Deputi Bidang Investigasi

Berita Seputar Deputi Bidang Investigasi

Auditor dan Penyidik Memang Beda, Tapi Jangan Beda Pendapat
10 Oktober 2012 09:28:39 / investigasi / dibaca: 1050 kali / Kat: Audit

“Latar belakang pendidikan auditor dengan penyidik memang berbeda, tetapi bukan berarti harus terjadi beda pendapat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi”, ungkap Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi ketika menjadi pembicara dalam kegiatan Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Selasa 9 Oktober 2012.

 

Pelatihan yang diprakarsai oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) ini berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan 11 Oktober 2012, bertempat di Hotel Shantika Kota Bengkulu. Kegiatan yang dibuka oleh Pimpinan KPK, Zulkarnaen ini diikuti oleh para penyidik Polda dan Polres Bengkulu, penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu, pegawai BPK, serta pegawai BPKP. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi menjelaskan, perbedaan pendapat antara auditor dan penyidik ini terkait dengan tugas auditor yang memberikan bantuan kepada instansi penyidik, baik bantuan audit investigatif maupun bantuan penghitungan kerugian keuangan negara. Latar belakang pendidikan para auditor dan penyidik yang berbeda, berpotensi memunculkan silang pendapat antara auditor dan penyidik, tetapi silang pendapat ini seharusnya tidak menjadikan perpecahan, justru perbedaan latar belakang itu berfungsi untuk saling melengkapi. Karena pada akhirnya tujuan penugasan auditor dan penyidik adalah sama, yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Lebih lanjut Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi mengungkapkan, sebenarnya kalau dicermati secara mendalam, tidak ada perbedaan yang mendasar antara auditor dan penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Perbedaan sering muncul sebenarnya lebih karena kurangnya komunikasi, sehingga potensi perbedaan tersebut bisa dikurangi dengan lebih meningkatkan komunikasi diantara auditor dan penyidik.

 

Selain hal tersebut diatas, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi juga menyampaikan materi terkait penugasan penanganan kasus tindak pidana korupsi, seperti titik-titik kritis terjadinya penyimpangan keuangan negara terkait siklus keuangan negara, pemahaman tentang keuangan negara, pemahaman tentang kerugian negara dan kerugian keuangan Negara, serta pemahaman tentang mekanisme penanganan kasus atau perkara yang melibatkan BPKP dalam penghitungan kerugian keuangan negaranya.

 

Pada akhir sambutannya, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi mengharapkan agar sinergi diantara instansi yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dapat lebih ditingkatkan, karena kalau sinergi diantara instansi tersebut tidak maksimal, akan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Jika upaya pemberantasan korupsi melemah, maka yang diuntungkan adalah para koruptor. (mustaknif)



Share      

Berita Terkait:

02 Mei 2013 12:45:12 / investigasi / dibaca: kali / Kat: Audit
Prof. Eddy Mulyadi, “Hindari motif untuk memperkaya diri sendiri”
17 April 2013 08:16:46 / investigasi / dibaca: kali / Kat: Audit
Prof. Eddy Mulyadi Soepardi: “BPKP Jadi Sasaran Tembak Koruptor”
17 April 2013 08:15:12 / investigasi / dibaca: kali / Kat: Audit
Prof. Eddy Mulyadi Soepardi, “Jangan terlalu banyak buat aturan”
15 Nopember 2011 13:57:24 / investigasi / dibaca: kali / Kat: Audit
Rakor Investigasi Wilayah Barat
15 Nopember 2011 13:56:41 / investigasi / dibaca: kali / Kat: Audit
Rakor Investigasi Wilayah Timur