Deputi Bidang Investigasi

Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah

Direktorat 1

Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah

Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi pada instansi pemerintah.
Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis investigasi;
  2. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi terhadap kegiatan investigasi aparat pengawasan intern pemerintah; penyiapan bahan koordinasi serta penyusunan rencana dan pengendalian investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara pada instansi pemerintah pusat dan daerah;
  3. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pemberian bantuan investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara pada instansi pemerintah pusat dan daerah atas permintaan instansi yang bersangkutan, instansi penyidik dan/atau instansi/lembaga yang berwenang lainnya;
  4. pemantauan tindak lanjut hasil investigasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah;
  5. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan investigasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah;
  6. analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil investigasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah terdiri dari:

  1. Subdirektorat Investigasi Instansi Pemerintah Pusat I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan investigasi pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang ekonomi, keuangan, dan industri serta kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara.
  2. Subdirektorat Investigasi Instansi Pemerintah Pusat II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan investigasi pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang politik, keamanan, kesejahteraan rakyat, dan pengentasan kemiskinan.
  3. Subdirektorat Investigasi Instansi Pemerintah Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan investigasi pada instansi pemerintah daerah.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

back to Visi, Misi & Tupoksi

Deputi Bidang Investigasi: Jl. Pramuka No. 33, Jakarta Timur 13120, Telp. 8584979 Fax. 85906467


Share