Audit Itu Kebutuhan

Lebih lanjut Prof. Eddy Mulyadi menuturkan, semenjak era reformasi bergulir, dimana tuntutan transparansi atas pengelolaan pemerintahan dari masyarakat terus menyeruak, maka para birokrat harus merespon dengan cepat dan tepat. Anggapan bahwa kegiatan audit adalah menakutkan harus dibuang jauh, karena saat ini audit adalah sebuah kebutuhan.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prof. Eddy Mulyadi ketika menjadi narasumber seminar yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan dengan tajuk “Peran Audit Forensik dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi”. Seminar yang dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2011 ini dibuka oleh Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman dan dihadiri oleh unsur pimpinan daerah Kabupaten Pamekasan, seperti Pimpinan DPRD, Kapolress dan Komandan Kodim. Disamping dihadiri unsur pimpinan daerah, seminar juga dihadiri oleh para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, pegawai Kejari Pamekasan serta perwakilan unsur masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Pamekasan mengharapkan agar seminar ini dapat menambah pemahaman kepada seluruh peserta tentang perlunya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga praktik-praktik yang mengarah pada tindak pidana korupsi dapat dihindari. Bupati juga mengajak seluruh jajarannya agar terus berupaya meningkatkan transparansi dalam rangka menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu contoh usaha untuk meningkatkan transparansi, ujar Bupati, Pemkab Pamekasan secara berkala memaparkan APBD-nya ke dalam media cetak, sehingga masyarakat dapat ikut memantau kinerja Pemkab.

Jangan Ragu-ragu

Prof. Eddy Mulyadi dalam paparannya juga mengharapkan agar jajaran Pemkab Pamekasan tidak ragu-ragu dalam menggunakan anggarannya untuk melaksanakan proses pembangunan. Sepanjang penggunaan anggaran telah sesuai peraturan yang berlaku, lanjut Pof. Eddy, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apabila ada keraguan terkait penggunaan anggaran, maka Prof. Eddy mempersilahkan seluruh jajaran Pemkab Pamekasan untuk berkonsultasi dengan BPKP, karena BPKP akan siap membantu.

BPKP lebih senang jika “berurusan” dengan Pemkab ketika melakukan asistensi, daripada “berurusan” ketika menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Pemkab, ujar Prof. Eddy. Oleh karena itu, Pemkab seharusnya menggandeng BPKP sejak penyusunan perencanaan kegiatan, guna menghindari terjadinya kesalahan penggunaan anggaran akibat ketidaktahuan jajaran pegawai Pemkab.

Seminar siang itu diakhiri dengan diskusi antara Prof. Eddy Mulyadi dengan para peserta.

(mustaknif)

Berita Terkait