan targetnya.

                  

 

Tahun 2016

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Es. III

Tahun 2017

- Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah

- Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah Daerah

- Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah Pusat I

- Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah Pusat II

- Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi BUMN

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi BUMD

- Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi HKP Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sub Direktorat Investigasi HKP BUMN BUMD

Tahun 2018

- Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah

- Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD

- Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

Tahun 2019

- Perkin Tahun 2019 Sub Direktorat Investigasi Kementrian, Lembaga, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha, Dan Badan Lainnya I

- Perkin Tahun 2019 Sub Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran pembangunan I

- Perkin Tahun 2019 Sub Direktorat Investigasi Pencegahan Korupsi I

- Perkin Tahun 2019  Sub Direktorat Investigasi Kementrian, Lembaga, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha, Dan Badan Lainnya II

- Perkin Tahun 2019  Sub Direktorat Investigasi  Hambatan Kelancaran pembangunan II

- Perkin Tahun 2019  Sub Direktorat Investigasi Pencegahan Korupsi II

- Perkin Tahun 2019 Sub Direktorat Investigasi Kementrian, Lembaga, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha, Dan Badan Lainnya III

- Perkin Tahun 2019  Sub Direktorat Investigasi  Hambatan Kelancaran pembangunan III

- Perkin Tahun 2019  Sub Direktorat Investigasi Pencegahan Korupsi III

- Perkin Tahun 2019  Sub Direktorat Perencanaan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Hasil Pengawasan Bidang Investigasi

- Perkin Tahun 2019  Sub Direktorat Forensik Digital dan Pengembangan Kapabilitas Pengawasan Bidang Investigasi

- Perkin Tahun 2019  Sub  Direktorat Pengelolaan dan Pengmbangan Informasi Pengawasan Bidang Investigasi

Tahun 2020

- Perkin Tahun 2020 Direktorat Investigasi I

- Perkin Tahun 2020 Direktorat Investigasi II

- Perkin Tahun 2020 Direktorat Investigasi III

- Perkin Tahun 2020 Direktorat Investigasi IV

 

 


Share